Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan Partai Keadilan Sejahtera tetap bersama-sama dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

"Kalau saya pribadi, mengharapkan PKS untuk tetap bersama-sama dalam koalisi karena ke depan bangsa ini perlu kebersamaan. Bangsa ini tak cukup hanya dipimpin oleh sebagian saja," kata Lukman usai membuka pelatihan untuk pelatih Empat Pilar di Jakarta, Jumat (6/4).

Namun, menurut Lukman, PPP tidak dalam posisi untuk mendorong atau mencegahnya karena hal itu merupakan kewenangan mutlak Presiden SBY. "Hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden SBY," kata Lukman.

Lebih lanjut Lukman menegaskan dirinya bisa memahami kesulitan yang dialami oleh Presiden SBY. "Saya bisa memahami situasi Presiden SBY. Tak mudah melakukan perombakan kabinet. Perombakan kabinet ini tak mudah dan tidak sesederhana untuk diambil keputusan," kata Lukman.

Menurut wakil ketua MPR ini, untuk mencari pengganti yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik juga tidak mudah. Efektivitas kinerja kabinet yang tinggal tiga tahun lagi, akan bergantung kepada kepemimpinan Presiden SBY.

Sebelumnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang melanggar tata etika atau code of conduct koalisi yang telah disepakati bersama.

Tata etika yang dilanggar PKS tersebut berbunyi: "Kesepakatan Partai-Partai Politik Yang Tergabung Dalam Koalisi dengan Presiden Republik Indonesia Tentang Code of Conduct (Tata Etika) dan Efektivitas Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014."

Dokumen ini ditandatangani pada Senin 23 Mei 2011. Disebutkan, Code of Conduct ini merupakan revisi atau perubahan dari dokumen kesepakatan koalisi sebelumnya yang telah diteken pada 15 Oktober 2009. Dalam butir itu disebutkan, bila partai koalisi tidak lagi memiliki kebersamaan sebaiknya mengundurkan diri.[bal]

merdeka.com Jumat 6/4/2012