- Written by: Redaktur
MEDAN (Berita): Wakil Ketua MPR RI A Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan, empat pilar bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan jawaban persoalan bangsa ini.
Saat ini bangsa kita dilanda persoalan yang belum mendapatkan jalan keluarnya, seperti persoalan moralitas, nasionalisme, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Maka dari itu penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan itu menjadi jalan keluarnya.
Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan itu ketika membuka seminar nasional Peningkatan Pemahaman Empat Pilar Kehidupan Bernegara di Hotel Aryaduta Medan, Sabtu (25/2).
Pada seminar yang merupakan kerjasama MPR-RI dengan Universitas Negeri Medan itu, menampilkan pembicara anggota DPR RI Ruhut Poltak Sitompul SH, antropolog Unimed Prof Usman Pelly, Kepala Laboratorium Pancasila Unimed Dr Deny Setiawan M.Si dan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj, Dr Phil Ichwan Azhari MSi.
Dulu penanaman nilai Pancasila dilaksanakan oleh BP7, namun selanjutnya ditiadakan.
Oleh karena itu pimpinan MPR mencanangkan perlunya menghidupkan kembali penanaman nila-nilai empat pilar kebangsaan itu, katanya. Menurut Saifuddin, Indonesia merupakan negara dengan potensi pluralitas yang sangat tinggi dan bisa berpotensi terjadinya hal bersifat destruktif dan merusak persatuan nasional. “Hal itu bisa saja terjadi jika potensi tersebut tidak dikellola dengan baik dan tepat,” ungkap Saifuddin.
Bentangan geografis Indonesia yang sangat panjang memiliki tiga perbedaan waktu, keragaman suku dan agama, jelas Saifuddin, selain menjadi potensi sangat luar biasa demi kemajuan bangsa ini. Tapi juga harus dilihat menjadi potensi negatif secara geografis dan ekonomis, karena bisa kapan saja diintervensi kekuatan asing.
Oleh karena itu, kata dia, pimpinan MPR-RI mencanangkan menanamkan empat pilar kebangsaan itu, agar negeri ini tidak seperti beberapa negara yang terpecah belah setelah sekian lama bersatu.
Mari kita membayangkan Indonesia akan tetap bertahan sampai ratusan kemudian dan menjadi lebih maju. Maka proses ini semua karena pengikat persatuan itu terangkum dalam empat pilar kebangsaan.
“sama halnya dengan Tembok China yang baru selesai 310 tahun kemudian dan terjadi pergantian Kaisar, tapi prosesnya tetap berjalan dan menjadi bangunan monumental dunia,” kata Lukman Hakim Saifuddin.
Rektor Unimed Prof Dr H Ibnu Hajar Damanik menyampaikan, sejak beberapa tahun Unimed merupakan Karakter Building University dan penanaman nilai pendidikan karakter itu diitengrasikan dalam metoda pendidikan di kampus.
Program dimaksud, kata Rektor sejalan dengan rencana strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menciptakan golden generation atau generasi terbaik bangsa ini untuk menghadapi tingkat persaingan global yang semakin pesat dan terbuka.
Penanaman pendidikan karakter itu, kata Ibnu hajar, sejalan dengan penanaman nilai empat pilar kebangsaan karena pemuda berkarakter berarti memiliki integritas, kualitas dan kecintaan tinggi kepada bangsanya agar lebih baik serta maju dari sebelumnya.
Sementara Deny Setiawan menilai perlunya dibentuk forum nasional kebangsaan untuk mengkaji dan membangun empat pilar kebangsaan yang melibatkan komponen nasional.
Majda El Muhtaj mengatakan, empat pilar kehidupan berbangsa adalah identitas nasional dan telah teruji idealitas serta normativitasnya dalam menguatkan soliditas kebangsaan kita. “Empat pilar ini merupakan modalitas ketahanan nasional, karena itu edukasi, diseminasi, sosialisasi dan kampanye nasional harus terus digalakkan,” kata Majda.
