Siapa Memulai Praktik Politik Wani Piro, Politisi atau Pemilih?

Jakarta - Bagi sebagian calon legislator, kampanye pemilihan umum tahun ini bisa dirasakan adalah yang paling melelahkan dan bikin 'berdarah-darah'. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengakui adanya fakta tersebut.

“Beberapa caleg yang saya temui mengeluh, musim kampanye tahun ini yang paling 'berdarah-darah' dan melelahkan,” kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (21/3).

Saat kampanye, masyarakat tak lagi melihat visi dan misi seorang caleg, melainkan besarnya uang atau bantuan yang diberikan. Pada pemilihan umum 2009 lalu praktik ini sebenarnya sudah ada, namun sekarang sangat terasa dan kian vulgar dilakukan.

Lukman yang kini maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI menyarankan, seorang politisi tidak menanggapi tantangan wani piro ini. Apabila terpaksa tak bisa menolak, maka sebaiknya uang tersebut diberikan dalam bentuk sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk bersama.

“Misalnya membangun prasarana olahraga, pendidikan, atau sarana sosial lainnya,” kata Lukman. Namun pria yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tidak mengetahui pihak yang lebih dulu memunculkan praktik politik wani piro ini.

“Susah menjawabnya. Seperti pertanyaan ayam dan telur mana yang duluan ada?,” kata Lukman. Pastinya menurut dia praktik politik transaksional atau wani piro ini jelas tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.

Semestinya pemilih memberikan hak suara berdasarkan kesamaan visi dan misi dengan calon legislator. “Transaksi antara keduanya dibangun di atas fondasi kesamaan visi dan saling percaya. Ini yang ideal,” kata dia.

Saat transaksi politik dilakukan atas dasar kesamaan visi dan misi, maka hubungan pemilih dengan yang dipilih akan terikat dalam jangka panjang. Hubungan wakil rakyat dengan konstituen tidak terputus setelah pemilihan umum selesai.

Jumat, 21/03/2014 16:32 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Nostalgia Duet Mega-Hamzah Haz, PPP Ingin Koalisi Dengan PDIP

Jakarta - PPP sadar tidak bisa menembus presidential threshold pada Pileg 2014 mendatang sehingga harus berkoalisi. Waketum PPP Lukman Hakim membuka peluang koalisi dengan PDIP, mengingat pengalaman kerja sama saat masa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz.

"Masing-masing partai punya target. Kita realistis, tidak mungkin sampai 20%. Jadi kita akan galang kerja sama dengan partai lain," kata Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Salah satu partai yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi adalah PDIP. Lukman mengungkapkan bahwa kebersamaan PDIP dan PPP pada zaman Megawati-Hamzah Haz berduet di kursi presiden dan wakil presiden bisa terulang.

"Dengan PDIP, tidak ada masalah prinsipil. Sejak orde baru, PDIP dan PPP senasib sepenanggungan. Ketika itu kan Bu mega bersama Pak Hamzah Haz. Jadi itu bukan sesuatu yang baru," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini.

Lukman menuturkan bahwa ada beberapa pertimbangan dari PPP dalam berkoalisi. Yang pertama adalah kesamaan visi, cita-cita, dan harapan terhadap perkembangan bangsa. Kemudian program-programnya ke arah mana bangsa akan dibawa.

"Baru pada figurnya. Siapa yang punya potensi bersama-sama memimpin impian itu," ujarnya.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(trq/trq)

Selasa, 18/03/2014 17:22 WIB
Indah Mutiara Kami - detikNews

PPP Belum Putuskan Arah Koalisi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengatakan partainya sampai saat ini belum memutuskan arah koalisi pada pemilihan umum presiden 2014. Partai berlambang Kakbah ini mengaku masih konsentrasi dalam pemenangan pemilihan legislatif, 9 April mendatang.

"Sebab, pileg ini kan persyaratan formal untuk koalisi," kata Lukman saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Maret 2014.

Meski begitu, PPP tak lantas diam saja. Menurut Lukman, PPP tetap membuka komunikasi ke semua parpol peserta pemilu. PPP tak membedakan komunikasi antara partai politik berbasis Islam maupun nasionalis.

