- Written by: Redaktur
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan, pemimpin nasional Indonesia pada masa depan haruslah sosok yang memahami keindonesiaan.
"Pemimpin itu mesti memahami tentang keindonesiaan. Itu mencakup keunggulan, kelemahan, potensi, dan tantangan negara ini ke depan. Dia harus paham betul tentang permasalahan bangsa Indonesia," katanya.
Selain itu, pemimpin itu mesti punya sifat negawaran. Artinya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tak mementingkan lagi dirinya. Seluruh energinya dikerahkan untuk bangsa dan negara.
"Dia juga tak mempunyai beban keterkaitan dengan sejarah masa lalu. Dengan begitu, dia mampu mengarahkan bangsa ini dengan tegas dan penuh percaya diri menuju Indonesia sejahtera yang mandiri," katanya.
Lukman Hakim Saifuddin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berharap, media mau mendukung munculnya tokoh-tokoh di depan publik. Para calon pemimpin juga perlu diangkat ke permukaan agar bisa menjelaskan visi indonesia ke depan. Ini dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014.
"Pemunculan di pers sangat penting agar publik lebih mengenali calon pemimpin," katanya.
Ilham Khoiri | Marcus Suprihadi | Rabu, 15 Februari 2012 | 08:52 WIB
- Written by: Redaktur
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghimbau pers untuk mampu mengembalikan independensi di tengah derasnya industrialisasi media saat ini. “Kini pers telah jadi industri. Kita semua dan insan pers, khususnya, harus mampu mengembalikan independensi pers,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, Kamis, 9 Februari 2012.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-27. Menurut dia, saat ini liberalisasi ekonomi telah mempengaruhi dunia penyiaran dan pewartaan. Ini menjadi tantangan besar bagi negara dan para penggiat pers untuk mampu mengatasinya secara berkeadilan.
Ia juga mengkritik banyak kepemilikan lembaga penyiaran yang memonopoli dan mendominasi frekuensi publik. Akibatnya, lembaga penyiaran lokal makin tidak berdaya. Begitu juga lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI. “Mereka kalah bersaing dengan lembaga penyiaran yang lebih menggurita,” katanya.
Liberalisasi isi penyiaran dan pewartaan juga berkembang tanpa kendali. Lukman memaparkan, dalam penyiaran dan pewartaan saat ini banyak mengandung unsur-unsur sadisme, kekerasan, dan pornografi. Akan tetapi, hal itu tidak diseimbangkan dengan suatu proses penyaringan dan pemberian penjelasan yang memadai kepada masyarakat. “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai institusi negara untuk mengawasi praktek penyimpangan Undang-undang Penyiaran harusnya lebih diberdayakan,” katanya.
FRANSISCO ROSARIANS, Kamis, 09 Februari 2012 | 11:52 WIB
- Written by: Redaktur
JAKARTA - “Zaman sudah berubah, banyaknya pengaruh arus globalisasi yang kuat sehingga menuntut kita untuk membuat format yang ideal, kreatif, revitalisasi dan reaktualisasi dan transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” (Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa; UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam bernegara; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijaga keutuhannya; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, harus senantiasa kita lakukan meskipun kita memiliki berbagai perbedaan) ujar Lukman Hakim Saifuudin pada saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif di Jakt-TV dengan tema pentingnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (6/2).
Lukman Hakim Saifuddin juga mengatakan empat pilar ini merupakan warisan yang luar biasa dari para founding fathers, karena dalam empat pilar ini terdapat nilai-nilai yang merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebersamaan. Dari nilai-nilai inilah diharapkan dapat mengikat untuk menjadi satu kesatuan yang gunakan sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah.
Lebih lanjut Lukman Hakim Saifuddin mengunggkapkan empat pilar ini harus disosialisasikan kepada penyelenggara negara di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta pajabat lain dan para pemangku kepentingan. Karena posisi mereka yang penting dan stragis dengan harapan mampu mengimplementasikan dan melaksanakan nilai-nilai empat pilar dengan baik.“Sehingga para penyelenggara negara ini diharapkan memberikan keteladanan yang positif di tingkat nasional maupun lokal, formal maupun nonformal, kepada lingkungan masyarakat masing-masing. Rakyat tinggal mengikuti”(MPR/rls) SatuNews.com, Selasa, 07 Februari 2012 | 10:58
