Tak Mudah Melengserkan Surya Darma Ali

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan konflik internal yang terjadi di partainya belakangan ini. Menurutnya, konflik itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang sesuai aturan partai yakni, diselesaikan lewat rapat internal.

Dia mengajak agar seluruh elite partai bersikap empati kepada seluruh kader yang sedang bekerja mengawal pemilu di lapangan. Dia menilai, konflik internal ini justru bisa membuat akar rumput PPP kecewa.

"Saya mengimbau pengurus partai untuk berempati dan menahan diri. Apalagi melalui media massa. Sekeras dan sebesar apapun, perbedaan pendapat di antara kita, haruslah bisa diselesaikan di meja forum permusyarawatan secara konstitusional," ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/4).

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, semua konflik bisa diselesaikan lewat forum di partai. Dia menegaskan, soal wacana melengserkan Ketua Umum Suryadharma Ali tidak bisa dilakukan begitu saja lewat adu mulut di media massa.

"Saya mengajak penyelesaian di forum rapat partai. Tidak dengan mengeluarkan statemen, dukung ini, dukung itu, lengserkan ini, pecat itu melalui media massa. Kita meyakinkan, membangun argumentasi ya di forum rapat. Tidak dibawa keluar. Itu yang saya maksud menyelesaikan secara beradab," tegas dia

Dia menjelaskan, persoalan seperti ini bisa dilakukan lewat mahkamah partai dan tidak begitu saja soal lengser melengserkan. Apalagi yang ingin dilengserkan adalah seorang ketua umum partai.

"Pimpinan wilayah tidak serta merta meminta Ketum mengundurkan diri. Ini kan harus diklarifikasi dulu. Tidak semudah itu meminta. Jangankan terhadap ketum, terhadap ketua biasa saja tidak semudah itu untuk mengundurkan diri dari jabatan," pungkasnya. [KM/merdeka]
Redaksi | Senin, 14 April 2014 17:25

Waketum PPP: Melengserkan Ketua Umum Bukan Jalan Menuju Islah

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pengurus partai berlambang Kabah itu untuk tidak mempertontonkan sengketa di ruang publik. Apalagi saat ini sejumlah kader, mulai dari tingkat ranting, anak cabang sampai calon anggota legislatif tengah bersusah payah mengawal perolehan suara PPP.

"Saya mengajak kepada segenap pengurus PPP untuk berempati kepada mereka dengan memberikan dukungan semaksimal mungkin, bukan justru mempertontonkan sengketa di ruang publik," kata Lukman saat berbincang dengan detik Senin (14/4/2014).

Perbedaan pendapat di antara pengurus, menurut dia, adalah sesuatu yang wajar. Namun, mestinya bisa diselesaikan secara beradab di sebuah forum permusyawaratan partai secara konstitusional. Lukman meminta semua pengurus partai bisa melihat kepentingan yang lebih luas.

"Saling menjatuhkan sanksi dengan melengserkan ketua umum atau memecat pengurus DPW bukan jalan menuju Islah," kata Lukman.

Prahara di tubuh PPP dipicu oleh tindakan sang Ketua Umum, Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Ahad (23/3/2014) lalu. Di hadapan ribuan anggota dan simpatisan Partai Gerindra Suryadharma yang mengenakan jas berwarna hijau dengan logo PPP memuji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat. Saya makin jatuh cinta pada Pak Prabowo! Satu presiden untuk Indonesia Raya, presiden untuk kaum papa, untuk wong cilik, untuk nelayan, dan satu yang tak bisa dilupakan adalah presiden para kiai," begitu kata Suryadharma yang diberi waktu pidato singkat di hadapan Prabowo dan ribuan simpatisan Gerindra pada waktu itu.

Ahad (13/4/2014) kemarin 26 Dewan Pengurus Wilayah PPP berkumpul di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka mengusulkan agar DPP memberikan sanksi kepada Suryadharma karena dianggap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP.

Senin, 14/04/2014 15:58 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

PPP Belum Tentu Berkoalisi dengan Gerindra, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan belum memastikan akan berkoalisi atau tidak dengan Partai Gerindra dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 karena menunggu hasil pemilu anggota legislatif, Rabu (9/4).

"Kedatangan Pak Suryadharma Ali di kampanye Gerindra tidak lebih dari jalinan silaturahmi antarelite partai politik dan kami terapkan pada partai lain," kata Wakil Ketua PPP Lukman Hakim Saifuddin usai diskusi publik bertajuk "Capres/ Cawapres Pilihan Santri" di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini belum terbangun kesepakatan koalisi antara partainya dan Gerindra meskipun publik sudah menilai adanya hal tersebut di pemerintahan.
Menurut dia, keputusan koalisi PPP dengan partai lain akan diumumkan setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pasca-Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

"Kami akan tunggu hasil pemilu anggota legislatif, lalu akan ada rapimnas khusus dengan agenda siapa yang akan menjadi (bakal) capres-cawapres yang diusung PPP," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa calon-calon tersebut bisa dari internal maupun eksternal PPP. Namun, nama Suryadharma Ali menjadi kandidat kuat dari internal partai tersebut.

Selain itu, dia mengatakan bahwa PPP akan tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain, seperti partai berbasis massa Islam maupun nasionalis.
"Koalisi PPP terbuka bagi partai mana saja sehingga tidak hanya dengan Gerindra," katanya.

Sebelumnya, Ketum PPP Suryadharma Ali bersama Wakil Dewan Pakar PPP Djan Faridz menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3).

Kampanye tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, SDA menilai ada harapan besar tentang perubahan Indonesia ke depan dari para simpatisan Gerindra yang ada di lapangan sepak bola terbesar di Indonesia tersebut.


Senin, 07 April 2014, 16:26 WIB

Lembaga survei diminta beri pendidikan politik

Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap, agar lembaga survei memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat melalui survei, yang tak melulu mengedepankan faktor popularitas.

Menurut Lukman, sebaiknya lembaga survei membuat model survei tentang program kerja setiap calon presiden (capres) yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Ini karena lembaga survei mengedepankan popularitas saja tanpa masyarakat diberikan edukasi yang cukup, apa yang ditawarkan para calon pemimpin tersebut," ungkap Lukman, saat diskusi Capres/Cawapres Pilihan Santri, di Hotel Acacia, Matraman, Jakarta pusat (7/4/2014).

Dia melanjutkan, imbas dari survei yang mengedepankan tingkat popularitas dan elektabilitas calon, membuat masyarakat cenderung bingung menentukan calon terbaik yang diusung partai politik (parpol).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, kebiasaan lembaga survei yang menyuguhkan faktor popularitas, membuat pemilih dengan calon pemimpinnya termasuk parpol, menjadi terputus.

"Idealnya, ada kesamaan antara mimpi antara rakyat dengan pemimpinnya. Sekarang malah digantikan politik wani piro. Dan itulah yang akhirnya paling diminati," tambahnya.

Karena itu, hasilnya masyarakat mudah terjebak dengan pemberitaan yang berkembang di media massa. Bahwa untuk memilih capres hanya ditentukan oleh tingkat popularitas dan elektabilitas calon.

"Meski kita enggak tahu apakah pemimpin yang populer itu, membawa negara sebesar Indonesia itu mau kemana," tutupnya.


(maf)

Rakhmatulloh

Senin,  7 April 2014  −  14:14 WIB

Top