PPP Maksimalkan Rekrut Suara Umat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik kebersamaan Ormas Islam dalam mendukung Pemilu 2014.

Partai berlambang ka'bah itu berharap agar umat Islam dapat menggunakan hak suaranya. Umat diharapkan memberikan amanat kepadanya untuk memperbaiki situasi bangsa

"Kita akan terus memperjuangkan aspirasi umat," jelas Wakil Ketum PPP Lukman Hakim Saifudin, kepada RoL, Kamis (3/4). Aspirasi umat akan dihimpunnya.

Kemudian akan diperjuangkan kader PPP di DPRD tingkat I dan II, serta DPR RI di Senayan. Semua kader PPP yang mendapat amanah menjadi wakil rakyat diharuskan memperjuangkan cita-cita umat.

Selain itu, kader PPP yang berada di tingkat eksekutif juga diharuskan membuat program-program yang bermanfaat. Syaratnya harus yang meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat. Program harus yang memberdayakan umat agar menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

PPP menyatakan kader - kadernya sudah memiliki persepsi yang sama. Semuanya memiliki satu pandangan. "Kami ingin memaksimalkan pembangunan. Modal kami adalah amanah," imbuh Lukman.

Kamis, 03 April 2014, 14:49 WIB

PDIP Gandeng NU dan Muhammadiyah, PPP Tak Gentar

Jakarta - Melalui Joko Widodo (Jokowi), pekan lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berusaha merangkul Muhammadiyah dan Nahdahlatul Ulama. PDIP bahkan juga memberi tiga janji jika nantinya partai berlambang banteng moncong putih kembali memegang pemerintahan.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apakah langkah Jokowi dan PDIP akan mempengaruhi perolehan suara partai Islam?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin, lobi Jokowi dan PDIP ke NU dan Muhammadiyah tak akan mempengaruhi perolehan suara partai berlambang Kabah ini. "Sama sekali tidak," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin saat berbincang dengan detikcom, Senin (24/3) kemarin.

Apalagi menurut Lukman, secara kelembagaan NU dan Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis. "Tidak akan, dan tidak boleh berpihak kepada satu partai, tapi memberikan kebebasan anggotanya untuk mendukung dan memilih partai tertentu secara perorangan," kata dia.

Pada Kamis (20/30) pekan lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengutus Joko Widodo menemui dua tokoh di NU dan Muhammadiyah. Pada siang hari pria yang akrab disapa Jokowi itu menemui Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di kantornya.

Kemudian pada malam harinya mantan Wali Kota Surakarta itu menemui K.H. Mustofa Bisri, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang, Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kontribusi NU dan Muhammadiyah sangat besar bagi sejarah bangsa ini.

Dalam kedua pertemuan itu terdapat kegelisahan dan kepedulian yang sama dalam melihat realitas kehidupan bangsa dan negara saat ini.

Selasa, 25/03/2014 09:29 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

SDA muncul di kampanye Gerindra, PPP bantah pecah

Sindonews.com  - Kemunculan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) di acara kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 23 Maret lalu memimbulkan polemik.

Tidak hanya memunculkan isu koalisi antara PPP dan Gerindra, kehadiran Suryadharma Ali juga menimbulkan spekulai adanya perpecahan di tubuh partai berlambang kakbah itu.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin membantah spekulasi tersebut. Dia meyakinkan tidak adanya perpecahan di internal partainya.

Lukman menjelaskan kehadiran SDA sebagai tamu undangan. Bahkan PPP juga mengetahui SDA diundang dalam acara tersebut.  "Untuk kehadiran Pak SDA, itu kebijaksanaan Pak SDA sendiri," kata Lukman itu ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin, 24 Maret 2014.

Lukman mengatakan, kehadiran SDA dalam kampanye Gerindra tidak menimbulkan konflik. Namun dia mengakui adanya perbendaan pendapat di antara kader menyikapi hal itu. "Penilaian yang pro - kontra ada, tapi itu masih sebatas wajar," jelasnya.

Dia menandaskan, keputusan koalisi dan pencapresan akan ditentukan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus yang digelar setelah pemilu legislatif (pileg). "Mukernas II PPP memustuskan dua hal tersebut diputuskan di rapimnas setelah pileg," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kehadiran SDA di kampanye Gerindra ternyata juga mengujutkan pengurus PPP dari tingkat pusat sampai daerah. Kehadiran SDA dinilai merupakan keputusan pribadi, bukan PPP. "Apa yang dilakukan Ketua Umum (SDA), ini ijtihad pribadi. Belum ada keputusan politik," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa saat dihubungi wartawan, Senin 24 Maret 2014.

Suharso mengaku terkejut dengan kehadiran SDA di kampanye Gerindra. Dia mengakui dalam rapat terakhir partai, PPP akan berkomunikasi politik dengan parpol lain tapi tidak menyebut Gerindra.  "Memang ini bukan hanya mengejutkan saya, tetapi kepada semua DPW, DPC (PPP) seluruh Indonesia terutama dari koordinator wilayah timur," tuturnya.

(dam)

Kiswondari
Selasa,  25 Maret 2014  −  09:43 WIB

3 Skema Koalisi PPP untuk Pemilu 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan tiga skema dalam membangun koalisi pada pemilu 2014. Pertama kesamaan visi, cita-cita, dan harapan membangun Indonesia ke depan.

"Prioritas programnya apa saja yang akan dijadikan dasar dalam membangun koalisi atau tidak," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/3).

Dia menjelaskan skema kedua, apakah figur bakal capres atau bakal cawapres representatif. Bahwa program-program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Ketiga, menurut dia, seberapa besar dukungan agar semua program bisa terealisasikan. "Tidak hanya mendapat dukungan parpol sebesar 20 persen. Namun dukungan publik harus didapatkan," ujarnya.

Lukman menilai, isu mengenai koalisi antara partainya dengan PDIP baru sebatas wacana. Namun belum secara resmi diusung.

Namun, menurut dia, PPP sudah membangun komunikasi politik dengan PDIP dan partai lain. "PPP membangun komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDI-P," katanya.

Dia mengingatkan, saat ini semua parpol belum secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait capres. Sehingga berita yang berkembang hanya sebatas wacana.

Dalam Mukernas PPP bulan lalu, Jokowi masuk dalam sembilan nama yang diusung 24 DPW sebagai bakal capres. Delapan nama lain di antaranya adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Jenderal Moeldoko, Ihsan Noor, Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Abraham Samad, dan Din Syamsuddin.

Jumat, 21 Maret 2014, 22:25 WIB

Top