Lukman Hakim Yakin Konflik PPP Tak Akan Lahirkan Partai Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin yakin perpecahan di partainya tidak akan berujung pada lahirnya partai baru seperti yang terjadi di partai lain. Menurut dia, saat ini PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan kepengurusan yang sah atau tidak.

"Enggaklah. Enggak sampai ke sana, mudah-mudahan selesai," ujar Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Lukman, yang kini menjabat Menteri Agama, menilai, Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menafsirkan mana pengurus yang sah dan yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dia berharap, semua elemen PPP tunduk pada AD/ART partai. Namun, mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu tidak mau berkomentar lebih lanjut apakah pemecatan dan pengangkatan pengurus baru yang dilakukan Suryadharma Ali sah atau tidak berdasarkan AD/ART.

"Ya, itu nanti akan dipelajari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) mana yang sesuai dengan konstitusi partai, AD/ART partai," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pasca-pemilu presiden, PPP kembali mengalami konflik internal. Pada 9 September lalu, Suryadharma Ali dipecat dari posisi ketua umum oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP melalui Rapat Pengurus Harian PPP.

Pemecatan yang digerakkan kubu Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy (Romy) didukung oleh 28 dewan pimpinan wilayah. Emron akhirnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Suryadharma menolak pemecatan itu. Dia menganggap pencopotan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar.

Suryadharma yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama melakukan konsolidasi ke dewan pimpinan cabang. Dia juga memecat sejumlah pengurus DPP, mulai dari Romahurmuziy dan Emron, serta dua Wakil Ketua Umum lain, yakni Lukman Hakim dan Suharso Monoarfa. Suryadharma juga mengangkat pengurus lain yang merupakan loyalisnya.

Puncaknya, faksi Emron Pangkapi mendaftarkan struktur baru pengurus DPP PPP. Suryadharma pun melakukan hal yang sama dengan mendaftarkan kepengurusan yang dibentuknya ke Kementerian Hukum dan HAM.


Rabu, 17 September 2014 | 18:09 WIB

Aksi Saling Pecat, Lukman Minta Pengurus Lihat AD/ART

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melakukan aksi balasan dengan memecat sejumlah pengurus harian PPP. Salah satunya adalah Wakil Ketua PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang tak lain pejabat yang menggantikannya di kursi pemerintahan.

Apa tanggapan Lukman soal ini?
Ia mengatakan PPP adalah milik umat dan milik bersama. Karena itu, ketika menjalankan roda kepengurusan partai harus berlandaskan konstitusi partai.

"Siapa pun pengurus, khususnya memang harus berlandaskan AD/ART," katanya, Ahad (14/9).

Lukman tak menegaskan kubu mana yang melanggar konstitusi partai. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari AD/ART yang dimiliki PPP.

"Dilihat di AD/ART-nya seperti apa. Saya membatasi diri untuk tidak berbicara soal itu," katanya.

Senin, 15 September 2014, 07:22 WIB

Top