Dipecat karena Tidak Mau Mengundurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sudah sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Menurut Lukman, Suryadharma terpaksa dipecat karena tidak mau mengundurkan diri meski sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai, kami minta beliau (Suryadharma) mundur. Hanya dia tidak berkenan sehingga tidak ada pilihan lain. Diambillah langkah konstitusional (dipecat)," ujar Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2014).

Menteri Agama RI itu mengungkapkan, pemecatan Suryadharma itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan partai. PPP, lanjut dia, tidak ingin terbelenggu atau tersandera dengan status tersangka yang menjerat Suryadharma.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Pemecatan Suryadharma Janggal, Sinyal PPP Merapat ke Jokowi Makin Kuat)

Menurut Lukman, pencopotan Suryadharma sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 AD/ART PPP. "Sehingga rapat pengurus harian DPP bisa memberhentikan itu," kata dia.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa (9/9/2014) malam hingga Rabu (10/9/2014) dini hari. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum PPP. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi ketua umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Emron nantinya bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Kamis, 11 September 2014 | 14:19 WIB

Pengamat: Sikap Lukman Angkat Citra PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Keputusan Lukman Hakim Saifuddin mundur dari daftar caleg terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap memilih menjabat sebagai Menteri Agama hingga selesai mendapat aspresiasi publik. Bahkan, sikap Lukman tersebut dinilai mampu mengangkat citra parpol berlambang kabah tersebut.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, secara etis sikap dari Lukman tersebut sangat langka sehingga layak diapresiasi. Menurut dia, justru yang terjadi sebaliknya sejumlah menteri memilih mundur guna bisa dilantik sebagai anggota DPR.

"Yang dilakukan Pak Lukman sangat berbeda dengan koleganya di kabinet. Justru Pak Lukman rela melepaskan kepastian jabatan selama lima tahun di parlemen," kata Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sudah seharusnya politisi konsisten di dalam satu jabatan. Sehingga publik tidak menilainya hanya mengejar jabatan. "Kan tidak bagus habis dari legislatif pindah ke eksekutif setelah itu pindah lagi ke legislatif. Ini kultur yang tidak bagus," terang Yunarto.

Sementara secara politis, lanjut dia, sikap Lukman tersebut bisa membuka jalan komunikasi antara PPP dengan pihak Jokowi-JK agar bisa ikut bergabung di kabinet. Menurut Yunarto, sejauh ini kinerja Lukman Hakim cukup bagus dan diapresiasi publik.

"Kinerja cukup bagus dibanding Suryadharma Ali. Kinerja Lukman selama ini sudah mengangkat citra PPP, ditambah lagi dengan kerelaan dia memilih mengundurkan diri dari caleg terpilih, maka akan berdampak positif ke PPP," tandas Yunarto.

Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, sikap Lukman tersebut seolah-olah menjadi indikasi bakal bergabungnya PPP ke Jokowi-JK. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan kalau kedua pihak bakal bergabung. "Dalam politik memang tidak semuanya tersurat, banyak yang hanya tersirat," terang Arief.

Dia mengungkapkan, Lukman telah berani mengambil risiko untuk tidak dilantik, meskipun konstituennya di daerah pemilihan menginginkan Lukman untuk berkarya di parlemen. "Tapi Lukman sepertinya ingin menunjukkan profesionalisme kerja dibanding pertimbangan politik," ujar alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.


Jumat, 05 September 2014, 20:12 WIB

Top