PPP: Saksi Harus Disediakan Negara, Bukan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengaku lebih setuju jika saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dihadirkan langsung dari negara. Menurutnya, saksi di TPS yang bukan berasal dari partai politik akan menjaga netralitas hasil pemilu dan membuat pengawasannya lebih efektif.

Lukman mengatakan, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan suara rakyat di TPS harus dikawal sehingga tak terjadi penyelewengan. Negara, kata dia, memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengamankan suara pemilih sejak dari TPS hingga ke tingkat nasional.



"Makanya perlu saksi yang independen untuk mengawal suara rakyat," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar negara tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai saksi partai politik di TPS. Anggaran untuk saksi, katanya, sebaiknya hanya diberikan untuk saksi di TPS yang disediakan oleh negara.

"Saksi harus disediakan oleh negara, bukan parpol," ujarnya.

Saat ditanya tanggapannya terhadap rencana pemerintah membiayai saksi dari partai politik di seluruh TPS, ia mengaku tak setuju.

"Kalau saksi itu saksi negara kami sangat setuju, bukan diberikan kepada masing-masing partai. Kalau diberikan ke masing-masing partai akan banyak sekali saksi yang ada, ruangan TPS juga tidak memadai," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi partai politik yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan partai politik.

"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad.

Senin, 27 Januari 2014 | 12:00 WIB

Top