Siapa Memulai Praktik Politik Wani Piro, Politisi atau Pemilih?

Jakarta - Bagi sebagian calon legislator, kampanye pemilihan umum tahun ini bisa dirasakan adalah yang paling melelahkan dan bikin 'berdarah-darah'. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengakui adanya fakta tersebut.

“Beberapa caleg yang saya temui mengeluh, musim kampanye tahun ini yang paling 'berdarah-darah' dan melelahkan,” kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (21/3).

Saat kampanye, masyarakat tak lagi melihat visi dan misi seorang caleg, melainkan besarnya uang atau bantuan yang diberikan. Pada pemilihan umum 2009 lalu praktik ini sebenarnya sudah ada, namun sekarang sangat terasa dan kian vulgar dilakukan.

Lukman yang kini maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI menyarankan, seorang politisi tidak menanggapi tantangan wani piro ini. Apabila terpaksa tak bisa menolak, maka sebaiknya uang tersebut diberikan dalam bentuk sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk bersama.

“Misalnya membangun prasarana olahraga, pendidikan, atau sarana sosial lainnya,” kata Lukman. Namun pria yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tidak mengetahui pihak yang lebih dulu memunculkan praktik politik wani piro ini.

“Susah menjawabnya. Seperti pertanyaan ayam dan telur mana yang duluan ada?,” kata Lukman. Pastinya menurut dia praktik politik transaksional atau wani piro ini jelas tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.

Semestinya pemilih memberikan hak suara berdasarkan kesamaan visi dan misi dengan calon legislator. “Transaksi antara keduanya dibangun di atas fondasi kesamaan visi dan saling percaya. Ini yang ideal,” kata dia.

Saat transaksi politik dilakukan atas dasar kesamaan visi dan misi, maka hubungan pemilih dengan yang dipilih akan terikat dalam jangka panjang. Hubungan wakil rakyat dengan konstituen tidak terputus setelah pemilihan umum selesai.

Jumat, 21/03/2014 16:32 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Top