- Written by: Redaktur
Mega Putra Ratya - detikNews. Jumat, 13/01/2012 16:50 WIB 
Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa anggaran renovasi ruangan Banggar senilai Rp 20 miliar. Meski demikian, Lukman menekankan agar dikedepankan azas praduga tidak bersalah.
"Iya semua upaya pemeriksaan terhadap semua adanya indikasi penyimpangan harus kita dukung, siapapun. Kita juga tidak boleh zolim menghukum seseorang tanpa ada bukti yang cukup seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu," ujar Lukman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
Lukman menilai, anggaran renovasi ruang Banggar harus diketahui publik secara transparan. Apalagi pekerjaannya tidak bisa melalui penunjukan langsung karena nilai anggarannya yang fantastis.
Lukman menambahkan, jika sudah menelan dana yang tidak sedikit, maka ruangan itu harus digunakan. Jika tidak digunakan, maka itu akan mubazir.
"Yang harus dihantam adalah siapa yang bersalah atas kebijakan ini. Ini kesalahan kebijakan, kesalahan administratif atau apa ini yang harus diverifikasi," jelas dia.
Wakil Ketua Umum PPP ini belum bisa menyalahkan Sekjen DPR Nining Indria Saleh atas kasus itu. Namun menurutnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR harus segera mendiskusikan hal itu.
Ruang rapat baru Banggar DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.
- Written by: Redaktur
Nasional/Rabu, 11 Januari 2012 16:07 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dinilai tak pantas. Sebab, DPR harusnya lebih peka terhadap permasalahan yang tengah melanda bangsa.
"Sejauh ini saya melihat DPR nampaknya kurang mengedepankan sensitifitasnya. Seharusnya, sensitifitas dikedepankan," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di gedung MPR, Jakarta, Rabu (11/1).
Menurut Lukman, DPR cenderung mengedepankan hal fisik dan melupakan fungsi asali mereka. "Hal-hal fisik jangan dikedepankan, DPR harus fokus pada fungsi mereka, yakni legislasi, anggaran, dan pengawsan. Jangan hanya anggaran fisik," kata Lukman.
Bagi politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, peran DPR dalam menangani masalah legislasi harusnya dikedepankan. Sebab, fungsi itu dilakukan kurang maksimal. "Stop anggaran fisik. DPR harus lebih fokus terhadap legislasi. Sebab, fokus legislasi belum banyak tercapai," kata Lukman.(Wtr2)
- Written by: Redaktur
Elvan Dany Sutrisno - detikNews. Rabu, 11/01/2012 11:50 WIB
Jakarta - Anggota Banggar DPR boleh tersenyum puas saat memasuki ruang rapat baru mereka seharga Rp 20 miliar. Namun apakah mereka sadar banyak rakyat yang terluka?
"Ya makanya itu mungkin sensitivitas tolong ke depan bisa lebih ditingkatkan, supaya pembangunan fisik tidak dijadikan prioritas. Kalau begini kan kemudian rakyat menjadi terluka," kritik Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin.
Hal ini disampaikan Lukman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,Rabu (11/1/2012).
Ia berharap Banggar DPR tak lagi menganggarkan anggaran tidak perlu. Karena anggaran pemerintah dan DPR memang diputus di Banggar DPR.
"Saya juga mengimbau teman-teman di Banggar DPR, jadi anggaran yang terkait fisik mau taman, toilet, kursi, ruangan bisa dihentikan," imbau Lukman.
Ia berharap teman-temannya di DPR fokus pada tugas utamanya. Dan tidak lagi memprioritaskan pembangunan fisik atau fasilitas lainnya.
"DPR harus fokus pada fungsi legislasi anggaran dan pengawasan. DPR harus paham prioritas, jadi yang terkait rakyat banyak. Apalagi banyak harapan legislasi yang belum tercapai. Jadi anggaran lebih difungsikan pada kemaslahatan orang banyak,"tandasnya.
Anggota Banggar DPR punya ruang rapat baru di Gedung Nusantara II DPR. Anggaran pembangunannya fantastis, rumornya mencapai Rp 20 miliar.
Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Berdasarkan penguluman lelang Setjen DPR dengan kop "PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 523111/MUM_U/BANGGAR/03/GP/2011", proyek ini masuk tahu anggaran 2011.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.
(van/gah)
