Dua Kubu Islah, Ini Keputusan Mukernas PPP. Penentuan koalisi serta dukungan capres akan dimulai lagi dari awal

VIVAnews – Musyawarah Kerja Nasional III Partai Persatuan Pembangunan di Cisarua, Bogor, Kamis 24 April 2014, akhirnya memutuskan rekonsiliasi antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dengan kubu Sekjen Rohamurmuziy.

Dengan demikian, kedua pihak yang berkonflik resmi berdamai dan bersatu kembali ke dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

“Hasil Mukernas ini menyepakati pertikaian yang  terjadi di internal PPP disudahi,” kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin yang juga Ketua Steering Comittee (SC) Mukernas dalam konferensi pers usai Mukernas.

Mukernas menghasilkan 4 butir keputusan, yakni:

  • 1. Menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair.
  • 2. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan capres dan cawapres.
  • 3. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres/cawapres dari PPP.
  • 4. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.


Suryadharma Ali menyatakan menyepakati islah sesuai fatwa KH Maimoen Zubair. “Kami sepakat kembali dari titik nol. Masa lalu telah selesai. Ke depan kami sepakat bergandengan tangan, melangkahkan kaki secara tegak untuk menata bangsa ini,” kata pria yang juga Menteri Agama itu.

Kamis, 24 April 2014, 13:42 Anggi Kusumadewi, Erick Tanjung

Ada Desakan Muktamar PPP Dipercepat. Islah PPP harus dikukuhkan secara organisatoris

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saefuddin mengatakan salah satu fungsi mukernas termasuk mukernas III yang saat ini dilakukan partainya di Puncak, Bogor Jawa Barat adalah mengagendakan pelaksanaan muktamar. Sehingga menurut Lukman sah saja jika ada suara-suara yang menginginkan percepatan muktamar menjadi tahun 2014 ini.

“Saat ini memang ada suara yang meminta muktamar dipercepat dan itu sah saja. Muktamar sendiri sebenarnya sudah dipercepat paska muktamar terakhir tahun 2011, kan harusnya baru akan dilakukan muktamar lagi tahun 2016, tapi sudah dipercepat menjadi tahun 2015. Dan kalau sekarang mau dipercepat lagi menjadi tahun 2014 maka itu sah saja,” ujar Lukman di sela-sela mukernas PPP III di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis 24 April 2014.

Menurut Lukman, forum mukernas akan digunakan sebagai lembaga formal untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini melanda PPP. Meski sudah ada kesepakatan islah antara pihak-pihak yang bertikai, tidak semua peserta terutama dari wilayah tahu. Islah ini, kata dia, harus dikukuhkan secara organisatoris juga meski secara informal sudah disepakati tetap harus diformalkan.

"Formalnya ya dalam sidang pleno mukernas ini. Bagaimanapun ini organisasi satu hal yang meski diawali dengan tindakan-tindakan informal tetap harus diformalkan. Semua harus diwadahi dan menjadi legal,” jelasnya.

Dengan sidang pleno ini maka menurutnya akan dicabut semua hal yang bertolak belakang dengan islah seperti masih adanya jabatan Plt ketum yang saat ini dijabat oleh Emron Pangkapi.

“Kita kan mau ke posisi awal. Ini bukan artinya islah dengan syarat. Ini sekedar mewadahi kesepakatan informal islah itu dalam wadah formal,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar PPP, Barlianta Harahap mengatakan dorongan terhadap percepatan muktamar semakin menguat. Rapat pleno mukernas tampaknya hanya akan memutuskan apakah muktamar tersebut dilakukan sebelum atau sesudah pilpres. Dia melihat muktamar baru akan dilakukan setelah pilpres karena jika dilaksanakan sebelun pilpres waktunya sudah sangat mepet.

”Bisa saja sebulan setelah atau sebelum pilpres. Ini tergantung dari peserta mukernas,” ujarnya.

Dia membantah bahwa muktamar ini adalah upaya untuk melengserkan Suryadharma dari jabatan ketum karena posisinya sudah jatuh dan dalam muktamar pertanggungjawaban Suryadharma tidak akan bisa diterima.

”Dia bukan dilengserkan tapi jatuh. Percepatan muktamar juga sudah ada presedennya waktu SDA mengambil alih ketua umum dari Hamzah Haz,” ujarnya.

Kamis, 24 April 2014, 08:57 Dwifantya Aquina , Suryanta Bakti Susila

Mengenal Sekilas PPP

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi empat partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan, semacam fraksi dari empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah:

KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama;

H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);

Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;

Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan

Keputusan Mukernas II PPP di Bandung 2014

Mukernas II PPP telah berlangsung pada tgl 7 - 9 Februari 2014. Dua agenda utama yang menjadi pokok pembahasan adalah: pertama; pemantapan strategi pemenangan PPP dalam Pemilu legislatif, dan kedua; penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 dari PPP.

