Koalisi Belum Satu Suara soal BLSM

JAKARTA– Partai politik (parpol) koalisi hingga saat ini belum satu suara dalam menyikapi kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, seharusnya pemerintah menyiapkan konsep yang transparan dan akuntabel dalam rangka meringankan masyarakat yang terbebani jika BBM dinaikkan. BLSM yang substansinya tidak berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kata Lukman, terbukti mendatangkan distorsi dan politisasi.

“Bahwa pengalihan subsidi itu harus sampai ke yang berhak, kita sepakat. Tapi, kita sudah punya pengalaman soal BLT dan distorsinya sangat luar biasa,” tandas Lukman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Karena itu, Lukman menyarankan agar pemerintah sebelum mengambil langkah harus berjiwa besar untuk mendengarkan langsung suara masya-rakat, baik itu tokoh, pakar, birokrat maupun pemerintah daerah. Dia mengingatkan pemerintah bahwa kebijakannya belum tentu disambut searah oleh daerah jika memang tidak dimintai masukan terlebih dahulu.

Tidak sekadar menyangkut besaran dana, tetapi juga bagaimana konsep penyampaiannya. Apalagi, daerah memiliki afiliasi politik yang berbedabeda. “Jadi ini program yang bisa menjadi masalah jika pemerintah tidak mau mendengarkan masukan,” ujarnya. Mengenai adanya kemungkinan bahwa BLS akan menjadi alat politik dan menguntungkan partai tertentu, Lukman tidak menampiknya. Untuk itu, apa pun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah, hendaknya tidak ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai prestasi atau keberhasilannya.

Apalagi kemudian sampai membuat iklan ucapan terima kasih sebagaimana pernah terjadi men-jelang Pemilu 2009. “Sebenarnya ini uang rakyat, hanya di-alokasikan pemerintah sehingga tidak perlu diklaim sebagai prestasi atau jasa parpol tertentu,” ungkapnya. Sikap lebih tegas disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, partainya sepertinya sulit mendukung rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi meski diembelembeli dengan BLSM. “Sulit bagi kami untuk mendukung kenaikan harga BBM,” tandasnya.

Adapun mengenai BLSM sebagai kompensasi, Mahfudz melihat hal itu sebagai upaya pemerintah untuk menggiring fraksi di DPR pada perdebatan setuju atau menolak. Padahal, substansi dari kebijakannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya memang sepakat dengan program BLSM. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi, yakni pemberian BLSM dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Jangan ada bias politik, yakni menggunakan uang negara untuk kemenangan partai politik tertentu, itu tidak boleh,” tandasnya. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat, program BLSM adalah sesuatu yang tak terelakkan sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Hal ini, menurutnya, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang berpotensi menaikkan angka kemiskinan. “Golkar siap membantu pemerintah untuk menyusun program paket kompensasi ini agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” katanya.

Soal penolakan dari partai nonpemerintah, lanjutnya, tentu karena mereka melihat BLSM ini sebagai upaya membeli suara masyarakat dalam rangka Pemilu 2014. Namun, masa pendek pelaksanaan BLSM tidaklah berpengaruh besar pada pemilu. “Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan masyarakat miskin supaya tidak terlalu mendapatkan beban berat akibat kenaikan harga BBM ini. Golkar berpendapat program BLSM ini cukup antara 3 hingga 4 bulan saja,” paparnya.

Pengamatkomunikasipolitik Universitas Indonesia (UI) Ari JunaedimenilaikebijakanBLSM adalah cara instan yang tidak mendidik dan serampangan dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan cara-cara yang bermartabat seperti menciptakan lapangan kerja padat karya. “BLSM itu ibaratnya permen manis, hanya bertahan sebentar setelah itu terasa pahit kembali. Jangan didik masyarakat kurang mampu dengan cara mene-ngadahkan tangan, tapi ciptakan kegiatan yang bernilaidanbermakna,” katanya.

Ari mengingatkan, pengalaman saat BLT dikedepankan jelang Pemilu 2009. Kini, jika BLSM disepakati, hal itu sangat kental dengan muatan pencitraan. Dia pun memperkirakan pemerintah akan berlagak sebagai Sinterklas jelang pengujung kekuasaan. Selain rawan politisasi dan pencitraan, sikap konsumtif dan tidak produktif masyarakat makin pun terpacu dengan pemberian BLSM ini.

KoranSindo
rahmat sahid/ dita angga

Top