PPP Sebut Tes Keperawanan Banyak Mudarat daripada Manfaatnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Rencana penerapan tes keperawanan terhadap siswi SMA di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, terus menuai kecaman.

Bahkan, kali ini, protes terhadap rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu dilontarkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Lukman Hakim Saifuddin, yang notabene partai berbasiskan Islam.

"Saya tak melihat adanya kebutuhan dan urgensi yang besar, dan mendasar dari rencana pemberlakuan tes keperawanan bagi pelajar putri SMA oleh Dinas Pendidikan di Prabumulih, Sumsel," kata Lukman dalam rilisnya, Selasa (20/8/2013).

Menurutnya, tes semacam itu bukan "obat mujarab" bagi persoalan merajalelanya pergaulan bebas dan praktik prostitusi yang dilakukan siswi sekolah.

Seharusnya, kata dia, Disdik Prabumulih fokus melakukan penanaman nilai dan proses penyadaran yang dilakukan massif terkait dampak dari perilaku seks bebas di kalangan siswa.

"Saya khawatir, tes keperawanan itu mudharatnya lebih besar dari pada manfaat yang hendak diraih. Selain itu, tes keperawanan itu mengusik privasi dan terbuka peluang terjadinya praktik diskriminatif terhadap siswi," tandasnya.

Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut, sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," katanya.

Selasa, 20 Agustus 2013 21:53 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews. Hasanudin Aco

Top