PPP Pertanyakan Keputusan Pemilu Serentak

TEMPO.CO , Jakarta--Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia heran kenapa Pemilu diputuskan serentak tapi aturan presidential threshold dipertahankan. "Untuk apa lagi ada presidential threshold? Toh sudah serentak Pemilu-nya," kata Lukman dalam diskusi bertajuk Dramaturgi Pemilu Serentak di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2014.

Menurut Lukman, presidential threshold atau ambang batas

PPP: Pemilu Serentak Harus Revisi Beberapa Undang-Undang

PPP tidak menyetujui sistem Presiden Treshold

JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bila Pemilu Legisatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) digelar serentak maka syarat Parlemen Treshold (PT) yang diberlakukan tidak relevan lagi untuk diberlakukan.

"Bila digelar Pemilu serentak tidak semudah dibayangkan, karena untuk melakukan Pemilu serentak maka harus mempersiapkan perangkat Undang-Undangnya dengan baik.

Suryadharma, JK PPP presidential candidates

The United Development Party (PPP) is scheduled to hold a national meeting this weekend during which it will deliberate who will be the party’s presidential candidate.

Deputy chairman of the party, Lukman Hakim Saifuddin, said that the majority of party members would likely nominate party chairman Suryadharma Ali, who is also the Religious Affairs Minister.

Lukman,however, also said that other party members wanted alternative candidates such as former vice president Jusuf Kalla.

“Other than the party chairman, we need to introduce other names to promote,” Lukman said as quoted by tribunnews.com.

Lukman said that the party would not likely announce its presidential candidate during the weekend meeting.

Responding to a possible presidential bid by Suryadharma, pro-pluralism activists said that they were concerned, given the minister’s penchant for making inflammatory statements.

Suryadharma has called the Shiite branch of Islam heretical because it deviated from mainstream Islamic teachings. He also made similar comments about the Islamic Ahmadiyah sect.

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, February 04 2014, 7:49 AM

PPP: Saksi Harus Disediakan Negara, Bukan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengaku lebih setuju jika saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dihadirkan langsung dari negara. Menurutnya, saksi di TPS yang bukan berasal dari partai politik akan menjaga netralitas hasil pemilu dan membuat pengawasannya lebih efektif.

Lukman mengatakan, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan suara rakyat di TPS harus dikawal sehingga tak terjadi penyelewengan. Negara, kata dia, memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengamankan suara pemilih sejak dari TPS hingga ke tingkat nasional.

Jokowi Masuk Daftar Kandidat Capres PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, 7-9 Februari 2014, adalah membahas tentang calon presiden yang akan diusung partai tersebut. Selain Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai capres internal, akan dibahas juga beberapa nama kandidat capres dari eksternal PPP. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu yang masuk dalam daftar kandidat capres yang akan diusung PPP.

"Calon alternatif seperti yang kemarin pada Mukernas I disebut-sebut, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Khofifah, dan sekarang nama Jokowi juga sudah mulai kami perhitungkan," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2/2014) siang.

Lukman optimistis, partainya bisa merangkul satu dari sekian nama tersebut karena belum satu pun yang resmi didukung oleh partainya masing-masing. Nama Mahfud dan JK selama ini masuk dalam bursa capres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurut Lukman, keduanya masih harus bersaing dengan alternatif calon lainnya, Rhoma Irama.

Sementara itu, Anies Baswedan yang menjadi salah satu peserta Konvensi Capres Demokrat juga harus bersaing dengan sepuluh peserta lain. Adapun Jokowi juga belum diusung secara resmi oleh PDI-P.

Lukman mengatakan, selain soal calon presiden yang akan diusung, Mukernas juga akan membahas waktu pendeklarasian capres.

"Pertama adalah sebelum pemilu legislatif digelar. Yang kedua adalah setelah pemilu legislatif dilaksanakan, setelah kami tahu perolehan suara," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, dengan mengusung capres sebelum pemilu legislatif, diharapkan capres yang diusung akan mendongkrak elektabilitas suara PPP. Namun, PPP juga masih mempertimbangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Untuk memenuhi batas presidential threshold, menurut Lukman, cukup berat. Oleh karena itu, PPP juga memperhitungkan opsi kedua, yakni pendeklarasian setelah pemilu legislatif.

News / Nasional
Senin, 3 Februari 2014 | 14:49 WIB

Top