Glenn Fredly: Oase yang Berpulang

KALA itu, akhir Februari 2018. Seseorang menelepon saya, mengundang untuk membuka Konferensi Musik Indonesia di IAIN Ambon, Maluku. Saya terkejut sekali, bukan hanya karena diminta berbicara perkara yang saya tak terlalu dalami, tapi terlebih karena yang memintanya adalah Glenn Fredly, musisi kondang yang saya kagumi.

Respek saya terhadapnya kian dalam. Musisi kenamaan Kristiani meminta seorang menteri agama berbicara musik di perguruan tinggi negeri Islam. Pagi 5 Maret 2018, saya tiba di Ambon.

Ia berjanji menjemput saya di bandara. Saya sengaja tak berpeci, tampil informal, mencoba menyesuaikan diri dengannya yang saya bayangkan berpakaian kasual. Namun, ternyata ia berpenampilan necis. Berbatik lengan panjang dan mengenakan peci hitam bak santri modis.

LHS dan Moderasi Beragama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (The Internasional Year of Moderation).

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa LHS merupakan ikon dari gerakan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Meski atas perintah Presiden Jokowi, tetapi LHS melangkah dengan cepat dan konkrit untuk menyebarluaskan "paham" moderasi beragama ini.

Selama empat tahun belakangan, LHS cukup serius menyuarakan pentingnya moderasi beragama di Indonesia.

Sebagai Menteri Agama, LHS memerintahkan

Menteri Lukman dan Taksonomi Hukum Islam

IslamLib – Apakah pelaksanaan syariat Islam di sebuah negara nasional modern seperti Indonesia bisa bertententangan dengan konstitusi negara?

Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi di Haus am Dom di Frankfurt, Sabtu, 10/10, lalu. Saya hadir sebagai “discuttant” dalam diskusi itu, bersama Menag Lukman Saifuddin,  Franz Magnis-Suseno, dan sejumlah pembicara lain dari Indonesia dan Jerman. Tema besar diskusi sore itu: Islam, Fundamentalisme dan Islamophobia.

Diskusi ini adalah bagian dari rangkaian acara Frankfurter Buchmesse (Pameran Buku Frankfurt) yang berlangsung 14-18 Oktober 2015.

Kembali ke Fitrah Spiritual dan Sosial

HARI ini kalimat takbir dan tahmid berkumandang di mana-mana. Umat Islam melakukannya sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira mereka telah ber-Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya.

Apabila selama Ramadan kita selalu menyempatkan diri untuk membaca Alquran, beriktikaf, bangun di sepertiga malam untuk bertahajud, meneteskan air mata saat bermunajat bersimpuh di hadapan Allah SWT, berempati terhadap fakir miskin, melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang banyak, serta berbagai kebaikan lainnya,

janganlah sampai kebaikan-kebaikan tersebut menjadi wajah indah kita yang bersifat sesaat. Tetapi, usahakanlah ia tetap bertahan dan terlaksana setelah Ramadan meninggalkan kita.

Pemilihan Umum Nasional Serentak

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara Lagi?

Belakangan ini ramai diwacanakan perlunya kedudukan MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Selain anggapan bahwa terjadinya disorientasi perjalanan bangsa saat ini akibat ketiadaan lembaga tertinggi negara, isu itu kini makin santer karena muncul kekuatiran terjadinya krisis konstitusional. Bagaimana bila Pemilu gagal diselenggarakan? Bagaimana jika sampai 20 Oktober 2014 Presiden baru belum dilantik? Siapa yang akan mengatasi krisis konstitusional tersebut?

Syahdan, sesungguhnya sebutan 'lembaga tertinggi negara' tak ada dalam UUD kita.

Istilah itu muncul pertama kalinya dalam Ketetapan MPR nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis

Top