Pemilihan Umum Nasional Serentak

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan "Pemilihan umum

Pahlawan dan Visi Kemanusiaan

Tanggapan atas Tulisan Lukman Hakim Saifuddin

Oleh Otto Gusti

”Weh dem Land, das Helden noetig hat”—”Kasihan bangsa yang membutuhkan para pahlawan.” (Bertolt Brecht).

Peringatan sastrawan Jerman ini merupakan awasan kritis bagi bangsa Indonesia di tengah euforia diskursus seputar kriteria penetapan pahlawan nasional pascakematian mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pertanyaan yang perlu direfleksikan secara mendalam, siapa membutuhkan para pahlawan dan mengapa.

PPP dan Perjuangan Kaum Perempuan

Oleh Lukman Hakim Saifuddin

PPP menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat mulia. Sebagai partai Islam, PPP harus menempatkan  kaum perempuan pada posisi sesuai dengan hadist Nabi Muhammad “surga berada di bawah telapak kaki ibu[1]”. Surga merupakan impian setiap manusia. Karena itu,  jika kita tidak menghormati kaum perempuan yang nota bene adalah ibu kita semua, maka kita telah menjauhi impian kita sendiri.

Gus Dur dan Rekonsiliasi Bangsa

Oleh Lukman Hakim Saifuddin

Setelah meninggal pun, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ternyata masih memicu pro-kontra. Kini, berbagai kalangan harus ”repot” mendiskusikan apakah Gus Dur layak mendapat gelar pahlawan nasional karena berbagai jasa, pengabdian, dan pemikirannya, atau sebaliknya, tidak layak karena kesalahan di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai presiden. Dari sisi jasa, tidak ada satu pun kalangan yang membantah bahwa Gus Dur layak menjadi pahlawan nasional. Hanya saja

Top