Lukman mengatakan, demi kepentingan bangsa, tak bisa lagi mengkotak-kotakkan parpol aliran nasionalis dan agamis. "Perlu gotong royong dari semua pihak," katanya.

Saat disinggung parpol mana saja yang intensif didekati PPP, Lukman tak mau menjawab. Pertemuan politik dengan tokoh sejumlah parpol, kata dia, dilakukan PPP sebatas keperluan informal. Belum sampai tahap pembicaraan serius soal koalisi.

Kembali disinggung kedekatan dengan Partai Demokrat, Lukman mengaku hal itu belum bisa dijadikan acuan arah koalisi baru. Kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang selalu mengantongi hasil survei elektabilitas tertinggi, lagi-lagi Lukman belum bisa memastikan.

Menurut Lukman, acuan koalisi PPP bukan sekadar kedekatan semata. Perhitungan utama koalisi PPP adalah kesamaan visi dan misi membangun pemerintahan. Perhitungan kedua adalah kualitas ketokohan pimpinan partai politik yang bakal diajak koalisi. "Tapi tokoh itu, ya, harus dapat dukungan suara, juga punya potensi," kata Lukman.

INDRA WIJAYA


Tempo.co Pemilu 2014 pemilu_berita
Selasa, 18 Maret 2014 | 14:29 WIB

Partai Islam Siap Berkoalisi dengan PDIP

INILAH.COM, Jakarta - Deklarasi nama Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 oleh PDI Perjuangan menimbulkan dinamika di antara partai politik peserta pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun siap mengulang sejarah bersama PDI Perjuangan.

Munculnya nama Jokowi sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 menjadikan dinamika politik nasional kian mengerucut. Elektabilitas Jokowi yang di atas rata-rata kandidat lainnya, menjadikan figur ini laris untuk didekati.

Hal itu pula yang dilakukan PPP. Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan secara prinsipil antara PPP dan PDI perjuangan tidak ada masalah untuk melakukan koalisi. "Kalo saya melihatnya selama ini ga ada persoalan prinsipil. Sejak orba antara PDI Perjuangan dan PPP punya senasib sepenanggungan," kata Lukman di gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Lebih lanjut Lukman mengatakan yang menjadi pertimbangan utama dalam membangun koalisi dengan partai politik lainnya karena kesamaan visi, cita-cita, harapan terhadap perkembangan bangsa dan negara ke depan seperti apa dan bagaimana program-programnya? "Lalu bagaimana figurnya, siapa figur yang dinilai memiliki potensi secara bersama-sama mewujudkan impian itu," tambah Lukman.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan teknis koalisi dalam Pemilu 2014 ditentukan hasil Pemilu Legislatif pada 9 April 2014. Terkait figur Jokowi, Lukman mengatakan nama tersebut satu dari tujuh nama yang direkomendasikan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP. Selain nama Jokowi, PPP juga mengajukan nama Suryadharma Ali, Jimly Ashiddiqie, Din Syamsuddin, Irsan Noor, Jusuf Kalla dan Khofifah Indarparawansa.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far juga tidak menampik bila salah satu opsi yang akan dipilih PKB dalam koalisi pemilu 2014 dengan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. "Salah satu opsi yakni berkoalisi dengan PDI Perjuangan," ujar Marwan belum lama ini.

PDI Perjuangan juga mengakui kelompok nasionalis, agamawan dan tentara menjadi pihak yang patut dikutsertakan dalam memimpin republik. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan dalam mengurus negara, PDI Perjuangan tidak bisa bekerja sendirian. Kerjasama dengan unsur lainnya seperti kelompok agama dan tentara menjadi keniscayaan.

Sepekan sebelum deklarasi Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menggelar pertemuan tertutup dengan elit PBNU di kediaman pribadinya Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sumber INILAH.COM di internal NU menyebutkan pertemuan tersebut dihadiri Rais Syuriyah PBNU KH Musthafa Bisri yang baru menggantikan KH Sahal Mahfudh.

www.inilah.com

Top