UU Pilpres Atur Presiden Tak Boleh Rangkap Jabatan

JAKARTA, PESATNEWS- Mayoritas partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 menyetujui agar setelah terpilih menjadi presiden, ia tidak boleh rangkap jabatan sebagai pimpinan partai maupun jabatan tertinggi lainnya. Namun, peraturan tersebut tidak perlu sampai mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD), melainkan dapat diatur dalam UU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin mengatakan idealnya seorang presiden tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan di luar urusan pemerintahan dan kenegaraan. Pasalnya, berbagai persoalan di bidang pemerintahan dan kenegaraan sudah sedemikian banyaknya sehingga Presiden sebaiknya tidak lagi diganggu dengan persoalan-persoalan lain, termasuk mengepalai/mengetuai parpol, ormas, yayasan, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

"Agar hal ini bisa menjadi norma kita bersama, tak perlu harus melakukan Perubahan UUD. Cukup kita merevisi UU Pilpres dengan cantumkan norma dimaksud," ujar Lukman Hakim kepada pesatnews, Selasa (2/4).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menegaskan, sampai saat ini tidak ada norma dalam UUD yang melarang presiden rangkap jabatan sebagai pimpinan partai maupun jabatan tinggi lainnya. Sehingga, adanya larangan terkait hal tersebut di atur melalui UU tidak menjadi masalah.

"Kalo norma larangan rangkap jabatan itu diatur di UUD, tentu jauh lebih bagus karena jadi lebih kuat. Namun, merevisi UU jauh lebih mudah dan realistis daripada mengubah UUD," kata Lukman Hakim.

Senada dengan Lukman Hakim, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Farhan Hamid mengatakan peraturan tersebut tidak perlu di "norma"kan di konstitusi. Pasalnya, kalau kajiannya cenderung tidak bermanfaat, cukup di atur dalam UU tentang Pilpres yang tidak boleh keputusan dibuat atas dasar "sangka buruk" atau kebencian terhadap seseorang.

"Kalau dianggap sesuatu yang krusial dan "niscaya" bisa saja dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang di bahas (UU Pilpres)," kata Farhan Hamid yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Jafar Hafsah menambahkan sebenarnya masih dapat dipahami bahwa dalam UUD maupun UU belum diatur presiden rangkap jabatan di pejabat publik sekaligus pengurus partai. Pasalnya, hal itu untuk mendapatkan kekuatan politik serta terlaksananya pemerintahan.

"Demokrat sama (rangkap jabatan presiden diatur dalam UU Pilpres), namun konvensi kesepakatan saja," tutup Jafar Hafsah yang juga Ketua Fraksi PD di MPR ini.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) pegiat hukum menilai, tidak selayaknya Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, dipimpin oleh seorang presiden yang juga rangkap jabatan menjadi pimpinan di sebuah parpol. Untuk, itu konstitusi perlu mengatur hal tersebut agar presiden dapat fokus bekerja untuk rakyat dan juga presiden menjadi milik rakyat.

"Usulan pengaturan tentang posisi atau kedudukan presiden lebih baik ditempatkan pada konstitusi bukan UU, termasuk persyaratan tentang larangan atau rangkap jabatan. Ini berdasar pada kegagalan pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan sebelumnya, sekaligus menghindari konflik kepentingan antar zona kekuasaan," cetus Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri.

Ronald menjelaskan, tidak seperti lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau MA dan BPK, konstitusi di Indonesia tidak memandatkan secara langsung dan khusus UU tentang kepresidenan, atau dulu dalam Prolegnas 2004-2009 (dan juga sebelumnya) menamakannya RUU Lembaga Kepresidenan.

"Saat ini konstitusi hanya mengatur kualifikasi dan tata cara pemilihan, selain tentunya pelaksanaan tugas dan wewenang," jelas Ronald. [ ]

Editor : Ervan Bayu Setianto

Selasa, 02-04-2013 12:12
Penulis : Robbi Khadafi

Top