Punya prestasi, dijagokan DPW pimpin PPP

Merdeka.com - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka kasus korupsi haji, desakan agar Muktamar PPP segera dilaksanakan mundur dari para kader partai berlambang Kabah itu. Sejumlah nama disebut-sebut bakal bertarung memperebutkan kursi partai yang identik dengan warna hijau itu.

Salah satunya adalah Waketum PPP yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Safrudin Aluan mendukung Lukman Hakim Saifuddin menjadi ketua umum PPP.

Menurut dia, mantan Wakil Ketua MPR itu dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas dan punya komitmen untuk membesarkan partai.

"Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai. Dibanding lainnya, figur Lukman memiliki kelebihan, terbukti ketika beliau dipercaya memimpin Kemenag," kata Safrudin dalam siaran pers DPP PPP, Jumat (22/8).

Dia mengatakan, sesuai amanat Mukernas III Bogor, pelaksanaan Muktamar harus digelar sebulan pasca pilpres, atau setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

"Kami DPW juga telah mendorong untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaannya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini," kata Safrudin.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Suharto Karim berpendapat, calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Dirinya juga menilai Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria tersebut.

"Figur Lukman salah satu yang layak untuk memimpin PPP," terangnya.

Meski demikian, kewenangan untuk memilih ketua umum ada pada pemilik suara. Namun, pihaknya optimistis kader-kader PPP akan memilih kader yang potensial dan memiliki kemampuan.
[dan]

Reporter : Mardani | Jumat, 22 Agustus 2014 16:24

Lukman Hakim Saifuddin Dijagokan Pimpin PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membicarakan pergantian pimpinan usai ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji. Sebanyak 22 DPW PPP pun mendesak DPP segera menggelar muktamar untuk menyelematkan partai. Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar.

Sejumlah elite PPP diprediksi akan maju sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. Salah satunya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dijagokan untuk memegang pucuk pimpinan parpol berlambang kabah tersebut.

Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Safrudin Aluan mengatakan, sesuai amant Mukerna III Bogor, maka pelaksanaan muktamar harus digelar sebulan pascapilpres, yakni setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Safrudin mengungkapkan, pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

“Kami DPW juga telah mendorong  untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaanya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini,” kata Safrudin dalam rilis yang diterima ROL, Jumat (22/8).

Safrudin juga menyinggung sosok yang pantas memimpin PPP, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin. Menurut dia, Lukman dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas dan punya komitmen untuk membesarkan partai. “Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai. Di banding lainnya, figur Lukman memiliki kelebihan, terbukti ketika beliau dipercaya memimpin Kemenag,” tegas Safrudin.

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara Suharto Karim berpendapat, bahwa  calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Dirinya juga menilai Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria tersebut. “Figur Lukman salah satu yang layak untuk memimpin PPP,” terangnya.
Meski demikian, kewenangan untuk memilih ketua umum ada pada pemilik suara. Namun, pihaknya optimistis kader-kader PPP akan memilih kader yang potensial dan memiliki kemampuan.


Jumat, 22 Agustus 2014, 15:44 WIB

Dipanggil Presiden, SDA akan Dinonaktifkan?

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali agar menjelaskan kasus korupsi penyelenggaraan haji hingga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjeratnya sebagai tersangka, Senin (26/5).

Belum diketahui secara pasti, apakah setelah SDA menghadap Presiden SBY, ia akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Agama. Atau sebaliknya, SBY akan menonaktifkan SDA sebagai menteri untuk memudahkan proses hukum.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin memastikan, SDA siap memberikan penjelasan langsung kepada Presiden SBY terkait persoalan hukum yang menimpanya.

"Pak SDA tadi menyampaikan, besok dia akan bertemu Presiden. Dia akan menjelaskan segala tentang sangkaan terhadap dirinya ke Presiden,” kata Lukman Hakim kepada Rakyat Merdeka (JPNN.com grup), Minggu (25/5).

Menurut Lukman yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, tidak ada perubahan sikap sama sekali dari SDA sejak penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Dalam rapat Majelis Musyawarah Partai Jumat lalu, sikap SDA biasa-biasa saja. Tidak nampak wajah cemas. “Dia biasa-biasa saja,” ucapnya.

Saat ini, tambah Lukman, SDA juga tidak ke mana-mana. SDA memilih istirahat di kediaman pribadinya di Jalan Mandala VII, Pancoran, Jakarta Selatan. “Dia di rumah saja,” cetusnya.  

