Dipanggil Presiden, SDA akan Dinonaktifkan?

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali agar menjelaskan kasus korupsi penyelenggaraan haji hingga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjeratnya sebagai tersangka, Senin (26/5).

Belum diketahui secara pasti, apakah setelah SDA menghadap Presiden SBY, ia akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Agama. Atau sebaliknya, SBY akan menonaktifkan SDA sebagai menteri untuk memudahkan proses hukum.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin memastikan, SDA siap memberikan penjelasan langsung kepada Presiden SBY terkait persoalan hukum yang menimpanya.

"Pak SDA tadi menyampaikan, besok dia akan bertemu Presiden. Dia akan menjelaskan segala tentang sangkaan terhadap dirinya ke Presiden,” kata Lukman Hakim kepada Rakyat Merdeka (JPNN.com grup), Minggu (25/5).

Menurut Lukman yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, tidak ada perubahan sikap sama sekali dari SDA sejak penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Dalam rapat Majelis Musyawarah Partai Jumat lalu, sikap SDA biasa-biasa saja. Tidak nampak wajah cemas. “Dia biasa-biasa saja,” ucapnya.

Saat ini, tambah Lukman, SDA juga tidak ke mana-mana. SDA memilih istirahat di kediaman pribadinya di Jalan Mandala VII, Pancoran, Jakarta Selatan. “Dia di rumah saja,” cetusnya.  

Sekjen PPP  Romahurmuziy menyatakan, Jumat (23/5), Majelis Musyawarah Partai memang sudah menggelar rapat khusus membahas penetapan SDA sebagai tersangka. Rapat itu dihadiri seluruh anggota MPP termasuk SDA. Di dalam rapat SDA memberi penjelasan tentang kasus yang melilit dirinya.

“Rapat berlangsung kekeluargaan diwarnai keprihatinan yang mendalam atas status hukum yang menimpa SDA. Anggota rapat menghargai penjelasan SDA atas kronologi status hukum yang dikenakan kepadanya,” jelas Romy.

Para anggota MMP, lanjutnya, percaya bahwa SDA selama ini menjalankan tugasnya sebagai menteri agama secara bijak. Karenanya, para elit partai Islam itu menaruh simpati dan memberi dukungan kepada SDA.

“Anggota rapat menyampaikan dukungan moral agar SDA dan keluarga mampu melewati semua proses hukum yang saat ini dihadapi dengan penuh kesabaran,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, MPP juga mengingatkan publik bahwa saat ini proses hukum masih berjalan. Proses tersebut harus dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Anggota rapat mengharapkan publik tidak secara sepihak menghakimi atas penetapan status hukum SDA, serta memberikan ruang yang cukup untuk SDA melakukan pembelaan diri,” pungkasnya.(rus/rmol/jpnn)

Minggu, 25 Mei 2014 , 23:21:00

Menebak Rivalitas Jokowi-Prabowo di Partai Kabah

INILAHCOM, Jakarta - Pertarungan Jokowi versus Prabowo Subianto secara telanjang muncul di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Elit PPP saling bermanuver satu sama lain. Dampaknya, kesepakatan islah hanya menjadi macan kertas. Seruan tokoh kharismatik PPP KH Maimoen Zubeir seolah tak bermakna.

Manuver politik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengumpulkan pimpinan wilayah PPP dengan mengarahkan dukungan kepada capres Prabowo Subianto akhir pekan lalu dibalas dengan manuver Sekjen PPP Romahurmuziy dengan menggelar pertemuan dengan elit PDI Perjuangan, Selasa (6/5/2014).

Rivalitas dua kubu kandidat presiden antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto di internal PPP sulit ditampik. Meski, ujung dari serangkaian manuver para elit PPP ditentukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin tidak menampik bila di internal partainya ada pendapat yang menginginkan Prabowo Subianto, Joko Widodo termasuk Aburizal Bakrie. "Memang terbagi dukungan ada yang ke Jokowi, Prabowo, ARB, ada pula yang ingin di luar itu," ujar Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Lukman mengatakan masing-masing kelompok saling memengaruhi satu sama lain di internal partai. Hal tersebut kata Lukman, merupakan hal yang wajar. Langkah Suryadharma Ali yang mengundang DPW PPP se Indonesia akhir pekan lalu, menurut Lukman memang menimbulkan banyak tafsir di internal. "Tapi apapun, forum Rapimnas merupakan forum resminya," tegas Lukman.