Terkait dengan agenda pertama, Mukernas II telah menghasilkan 11 butir kesepakatan yang akan menjadi pedoman dan harus segera dilaksanakan oleh seluruh pengurus, fungsionaris, dan kader PPP di semua jajaran dan jenjang tingkatan dalam perjuangan pemenangan PPP pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Adapun mengenai agenda kedua terkait dengan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 dari PPP, Mukernas II telah menghasilkan 3 butir rumusan.

Berikut keputusan lengkap Mukernas II PPP yang berlangsung tiga hari di Bandung:

 

KEPUTUSAN MUKERNAS II
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
BANDUNG, 7-9 FEBRUARI 2014
Tentang
PENYUKSESAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

 

1.    Caleg DPR RI dan DPRD (Provinsi & Kabupaten/Kota) dari PPP segera meningkatkan intensitas dan frekuensi untuk turun ke daerah pemilihannya, guna mengintensifkan penggalangan massa pemilih dan pendukung PPP;
2.    DPP, DPW, dan DPC PPP segera merumuskan isu politik (dari isu nasional sampai isu lokal) dan materi kampanye bagi calon aggota legislatif sesuai dengan tingkatannya;
3.    DPP PPP membantu dana saksi di setiap TPS, PPS, PPK , dan di KPUD,  sesuai dengan rekomendasi Muktamar VII, Bandung, 2011, dan Mukernas I PPP, di Kediri, Jawa Timur, 2012. Selain itu, seluruh Caleg dari PPP sesuai dengan tingkatannya harus berkontribusi dalam pembiayaan saksi di TPS, PPS, PPK, dan di KPUD;
4.    DPP PPP segera mempersiapkan materi kampanye melalui media termasuk pemasangan iklan PPP di televisi nasional selama masa kampanye. DPW dan DPC PPP juga mempersiapkan materi kampanye melalui media untuk iklan pada media cetak dan media elektronik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
5.    DPP PPP segera menyiapkan dan mengirimkan bantuan berupa alat peraga dan atribut kampanye ke DPW,  lalu DPW mengirimkan ke DPC, dan seterusnya;
6.    DPW-DPW PPP diminta melakukan terobosan-terobosan penting untuk pemenangan Pemilu Legislatif, seperti memberikan insentif kepada saksi dan kader pelopor di tingkat bawah, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing;
7.    DPP, DPW, dan DPC PPP harus lebih peduli kepada masalah bangsa, terutama terkait penanganan korban bencana alam serta pro aktif untuk menangani penanggulangan bencana tersebut;
8.    DPP, DPW, dan DPC PPP harus memperluas pangsa pasar PPP di luar konstituen tradisionalnya;
9.    DPP PPP segera menyusun mekanisme internal dengan melibatkan LBH dan Departemen Hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara antar calon dari PPP, dan menyelesaikannya secara internal, sehingga tidak perlu lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi;
10.    Pengurus PPP di berbagai tingkatannya harus memastikan agar kader dan simpatisan PPP dari pusat sampai pelosok desa masuk dalam daftar pemilih tetap;
11.    DPP dan Fraksi PPP DPR RI diminta untuk mencermati segala regulasi yang terkait dengan pemilu dan memastikan pelaksanaannya di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil.


Ditetapkan di: Bandung
Tanggal: 9 Februari 2014
Waktu:Pukul 00:55 WIB

PIMPINAN SIDANG
KETUA                        SEKRETARIS

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN                     DR. Hj. RENI MARLINAWATY

 

 KEPUTUSAN MUKERNAS II
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
BANDUNG, 7-9 FEBRUARI 2014
Tentang
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
PERIODE 2014 – 2019


1.    Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan dengan bulat mengamanatkan kepada kader terbaiknya, Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si, untuk menerima penetapan sebagai bakal calon Presiden atau Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019.

2.    Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan mengikuti dan mencermati dengan saksama berbagai aspirasi rakyat yang berkembang, yang disuarakan para peserta terkait dengan figur kepemimpinan nasional. Sejumlah nama yang muncul, yang kemudian disepakati sebagai putera puteri Indonesia terbaik sesuai dengan rekam jejak mereka masing-masing itu adalah:  Jusuf Kalla, Joko Widodo, M. Din Syamsuddin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, dan Jimly Asshiddiqie. Nama-nama tersebut dinilai juga  patut dan pantas dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

3.    Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan mengamanatkan kepada Rapat Pimpinan Nasional bersama Ketua Majelis-Majelis dan Mahkamah Partai DPP PPP untuk menetapkan dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI Periode 2014-2019 setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal: 9 Februari 2014
Waktu:Pukul 00:55 WIB

PIMPINAN SIDANG
KETUA                    SEKRETARIS

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN                     DR. Hj. RENI MARLINAWATY

Enam Prinsip Perjuangan

Dalam memperjuangkan cita-cita politiknya, PPP senantiasa memegang prinsip-prinsip dasar perjuangan, yang sekaligus merupakan kerangka nilai yang membingkai setiap langkah dan gerakan Partai. Enam prinsip perjuangan PPP sebagai berikut:

1. Prinsip Ibadah

PPP dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata’ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran Partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

2. Prinsip Istiqamah

Top