Sekjen PPP  Romahurmuziy menyatakan, Jumat (23/5), Majelis Musyawarah Partai memang sudah menggelar rapat khusus membahas penetapan SDA sebagai tersangka. Rapat itu dihadiri seluruh anggota MPP termasuk SDA. Di dalam rapat SDA memberi penjelasan tentang kasus yang melilit dirinya.

“Rapat berlangsung kekeluargaan diwarnai keprihatinan yang mendalam atas status hukum yang menimpa SDA. Anggota rapat menghargai penjelasan SDA atas kronologi status hukum yang dikenakan kepadanya,” jelas Romy.

Para anggota MMP, lanjutnya, percaya bahwa SDA selama ini menjalankan tugasnya sebagai menteri agama secara bijak. Karenanya, para elit partai Islam itu menaruh simpati dan memberi dukungan kepada SDA.

“Anggota rapat menyampaikan dukungan moral agar SDA dan keluarga mampu melewati semua proses hukum yang saat ini dihadapi dengan penuh kesabaran,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, MPP juga mengingatkan publik bahwa saat ini proses hukum masih berjalan. Proses tersebut harus dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Anggota rapat mengharapkan publik tidak secara sepihak menghakimi atas penetapan status hukum SDA, serta memberikan ruang yang cukup untuk SDA melakukan pembelaan diri,” pungkasnya.(rus/rmol/jpnn)

Minggu, 25 Mei 2014 , 23:21:00

Menebak Rivalitas Jokowi-Prabowo di Partai Kabah

INILAHCOM, Jakarta - Pertarungan Jokowi versus Prabowo Subianto secara telanjang muncul di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Elit PPP saling bermanuver satu sama lain. Dampaknya, kesepakatan islah hanya menjadi macan kertas. Seruan tokoh kharismatik PPP KH Maimoen Zubeir seolah tak bermakna.

Manuver politik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengumpulkan pimpinan wilayah PPP dengan mengarahkan dukungan kepada capres Prabowo Subianto akhir pekan lalu dibalas dengan manuver Sekjen PPP Romahurmuziy dengan menggelar pertemuan dengan elit PDI Perjuangan, Selasa (6/5/2014).

Rivalitas dua kubu kandidat presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto di internal PPP sulit ditampik. Meski, ujung dari serangkaian manuver para elit PPP ditentukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin tidak menampik bila di internal partainya ada pendapat yang menginginkan Prabowo Subianto, Joko Widodo termasuk Aburizal Bakrie. "Memang terbagi dukungan ada yang ke Jokowi, Prabowo, ARB, ada pula yang ingin di luar itu," ujar Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Lukman mengatakan masing-masing kelompok saling memengaruhi satu sama lain di internal partai. Hal tersebut kata Lukman, merupakan hal yang wajar. Langkah Suryadharma Ali yang mengundang DPW PPP se Indonesia akhir pekan lalu, menurut Lukman memang menimbulkan banyak tafsir di internal. "Tapi apapun, forum Rapimnas merupakan forum resminya," tegas Lukman.

Manuver Suryadharma Ali yang mengumpulkan pimpinan wilayah PPP akhir pekan lalu memberi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai upaya maksimal membawa gerbong dukungan kepada capres Partai Gerindra. Penandatanganan dukungan melalui formulir yang dibagi kepada pimpinan DPW PPP juga sebagai bentuk mengikat para pimpinan wilayah yang memiliki suara dalam forum Rapimnas.

Sementara itu, kalangan yang pro Jokowi di internal PPP menurut sumber INILAH.COM menggunakan jaringan alumni ITB. Sebagaimana maklum, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Manoarfa dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy merupakan alumni ITB. Ini sejalan dengan manuver sebelumnya dari kalangan alumni ITB yang mendukung Jokowi.

Namun bila merujuk hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terungkap pemilih PPP justru mayoritas menginginkan Jokowi sebagai capres pilihannya. Dalam riset tersebut terungkap Jokowi didukung pemilih PKPI (89%), PDIP (78%), Nasdem (64%), PBB (50%), Demokrat (47%), PKB (44%), PAN (42%), PPP (40%), dan Golkar (38%).Sementara dukungan terhadap Prabowo paling besar datang dari Gerindra (73%), Hanura (50%), dan PKS (45%). [mdr]

Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Rabu, 7 Mei 2014 | 06:00 WIB

Top