Manuver Suryadharma Ali yang mengumpulkan pimpinan wilayah PPP akhir pekan lalu memberi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai upaya maksimal membawa gerbong dukungan kepada capres Partai Gerindra. Penandatanganan dukungan melalui formulir yang dibagi kepada pimpinan DPW PPP juga sebagai bentuk mengikat para pimpinan wilayah yang memiliki suara dalam forum Rapimnas.

Sementara itu, kalangan yang pro Jokowi di internal PPP menurut sumber INILAH.COM menggunakan jaringan alumni ITB. Sebagaimana maklum, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Manoarfa dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy merupakan alumni ITB. Ini sejalan dengan manuver sebelumnya dari kalangan alumni ITB yang mendukung Jokowi.

Namun bila merujuk hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terungkap pemilih PPP justru mayoritas menginginkan Jokowi sebagai capres pilihannya. Dalam riset tersebut terungkap Jokowi didukung pemilih PKPI (89%), PDIP (78%), Nasdem (64%), PBB (50%), Demokrat (47%), PKB (44%), PAN (42%), PPP (40%), dan Golkar (38%).Sementara dukungan terhadap Prabowo paling besar datang dari Gerindra (73%), Hanura (50%), dan PKS (45%). [mdr]

Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Rabu, 7 Mei 2014 | 06:00 WIB

PPP Pertimbangkan Sikap Mbah Mun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PDI Perjuangan akan melakukan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pertemuan tersebut rencananya akan digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2014).

"Memang kita kesepakatannya ada majelis musyawarah partai untuk berkomunikasi dengan semua kalangan partai dan capres. Membuka peluang kerjasama terkait pilpres," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Lukman mengatakan peluang kerjasama antara pihaknya dengan PDIP terbuka lebar. Hal itu sama dengan komunikasi dengan Golkar dan Gerindra.

Wakil Ketua MPR itu mengakui probabilitas kemenangan juga akan menjadi pertimbangan. "Soal visi dan misi power sharing juga tidak bisa dinafikan. Potensi peluang kebesaran juga kita baca meski bukan satu-satunya," tutur Lukman.

Mengenai kunjungan Jokowi kekediaman Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair, Lukman mengatakan Mbah Mun dalam posisi menerima. Hal itupun menjadi bagian yang akan dipertimbangkan.

"Kita ingin mendengar apa resminya pembicaraan antara Pak Jokowi dan Mbah Maimun," tuturnya.

Lukman juga mengakui kunjungan Jokowi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat menjadi pertimbangan memuluskan langkah koalisi PPP.

"Itu dipolitik saling mempengaruhi seberapa besar pengaruhnya proses kedepannya seperti itu pasti berpengaruh," imbuhnya.

Lukman mengatakan internal PPP juga akan mengadakan rapat pengurus nanti malam. Hasil rapat itu akan dibawa ke Rapimnas PPP.

"Selama rapimnas belum diselenggarakan majelis musyawarah partai punya kewajiban menjajaki koalisi," imbuhnya.


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

Selasa, 6 Mei 2014 13:25 WIB

PPP Capreskan Jokowi, Ical atau Prabowo? Ini yang Bikin Tak Mudah Memutuskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum resmi memutuskan dukungan kepada salah satu calon Presiden (Capres). Apakah mendukung Capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi), Capres Gerindra Prabowo Subianto, atau Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie alis Ical.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan sampai saati ini dukungan para pengurus DPP dan DPW PPP masih beragam. Itu yang membuat PPP tidak mudah membuat keputusan.

"Dukungan kepada Capres nanti akan diputuskan secara final dalam Rapimnas PPP 10 Mei mendatang," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2014).

Menurut Lukman, keputusan resmi partai dibuat dalam forum resmi yakni Rapimnas.

Diberitakan sebelumnya dukungan elite PPP untuk para Capres terbelah. Ketua Umum DPP PPP  Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (2/5/2014), malam, mengumpulkan beberapa ketua DPW dan ketua PPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, mengklaim solid  mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres.

Namun kubu Sekjen PPP M Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyebut dukungan  PPP terhadap salah satu Capres belum ada.

Minggu, 4 Mei 2014 11:24 WIB

Top