Keputusan Rapimnas PPP

Jakarta - Rapimnas PPP memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum dan menunjuk Waketum Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum. Berikut keputusan lengkap Rapimnas:

1. Mengukuhkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang dilaksanakan pada Jumat 19 April 2014.

2. Rapimnas I PPP yang diadakan pada tanggal 19-20 April 2014 bertemakan 'Merangkai Ishlah Menuju Berkah' dimaksudkan untuk merekonsiliasi semua perbedaan pendapat dan menjalankan amanat Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair dalam rangka islah (perdamaian). Setelah upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi, Ketua Umum H Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi (AD/ART), mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian DPP PPP pada tanggal 18 April 2014 dari semula 'peringatan pertama' menjadi PEMBERHENTIAN SEMENTARA kepada H Suryadharma Ali dari jabatannya selaku ketua umum DPP PPP.

3. Rapimnas I PPP menetapkan saudara H Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP untuk mengisi lowongan jabatan Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPP sampai dengan pelaksanaan muktamar yang dipercepat.

4. Rapimnas I PPP memberikan mandat kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas untuk menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2014.

5. Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III untuk menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar yang dipercepat.

Jakarta, 20 April 2014 pukul 01.30 WIB.

Tanda Tangan Pimpinan Rapat

Ketua Lukman Hakim Saifudin dan Sekretaris HM Romahurmuziy

Lukman Hakim Pertanyakan Keputusan Suryadharma Bawa PPP ke Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan keputusan partainya yang telah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kesepakatan koalisi secara resmi disampaikan oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (18/4/2014), di Kantor DPP Partai Gerindra.

Menurut Lukman, keputusan terkait koalisi seharusnya diambil melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Saya pikir ketentuan partai sudah jelas. Keputusan dukungan PPP kepada partai lain seusai amanah mukernas partai di Bandung. Keputusan pemberian dukungan (kolaisi) harus dilakukan melalui rapimnas. Rapimnas yang khusus diadakan untuk itu," kata Lukman, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/4/2014) malam.

Sebelum menyampaikan keputusan koalisi, Suryadharma melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo selama sekitar 30 menit. Pertemuan itu pun menghasilkan kesepakakatan koalisi antara PPP dan Gerindra. PPP juga setuju untuk mendukung sepenuhnya pencapresan Prabowo tanpa meminta kursi calon wakil presiden atau pun menteri.

"Padahal selain rapimnas tidak dimungkinkan untuk memberikan dukungan untuk si A si B si C, karena forum itu yang digunakan untuk memberi dukungan untuk capres," ujar Lukman.

Namun ketika ditanya apakah keputusan koalisi yang diambil tersebut ilegal, Lukman tak mau menyimpulkan.

"Silakan ditafsirkan sendiri yang saya bilang tadi. Dukungan untuk partai lain hanya bisa dilakukan di rapimnas. Silakan tafsirkan sendiri apa maksudnya," ujar dia.

Ke depannya, kata dia, petinggi-petinggi partai yang tidak setuju dengan keputusan koalisi dengan Gerindra ini akan mengambil sikap. "Tentu partai ini organisasi kolektif kolegial, terbagi dalam majelis-majelis yang ada. Semua memiliki pandangan sendiri dalam melihat kejadian ini. Kami segera ambil sikap," tegasnya.

Sejak awal, manuver politik Suryadharma Ali yang mendekat ke Gerindra memunculkan riak di internal PPP. Berawal dari kehadiran Suryadharma dalam kampanye terbuka Partai Gerindra. Bahkan, ia menyampaikan orasi dan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah PPP melayangkan mosi tidak percaya kepada Suryadharma. IA  dinilai melanggar kesepakatan partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung yang menyatakan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil Mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo.

Jumat, 18 April 2014 | 20:15 WIB

Penulis    : Ihsanuddin
Editor     : Inggried Dwi Wedhaswary

Banyak Caleg Stres dan Marak Politik Uang, UU Pemilu Diminta Diubah

Jakarta - Pemilihan Umum 2014 diwarnai aneka kejadian unik. Mulai dari kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara, hingga calon anggota legislatif yang stres karena gagal terpilih. Bagi politisi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin, pemilu tahun ini adalah yang paling 'kotor' dari lima kali pemilu yang pernah dia ikuti.

Salah satunya menurut dia, praktik politik uang sangat vulgar dijalankan. Saat seorang politisi datang ke suatu daerah untuk kampanye, warga tak lagi mendengarkan visi dan misi si calon anggota legislatif. "Tapi langsung ditanya anda 'kasih' berapa dan butuh suara berapa?," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/4/2014).

Maraknya politik uang ini menurut dia salah satunya akibat pemilihan umum yang menggunakan sistem terbuka. Para caleg berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan cara 'kotor', yakni money politics.

Fenomena ini menurut dia tentu akan sangat berbahaya. Pasalnya kemungkinan besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih adalah politisi yang didukung kemampuan finansial kuat. Sementara kader-kader partai yang potensial akan tergusur karena minimnya dukungan dana.

Lukman pun mengusulkan agar sistem pemilihan umum diubah. Pemilu tahun ini menggunakan sistem terbuka. Politisi yang mendapat suara terbanyak, dia lah yang berpotensi lolos menjadi anggota dewan.

"Mestinya pemilu nanti tidak menggunakan sistem terbuka sekali, namun juga tidak tertutup sekali," kata Lukman.

Usulan yang sama disampaikan politisi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf. Perempuan yang menjadi caleg untuk daerah pemilihan Jawa Timur VI ini mengaku juga melihat secara langsung maraknya praktik money politics.

Kamis, 17/04/2014 15:29 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Etika politik Suryadharma Ali jadi pemicu konflik internal PPP

Merdeka.com - Perpecahan di internal PPP semakin santer terdengar. Bahkan pemicunya disebut-sebut karena ada kubu yang ingin PPP merapat ke PDIP, kubu lain ingin merapat ke Gerindra.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin membantah tegas hal itu. Menurut dia, isu ini adalah berkaitan dengan internal dan tak ada hubungannya dengan Gerindra dan PDIP.

"Ini tak ada urusan dengan Gerindra. Kebetulan saja Ketum menghadiri kampanye Gerindra," ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/4).

Dia melihat konflik ini lebih kepada etika politik. Menurut dia, elite partai tak senang melihat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali datang ke kampanye Gerindra.

"Supaya tak miss leading, sejauh yang saya tangkap, yang dikoreksi bukan karena Gerindra-nya. Tetapi seorang ketua umum PPP menghadiri kampanye partai lain. Di saat seluruh kader berjuang. Bukan soal Gerindra dan Prabowo, itu harus dipisahkan. Itu yang dinilai tidak etis, karena menghadiri kampanye partai lain," terang dia.

Wakil Ketua MPR ini juga tak ingin isu ini dikaitkan dengan kubu Jokowi dan Prabowo di internal. Dia menambahkan, silang pendapat yang terjadi hanya lebih kepada kecintaan kader terhadap PPP.

"Saya lebih melihat bahwa perbedaan ini karena begitu cintanya kepada PPP, sehingga ingin cepat diselesaikan, lalu lupa PPP punya mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Sehingga kemudian, tidak bisa menahan diri, menyampaikan di pers," ujarnya.
[has]
Reporter : Randy Ferdi Firdaus | Senin, 14 April 2014 16:04

Top