Seminar ditutup Purek I Unimed Prof Khairil Ansari yang menyatakan Unimed sebagai lembaga pendidikan siap bergandengan dengan MPR RI menjaga dan mengawal empat pilar kehidupan bernegara sebagai upaya memperkokoh ketahanan nasional.
Ansari mengungkapkan, Maret mendatang Unimed akan digandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menciptakan komunitas yang menentang tindakan korupsi. “Kepercayaan itu membuat Unimed berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut,” ujarnya.(aje)
Berita Sore Online, 27 Februari, 2012
- Written by: Redaktur
)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat masih menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB), perilaku Ahmad Sumargono dikenal sederhana. Meski memiliki harta kekayaan berkecukupan, namun pria yang akrab disapa Pak Gogon ini enggan menunjukkannya kepada publik.
"Beliau dari dulu terkenal apa adanya, sederhana. Meski dikenal berkecukupan, beliau tidak mau menonjolkan diri," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR), Lukman Hakim Saifuddin usai pemakaman tokoh pergerakan muslim ini di TPU Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (23/2).
Meski dikenal sederhana, dia mengungkapkan ide-ide Pak Gogon saat proses legislasi yang dinilainya brilian. Menurutnya, almarhum selalu konsisten dan istiqomah dalam menilai suatu kebijakan di forum. Dijelaskannya, banyak proses legislasi yang dikawal beliau sehingga menjadi Undang-Undang.
Dalam perjumpaan terakhir, Lukman Hakim mengaku sempat dibisikkan oleh Pak Gogon, lima hari lalu saat Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Dia bilang akan mengumpulkan teman-teman lama, bagaimana supaya berbuat sesuatu demi kepentingan bangsa dan negara,"
Jumat, 24 Pebruari 2012 14:20 WIB
- Written by: Redaktur
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin mengakui kesulitan mencari figur pemimpin bangsa yang Pancasilais untuk dijadikan contoh dalam melaksanakan program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
"Kalau Islam dan Kristen jelas figur keteladannya masing-masing Nabi Muhammad SAW dan Jesus Kristus. Kalau Pancasila, siapa yang akan dijadikan figur teladan? Sulit menemukannya," kata Lukman Hakim Saifuddin, saat jumpa pers bertema "Hasil Studi: Diperlukan Keberlanjutan Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", di gedung DPR Nusantara V, Senayan Jakarta, Selasa (14/2).
Lukman juga menyebutkan, saat ini bangsa tengah mengalami masa-masa krisis keteladan. Sehingga jika para politisi yang dijadikan teladan, menurut Lukman, masih menjadi kontradiksi. "Politisi? Baik di DPR maupun di luar Dewan, inikan lagi babak belur citranya," kata politisi Partai PPP itu.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari juga mengungkap kendala sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara juga datang dari media massa.
Menurut dia, jangankan media nasional, media lokal pun tidak tertarik dengan program Empat Pilar karena dinilai tidak seksi. Demikian juga pemerintah kecil sekali bantuannya terhadap penyelenggaraan Empat Pilar.
"Tahun lalu, MPR sudah mengusulkan kepada Presiden SBY agar instansi pemerintah aktif menyelenggarakan Empat Pilar karena Inpres Nomor 5 tahun 2005 sifatnya hanya sebatas membantu sementara yang kita usulkan instansi pemerintah hendaknya aktif menyelenggarakan Empat Pilar," kata Hajriyanto Y Tohari.
Usulan agar instansi pemerintah aktif, hingga kini belum direspon Presiden SBY.
"Saat menyerahkan usulan, respon presiden sangat apresiatif. Kalau didesak, seperti biasa beliau mengatakan akan mengkaji ulang," ungkap Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari. (fas/jpnn)
http://www.jpnn.com Selasa, 14 Februari 2012 , 15:39:00