Masih Ada Tap MPR yang Berlaku

14 November, 2011 | Filed under: Nasional | Posted by: Redaksi

JAKARTA (Berita)  Latar belakang MPR tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan ketetapan (tap) berawal dari perubahan UUD Tahun 1945. Sebelum diubah, MPR memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tap,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman  Hakim Saifuddin di depan 75 wartawan parlemen saat pers gathering di Belitung, 12 November 2011.

Tap-tap MPR yang dihasilkan semua bisa mengatur semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Tap yang pernah dikeluarkan oleh MPR ada 2 hal, yang sifatnya mengatur dan yang sifatnya penetapan. 

Menghayati Makna Ibadah dalam Berpartai dan Berpolitik

Ibadah merupakan tujuan tunggal dan pokok dari penciptaan umat manusia, sesuai dengan pesan al-Qur’an dalam Surat al-Dzariyat ayat 56: “Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku (Allah).” Ayat itu tidak berbunyi: “Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah,” karena dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, bukan untuk tujuan lain.

Karena itu, dalam kehidupan berpartai dan berpolitik prinsip ibadah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi kita beraktivitas dalam partai Islam, yakni melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

 

PPP dan Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh Lukman Hakim Saifuddin

PPP menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia. Sebagai partai Islam, PPP harus menempatkan  kaum perempuan pada posisi sesuai dengan hadist Nabi Muhammad “surga berada di bawah telapak kaki ibu[1]”. Surga merupakan impian setiap manusia. Karena itu,  jika kita tidak menghormati kaum perempuan yang nota bene adalah ibu kita semua, maka kita telah menjauhi impian kita sendiri.

Selain itu, Islam menempatkan perempuan sebagai pondasi suatu bangsa yang menentukan baik buruknya bangsa itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa perempuan merupakan pondasi bangsa, jika kaum perempuan shalehah, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang ishlah (damai, lurus, dan adil). Begitu pula sebaliknya.[2]

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP memberikan perintah afirmatif

Gus Dur dan Rekonsiliasi Bangsa

Setelah meninggal pun, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ternyata masih memicu pro-kontra. Kini, berbagai kalangan harus ”repot” mendiskusikan apakah Gus Dur layak mendapat gelar pahlawan nasional karena berbagai jasa, pengabdian, dan pemikirannya, atau sebaliknya, tidak layak karena kesalahan di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai presiden. Dari sisi jasa, tidak ada satu pun kalangan yang membantah bahwa Gus Dur layak menjadi pahlawan nasional. Hanya saja ada sedikit ”ganjalan”, yaitu adanya Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 yang memberhentikan

Top