Dipecat karena Tidak Mau Mengundurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sudah sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Menurut Lukman, Suryadharma terpaksa dipecat karena tidak mau mengundurkan diri meski sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai, kami minta beliau (Suryadharma) mundur. Hanya dia tidak berkenan sehingga tidak ada pilihan lain. Diambillah langkah konstitusional (dipecat)," ujar Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2014).

Menteri Agama RI itu mengungkapkan, pemecatan Suryadharma itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan partai. PPP, lanjut dia, tidak ingin terbelenggu atau tersandera dengan status tersangka yang menjerat Suryadharma.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Pemecatan Suryadharma Janggal, Sinyal PPP Merapat ke Jokowi Makin Kuat)

Menurut Lukman, pencopotan Suryadharma sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 AD/ART PPP. "Sehingga rapat pengurus harian DPP bisa memberhentikan itu," kata dia.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa (9/9/2014) malam hingga Rabu (10/9/2014) dini hari. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum PPP. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi ketua umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Emron nantinya bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Kamis, 11 September 2014 | 14:19 WIB

Pengamat: Sikap Lukman Angkat Citra PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Keputusan Lukman Hakim Saifuddin mundur dari daftar caleg terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap memilih menjabat sebagai Menteri Agama hingga selesai mendapat aspresiasi publik. Bahkan, sikap Lukman tersebut dinilai mampu mengangkat citra parpol berlambang kabah tersebut.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, secara etis sikap dari Lukman tersebut sangat langka sehingga layak diapresiasi. Menurut dia, justru yang terjadi sebaliknya sejumlah menteri memilih mundur guna bisa dilantik sebagai anggota DPR.

"Yang dilakukan Pak Lukman sangat berbeda dengan koleganya di kabinet. Justru Pak Lukman rela melepaskan kepastian jabatan selama lima tahun di parlemen," kata Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sudah seharusnya politisi konsisten di dalam satu jabatan. Sehingga publik tidak menilainya hanya mengejar jabatan. "Kan tidak bagus habis dari legislatif pindah ke eksekutif setelah itu pindah lagi ke legislatif. Ini kultur yang tidak bagus," terang Yunarto.

Sementara secara politis, lanjut dia, sikap Lukman tersebut bisa membuka jalan komunikasi antara PPP dengan pihak Jokowi-JK agar bisa ikut bergabung di kabinet. Menurut Yunarto, sejauh ini kinerja Lukman Hakim cukup bagus dan diapresiasi publik.

"Kinerja cukup bagus dibanding Suryadharma Ali. Kinerja Lukman selama ini sudah mengangkat citra PPP, ditambah lagi dengan kerelaan dia memilih mengundurkan diri dari caleg terpilih, maka akan berdampak positif ke PPP," tandas Yunarto.

Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, sikap Lukman tersebut seolah-olah menjadi indikasi bakal bergabungnya PPP ke Jokowi-JK. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan kalau kedua pihak bakal bergabung. "Dalam politik memang tidak semuanya tersurat, banyak yang hanya tersirat," terang Arief.

Dia mengungkapkan, Lukman telah berani mengambil risiko untuk tidak dilantik, meskipun konstituennya di daerah pemilihan menginginkan Lukman untuk berkarya di parlemen. "Tapi Lukman sepertinya ingin menunjukkan profesionalisme kerja dibanding pertimbangan politik," ujar alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.


Jumat, 05 September 2014, 20:12 WIB

Masuk Bursa Ketum PPP, Lukman Tanya Daerah

"Kalau muktamar itu sangat tergantung dari muktamirin itu sendiri."
VIVAnews - Nama Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon ketua umum partai berlambang kabah itu.

Ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Lukman menyatakan dirinya masih fokus menyelesaikan amanah sebagai menteri agama hingga Oktober 2014 nanti.

"Ya tanya ke daerah dong (sebagai pihak yang mencalonkan)," ujar Lukman,  Senin 25 Agustus 2014.

Menurutnya, dewan pimpinan pusat PPP belum membahas mengenai waktu penyelenggaraan Muktamar.

"Kalau muktamar itu sangat tergantung dari muktamirin itu sendiri kapan waktunya. Nanti akan ada rapat khusus pengurus harian untuk menentukan kapan sebaiknya pelaksanaan muktamar.  Tentu dipertimbangkan manfaat dan mudhorat," ungkap dia.

Meski beberapa politisi senior PPP menginginkan muktamar digelar tahun ini, namun Lukman mengatakan pihaknya masih harus meminta pendapat dari beberapa kader di wilayah.

"Saya harus mendengar dulu teman-teman wilayah seperti apa. Pertimbangan yang mau dipercepat seperti apa, yang nggak usah cepat-cepat seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah kader senior untuk menggantikan posisi Suryadharma Ali. Mereka antara lain Lukman Hakim. Saifuddin dan Suharso Monoarfa. (adi)


Senin, 25 Agustus 2014, 17:33 | Suryanta Bakti Susila, Nur Eka Sukmawat

Lukman Hakim Saifuddin Calon Kuat Ketum PPP

Jakarta, HanTer - Dua petinggi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) mulai menyebutkan Lukman Hakim Saifuddin untuk calon ketua umum partai berlambang kabah tersebut. Figur Menteri Agama itu dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan di PPP.

Usulan tersebut dikemukakan Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan, Jumat (22/8). Menurutnya, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas, dan punya komitmen untuk membesarkan partai. "Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Suharto Karim berpandangan, calon ketua umum PPP hendaknya memiliki kapabilitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Suharto Karim menilai, Lukman Hakim Saifuddin adalah figur yang layak untuk diusung sebagai calon ketua umum.

Dia optimistis, kader-kader PPP akan memilih tokoh yang potensial dan memiliki kemampuan untuk memimpim PPP mendatang Lukman Hakim Saifuddin saat ini menduduki jabatan Menteri Agama. "Kami DPW telah mendorong agar DPP segera menyelenggarakan muktamar yang waktu pelaksanaanya tergantung keputusan DPP," kata Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Safrudin Aluan.

Menurut Safrudin, pada pertemuan di Bali, sebanyak 22 DPW PPP telah mengajukan desakan agar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mundur dari jabatannya. Pada pertemuan tersebut, kata dia, sebanyak 22 DPW PPP juga mendesak agar DPP PPP segera menyelenggarakan muktamar untuk menyelamatkan partai.

Desakan agar Suryadharma Ali mundur, menurut Safrudin, muncul setelah menjadi tersangka kasus korups dana haji dan suiopaya yang bersangkutan bisa fokus menghadapi kasus hukum tersebut. "Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar," katanya.

Safrudin Aluan menambahkan, sesuai amanat musyawarah kerja nasional (Mukernas) III di Bogor, pada Juli 2014, pelaksanaan muktamar PPP dirncang pelaksananannya pada tenggang sebulan pemilu presiden 9 Juli 2014 hingga sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober.

Pelaksanaan muktamar ini, kata dia, merupakan kebutuhan guna terwujudnya regenerasi kepemimpinan di PPP. "Kami DPW-DPW juga telah mendorong agar segera diselenggarakan muktamar," katanya.
(Anu)
 
Harianterbit.com | Jumat, 22 Agustus 2014 16:58:00 WIB |

Top