MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara Lagi?

Belakangan ini ramai diwacanakan perlunya kedudukan MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Selain anggapan bahwa terjadinya disorientasi perjalanan bangsa saat ini akibat ketiadaan lembaga tertinggi negara, isu itu kini makin santer karena muncul kekuatiran terjadinya krisis konstitusional. Bagaimana bila Pemilu gagal diselenggarakan? Bagaimana jika sampai 20 Oktober 2014 Presiden baru belum dilantik? Siapa yang akan mengatasi krisis konstitusional tersebut?

Syahdan, sesungguhnya sebutan 'lembaga tertinggi negara' tak ada dalam UUD kita.

Istilah itu muncul pertama kalinya dalam Ketetapan MPR nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis

Pancasila sebagai Pilar Bangsa (Opini, Kompas)

Pengantar: Tulisan ini dimuat di harian Kompas Kamis 25 April 2013 hlm 6. Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk mengklarifikasi berbagai pandangan terkait Empat Pilar yang berkembang di masyarakat, terakhir disampaikan oleh Harrry Tjan Silalahi yang keberatan dengan konsep Pancasila sebagai pilar bangsa (Kompas, Jumat 12 April 2013).


Sudah tiga tahun lebih Majelis Permusyawa-ratan Rakyat memasyarakatkan "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" (disingkat: Empat Pilar). Selama itu pula antusiasme masyarakat amat tinggi menyambut baik dan mengapresiasinya,

Negara dan Intoleransi Keagamaan

Sejak terbebas dari belenggu penjajah, bangsa Indonesa menghirup udara bebas kehidupan bernegara. Bernegara dalam arti memiliki dan menjalankan negara sendiri. Bentuk negara yang dipilih, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara baru yang berbeda dengan negara kaum penjajah, juga berbeda dengan negara nenek moyang prakolonial, kerajaan atau kasultanan. Kemerdekaan Indonesia tidak menganut pola umum revolusi-revolusi yang ada di dunia yang mengikuti text book tertentu, tetapi diperjuangkan sendiri melalui ijtihad kolektif seluruh elemen bangsa. Para pendiri bangsa tidak memaksakan ideologi/text book tertentu sebagai dasar atau konstitusi negara; 

Pergeseran Paradigma Kekuasaan di Indonesia

Setelah sekitar setengah abad menjalankan sistem ketatanegaraan dengan berpedoman UUD 1945, bangsa Indonesia menuntut perubahan konstitutsi tersebut. Atas dasar desakan dan aspirasi yang kuat dari berbagai kalangan, pada akhir 1999 bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi memulai perubahan hingga 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan wujud dari perubahan paradigma dan perubahan sistem nilai masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Top