Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif UUD 1945

Kita perlu mendiskusikan kembali secara mendalam apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila itu? Nilai apakah yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila? Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita dapat melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila secara tepat, benar,  dan sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang otentik, kita perlu menoleh pada suasana kebatinan di saat sila-sila dalam Pancasila dirumuskan. Apalagi sejak Indonesia merdeka, di tengah-tengah pergolakan revolusi

Pancasila Dan Implementasinya Di Era Demokrasi

Awal mula Pancasila digagas para pendiri negara dengan fungsi utama sebagai dasar negara. Gagasan tentang perlunya dasar negara pertama kali muncul dalam sidang pertama BPUPKI. Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat waktu itu bertanya, “Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti dasarnya apa?”

Para pendiri negara yang kemudian menemukan Pancasila sebagai dasar negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dasar di sini adalah philosofische grondslag, yaitu dasar kefilsafatan bagi berdirinya Negara

Negara dan Intoleransi Keagamaan

Sejak terbebas dari belenggu penjajah, bangsa Indonesa menghirup udara bebas kehidupan bernegara. Bernegara dalam arti memiliki dan menjalankan negara sendiri. Bentuk negara yang dipilih, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara baru yang berbeda dengan negara kaum penjajah, juga berbeda dengan negara nenek moyang prakolonial, kerajaan atau kasultanan. Kemerdekaan Indonesia tidak menganut pola umum revolusi-revolusi yang ada di dunia yang mengikuti text book tertentu, tetapi diperjuangkan sendiri melalui ijtihad kolektif 

Pergeseran Paradigma Kekuasaan di Indonesia

Setelah sekitar setengah abad menjalankan sistem ketatanegaraan dengan berpedoman UUD 1945, bangsa Indonesia menuntut perubahan konstitutsi tersebut. Atas dasar desakan dan aspirasi yang kuat dari berbagai kalangan, pada akhir 1999 bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi memulai perubahan hingga 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan wujud dari perubahan paradigma dan perubahan

Top