PPP: Pemilu Serentak Harus Revisi Beberapa Undang-Undang

PPP tidak menyetujui sistem Presiden Treshold

JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bila Pemilu Legisatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) digelar serentak maka syarat Parlemen Treshold (PT) yang diberlakukan tidak relevan lagi untuk diberlakukan.

"Bila digelar Pemilu serentak tidak semudah dibayangkan, karena untuk melakukan Pemilu serentak maka harus mempersiapkan perangkat Undang-Undangnya dengan baik.

Maka UU Pileg, UU Pilpres, UU MK, dan UU KPU harus mengalami revisi supaya terjadi singkronisasi," ujar Wakil Ketua Umum Partai PPP,  Lukman Hakim Saifuddin, dalam diskusi Polemik, "Dramaturgi Pemilu Serentak, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (25/1).  


Lebih lanjut, Pemilu serentak masih menjadi pertanyaan, apakah digelar pada Pemilu 2014, atau Pemilu 2019. Pasalnya, pada 26 Maret tahun lalu tidak ditetapkan dalam putusan MK akan digelar tahun ini, atau lima tahun yang akan datang.

"Dan juga menjadi pertanyaan, masalah judicial review presiden treshold tidak diserahkan pada panel, sebaliknya dari Mahfud MD ke Akil Mochtar, dan tidak pada seluruh hakim diminta," tutur Lukman.

Menyangkut putusan MK, lanjut Lukman, pasti ada yang tidak puas atas putusan tersebut. Namun, putusan tersebut harus dihormati oleh berbagai pihak.

"Bila dilakukan pemilu serentak, maka pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR, harus membuat teknis mengenai aturan main KPU tersebut," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.

Partai PPP, jelasnya, tidak menyetujui sistem Presiden Treshold, karena UUD 1945 Pasal 6 ayat 6a, tidak mengatur syarat calon presiden harus mengacu Parlemen Treshold seperti yang ditargetkan partai-partai besar.

"Jadi syarat dalam UUD 1945 adalah yang diusulkan Parpol dan gabungan Parpol peserta Pemilu," ungkapnya.

(Ral / Mys)

Sabtu, 25 Januari 2014 12:08 WIB
Ralian Jawalsen Manurung

Top