Ini Syarat yang Diajukan PPP untuk Bisa Berkoalisi

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan menjatuhkan pilihannya untuk koalisi dengan partai mana setelah Rapimnas yang digelar pada 10 Mei. Lantas apa persyaratan partai berlambang kakbah itu dalam menentukan pilihannya?

"Visi misi parpol dan capres itu tentu harus sesuai dengan PPP, tidak boleh bertentangan. Secara garis besarannya, agama tetap lestari dan menjaga indonesia, negara kesatuan ini tetap terjaga. Sebagai negara pluralitas, agama justru menjadi perekat. Bagaimana ketahanan pangan, energi, dan lainnya," ungkap Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2014) dini hari.

Lukman pun tak mengelak saat ditanya apakah pihaknya akan memperhitungkan jumlah kursi menteri yang akan diberikan oleh partai yang didukungnya.

"Itu bagian paling akhir, kita lebih mengedepankan, terjaga semua hal itu. Power sharing itu nanti di paling akhir," terangnya.

Dalam penentuan arah koalisi, Partai kakbah itu telah melakukan pendekatan dengan sejumlah partai yang mendapat suara terbanyak dalam penghitungan cepat.

Seperti Ketua Umum Suryadharma Ali yang merapat ke Prabowo Subianto, mantan Ketua PPP Hamzah Haz ke Megawati, dan Wakil Ketum Emron Pangkapi ke Partai Golkar.

Dari hasil pertemuan itu, akan disaring partai mana yang dinilainya sejalan dengan visi misi partai dan juga mendapat dukungan dari seluruh DPW PPP. Selain itu, PPP juga melakukan survei internal untuk mendalami partai-partai yang akan diajak koalisi.

"Kita melakukan survei internal, tentu hasilnya belum kita sampaikan sekarang. Karena terus kita lakukan penjajakan seperti itu bukan Sekretaris DPC sana, tapi tokoh ulama kiai dan tokoh muda mewakili PPP arahnya ke mana," tandasnya. (kem)

Jum'at, 2 Mei 2014 - 03:37 wib | Angkasa Yudhistira - Okezone

Top