PPP Pertanyakan Keputusan Pemilu Serentak

TEMPO.CO , Jakarta--Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia heran kenapa Pemilu diputuskan serentak tapi aturan presidential threshold dipertahankan. "Untuk apa lagi ada presidential threshold? Toh sudah serentak Pemilu-nya," kata Lukman dalam diskusi bertajuk Dramaturgi Pemilu Serentak di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2014.

Menurut Lukman, presidential threshold atau ambang batas

PPP: Pemilu Serentak Harus Revisi Beberapa Undang-Undang

PPP tidak menyetujui sistem Presiden Treshold

JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bila Pemilu Legisatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) digelar serentak maka syarat Parlemen Treshold (PT) yang diberlakukan tidak relevan lagi untuk diberlakukan.

"Bila digelar Pemilu serentak tidak semudah dibayangkan, karena untuk melakukan Pemilu serentak maka harus mempersiapkan perangkat Undang-Undangnya dengan baik.

PPP: Saksi Harus Disediakan Negara, Bukan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengaku lebih setuju jika saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dihadirkan langsung dari negara. Menurutnya, saksi di TPS yang bukan berasal dari partai politik akan menjaga netralitas hasil pemilu dan membuat pengawasannya lebih efektif.

Lukman mengatakan, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan suara rakyat di TPS harus dikawal sehingga tak terjadi penyelewengan. Negara, kata dia, memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengamankan suara pemilih sejak dari TPS hingga ke tingkat nasional.

PPP Belum Pastikan Usung Suryadharma di Pilpres 2014

Jurnas.com | SEJUMLAH partai politik mulai mengusung para calonnya masing-masing untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Para calon tersebut, antara lain berasal dari ketua umum atau kader partai yang dianggap potensial menarik hati rakyat.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum menentukan siapa calon Presiden (capres) yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Kendati perhelatan Pilpres yang didahului oleh Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal hitungan bulan.

”Tunggu Mukernas (Musyawarah Kerja

Pencapresan SDA Menguat Jelang Mukernas II PPP

JAKARTA - Penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) sebagai satu-satunya calon presiden (Capres) dari internal PPP semakin menguat jelang diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP di Bandung 7-9 Februari 2014 mendatang.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Syafuddin saat konferensi pers persiapan Mukernas II PPP di markas partai berlambang Kabah itu, Jalan Dipenoegoro, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

"Di internal sendiri suara cukup beragam, padangan sangat mengemuka, ada yang menghendaki Ketum Pak SDA agar diusung sebagai salah satu kandidat, bahkan sebagian besar menghendaki Pak SDA satu-satunya kandidat capres PPP," kata Lukman.

Namun begitu, lanjutnya, tidak sedikit juga suara internal partai yang menghendaki adanya nama lain dari luar partai untuk dicapreska PPP. Mengenai sosoknya, ada dari kalangan tokoh asal parpol lain, ada juga tokoh non parpol. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan hangat dalam Mukernas II PPP nanti.

"Jadi menyangkut figur ada pandangan, apakah pak SDA saja atau akan mengakomodasi nama lain, ini yang kita dengar dalam Mukernas," ujar Ketua Pengarah (SC) Mukernas II PPP itu.

Mukernas II PPP di Bandung akan diselenggarakan 7-9 Februari 2014. Selain isu Capres, agenda utama lain yang dibahas adalah persiapan PPP menghadapi Pemilu legilatif 2014, April mendatang. Hal ini berkaitan dengan target perolehan kursi DPR RI.

Di internal PPP, Mukernas merupakan forum kedua tertinggi setelah Muktamar. Rencananya Mukernas akan dihadiri sekitar 300 orang peserta dari unsur DPP PPP, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar serta para Ketua Departemen.

Kemudian forum ini juga dihadiri para Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi, Pimpinan Fraksi MPR, DPR dan para anggota partai yang menjabat sebagai penyelenggara negara. (fat/jpnn)

Nasional
Senin, 03 Februari 2014 , 15:29:00

Top