* Kiprah Kabinet Belum Mengesankan
Oleh: Antonius Purwanto
JAKARTA, KOMPAS - Mayoritas publik memandang menteri-menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan kinerja yang menonjol. Bahkan, para menteri tersebut ternyata juga belum banyak dikenal publik.
Penilaian publik itu terungkap dalam survei tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilakukan pertengahan bulan Januari. Survei itu merekam tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kabinet selama masa pemerintahan JKW-JK.
Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014, Kabinet Kerja yang terdiri atas 34 menteri (delapan di antaranya perempuan) berupaya menunjukkan kiprahnya. Program yang menonjol di antaranya pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing), penundaan Kurikulum 2013, dan penurunan harga bahan bakar minyak.
Di antara empat bidang pemerintahan, kementerian bidang kemaritiman serta kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan cenderung disikapi positif oleh responden. Kementerian bidang perekonomian serta kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan cenderung disikapi secara berimbang oleh responden.
Dari empat bidang pemerintahan tersebut, rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang kemaritiman dinilai paling menonjol, yakni 68,8 persen. Kehadiran Kementerian Koordinator Kemaritiman dipandang menjadi harapan bagi dunia kelautan di Tanah Air yang selama ini terlupakan. Lahirnya kementerian ini menjadi mesin utama bagi Jokowi dalam mewujudkan konsep Poros Maritim. Apalagi ide membangun Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah lama digaungkan Jokowi sebelum kampanye Pemilu Presiden 2014.
Di antara menteri-menteri di bidang kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai delapan dari sepuluh responden memiliki kinerja paling mengesankan. Bahkan, dua dari sepuluh responden mengaku sangat puas dengan kinerja Susi. Gebrakan dan keberaniannya mengampanyekan anti illegal fishing membuat nama Susi kian populer. Tidak heran tujuh dari sepuluh responden mengenalnya.
Terhadap kebijakan yang kontroversial seperti penenggelaman kapal, enam dari sepuluh responden menyatakan setuju kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dua dari sepuluh responden bahkan menyatakan sangat setuju. Susi dipandang sebagai sosok yang membawa semangat baru dalam sektor kelautan dan perikanan.
Berbeda dengan Susi Pudjiastuti, responden menilai kinerja Menko Kemaritiman belum maksimal. Sebanyak tiga dari sepuluh responden mengaku tidak puas dengan kinerjanya. Tingkat pengenalan responden terhadap sosok Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga relatif rendah.
Kementerian Perhubungan dengan Menteri Ignasius Jonan juga mendapatkan apresiasi oleh publik. Walaupun hanya tiga dari sepuluh responden yang mengenal sosoknya, upayanya membenahi sektor perhubungan diapresiasi enam dari sepuluh responden.
Dalam survei ini, pengenalan publik terhadap sosok para menteri terlihat rendah. Jika dilihat dari sisi pengenalan terhadap sosok menteri, menteri-menteri yang berada di jajaran pembangunan manusia dan kebudayaan lebih dikenal dibandingkan dengan menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, ataupun bidang kemaritiman. Dari sembilan menteri, enam menteri dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Di bidang perekonomian, hanya tiga menteri dari 11 menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, dari sembilan menteri, hanya satu menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (28 persen).
Di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, terdapat empat kementerian yang kinerjanya dinilai menonjol, di atas 60 persen, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Anies Baswedan), Kementerian Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Kementerian Sosial (Khofifah Indar Parawansa), dan Kementerian Kesehatan (Nila F Moeloek). Secara umum, enam dari sepuluh responden menyatakan puas dengan kinerja empat kementerian tersebut.
Relatif tingginya apresiasi publik terhadap keempat kementerian tersebut tidak terlepas dari program pemerintahan Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Peluncuran kartu-kartu tersebut, meski dikritik sejumlah pihak, tetap dinilai sebagai upaya perbaikan, khususnya terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, enam dari sepuluh responden menilai kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah tersebut tepat. Hanya
29 persen yang menilai sebaliknya.
Kementerian Agama dengan menterinya, Lukman Hakim Saifuddin, juga dinilai mempunyai kinerja menonjol. Sebanyak enam dari sepuluh responden menyatakan hal itu. Kementerian yang kinerjanya dinilai kurang mengesankan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mencapai 64,4 persen.
Penyikapan yang berbeda ditunjukkan responden untuk kementerian yang menangani bidang perekonomian serta bidang politik, hukum, dan keamanan.
Di bidang perekonomian, secara umum penilaian terhadap kinerja menteri di bidang ekonomi disikapi secara terbelah oleh responden. Empat dari sepuluh responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tetap melambungnya harga bahan pokok setelah kenaikan harga bahan bakar minyak akhir tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.
Sekalipun harga bahan bakar minyak kini sudah diturunkan, harga bahan pokok tetap tinggi, membuat masyarakat semakin sulit. Yang menarik, semakin tinggi status ekonomi responden, semakin tidak puas terhadap kinerja bidang ekonomi saat ini. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang perekonomian mencapai 56,9 persen.
Gejolak politik
Di bidang politik, hukum, dan keamanan, publik menilai, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gejolak politik setelah pemilu presiden hingga kini masih berlanjut. Gejolak politik itu di antaranya dinamika di internal partai serta gejolak di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih yang menjadi kekuatan penyeimbang.
Di bidang hukum, persoalan yang banyak disorot publik adalah terkait penanganan kasus korupsi, jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dan mafia hukum, serta ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
Kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan mencapai 51,5 persen, terendah dibandingkan dengan tiga bidang pemerintahan lainnya. Sementara yang tidak puas mencapai 48,5 persen. Menariknya, jika dilihat dari latar belakang pilihan politik responden, sikap ketidakpuasan cenderung lebih banyak disampaikan responden pendukung Jokowi pada pemilu presiden lalu. (LITBANG KOMPAS)
Rabu, 4 Februari 2015 | 15:03 WIB