Pergeseran Paradigma Kekuasaan di Indonesia

Setelah sekitar setengah abad menjalankan sistem ketatanegaraan dengan berpedoman UUD 1945, bangsa Indonesia menuntut perubahan konstitutsi tersebut. Atas dasar desakan dan aspirasi yang kuat dari berbagai kalangan, pada akhir 1999 bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi memulai perubahan hingga 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan wujud dari perubahan paradigma dan perubahan

Pancasila sebagai Pilar Bangsa (Opini, Kompas)

Pengantar: Tulisan ini dimuat di harian Kompas Kamis 25 April 2013 hlm 6. Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk mengklarifikasi berbagai pandangan terkait Empat Pilar yang berkembang di masyarakat, terakhir disampaikan oleh Harrry Tjan Silalahi yang keberatan dengan konsep Pancasila sebagai pilar bangsa (Kompas, Jumat 12 April 2013).


Sudah tiga tahun lebih Majelis Permusyawa-ratan Rakyat memasyarakatkan "Empat Pilar

Satu Dasawarsa Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa

Lebih satu dasawarsa reformasi bangsa Indonesia telah mencatat banyak keberhasilan. Di bidang politik telah menikmati kebebasan, demokrasi, serta hak-hak dasar kewarganegaraan di segala aspek kehidupan. Reformasi telah membuka semua sumbatan, menghapus sentralisasi, membuka lebar partisipasi dan terus menata demokrasi sebagai kerangka untuk mengelola perbedaan dan integrasi.

Namun pada waktu bersamaan muncul dampak sampingan yang tidak diinginkan yaitu fenomena radikalisasi massa yang disulut oleh sebab-sebab ideologis

Menghayati Makna Ibadah dalam Berpartai dan Berpolitik

Oleh Lukman Hakim Saifuddin

Ibadah merupakan tujuan tunggal dan pokok dari penciptaan umat manusia, sesuai dengan pesan al-Qur’an dalam Surat al-Dzariyat ayat 56: “Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku (Allah).” Ayat itu tidak berbunyi: “Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah,” karena dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, bukan untuk tujuan lain.

Karena itu, dalam kehidupan berpartai dan berpolitik prinsip ibadah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi kita beraktivitas dalam partai Islam, yakni melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Top