PPP: Isu kudeta SBY terlalu berlebihan

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai isu kudeta terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada demonstrasi yang akan berlangsung 25 Maret mendatang berlebihan. Sebab, melakukan kudeta bukanlah hal yang mudah.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, di era demokrasi seperti sekarang ini, melakukan demonstrasi merupakan sebuah hal biasa. Namun, demonstrasi harus dilakukan sesuai nilai dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

"Di negara demokratis demo suatu hal biasa, sejauh demo dilakukan dengan tertib, tidak merusak fasilitas. Demo merupakan hak setiap masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi sejauh tidak merusak, jadi sesuatu yang lumrah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/3).

Rencananya, berbagai elemen masyarakat akan melakukan demonstrasi di berbagai wilayah pada 25 Maret besok. Namun, demonstrasi itu dinilai Lukman tidak akan berimplikasi pada kudeta.

Menurut Lukman, kudeta dapat dilakukan jika memang massa secara massive dan kompak menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya. Selain itu, harus ada gerakan bersenjata yang melawan pemerintah untuk memaksa presiden mundur.

"Demonstrasi sebesar apa pun tidak akan berimplikasi sampai kudeta. Kudeta akan terjadi jika pertama, people power gerakan massive menyeluruh atau gerakan bersenjata, sekarang saya tidak melihat itu, seperti era reformasi dulu, saya pikir terlalu berlebihan kemudian itu menimbulkan kekhawatiran," tegasnya.

Meski demikian, Lukman tetap berharap demonstrasi nanti tidak akan berdampak pada aksi perusakan.

"Demo harus ditangkap spirit esensinya, demo menyuarakan persoalan yang dia kritisi. Pemerintah harus menangkap essensi dan kemudian menindaklanjuti. Kemudian saya berharap aparat jangan over, tidak terpancing, kepolisian bisa profesional," tandasnya.
(mdk/dan)

merdeka.com/Jumat, 22 Maret 2013 15:41:20
Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Top