Kiprah Politik Santri Pasca Reformasi

* Sebuah Pendekatan Struktural

Kehadiran komunitas santri dalam pentas politik bersamaan waktunya dengan kehadiran Islam di wilayah Nusantara. Untuk memotret kiprah atau gerakan politik santri dalam suatu episode sejarah  tertentu diperlukan tinjauan sekilas ke belakang agar diperoleh gambaran lebih konkrit untuk memahami peran, fungsi dan posisi santri dalam proses pembangunan bangsa. Dalam melihat permasalahan, tulisan singkat ini menggunakan pendekatan struktural, yakni menempatkan perubahan-perubahan struktural sebagai faktor yang

Pemilihan Umum Nasional Serentak

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum

Pahlawan dan Visi Kemanusiaan

Tanggapan atas Tulisan Lukman Hakim Saifuddin

Oleh Otto Gusti

”Weh dem Land, das Helden noetig hat”—”Kasihan bangsa yang membutuhkan para pahlawan.” (Bertolt Brecht).

Peringatan sastrawan Jerman ini merupakan awasan kritis bagi bangsa Indonesia di tengah euforia diskursus seputar kriteria penetapan pahlawan nasional pascakematian mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pertanyaan yang perlu direfleksikan secara mendalam, siapa membutuhkan para pahlawan dan mengapa.

PPP dan Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh Lukman Hakim Saifuddin

PPP menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia. Sebagai partai Islam, PPP harus menempatkan  kaum perempuan pada posisi sesuai dengan hadist Nabi Muhammad “surga berada di bawah telapak kaki ibu[1]”. Surga merupakan impian setiap manusia. Karena itu,  jika kita tidak menghormati kaum perempuan yang nota bene adalah ibu kita semua, maka kita telah menjauhi impian kita sendiri.

Top