Suryadharma, JK PPP presidential candidates

The United Development Party (PPP) is scheduled to hold a national meeting this weekend during which it will deliberate who will be the party’s presidential candidate.

Deputy chairman of the party, Lukman Hakim Saifuddin, said that the majority of party members would likely nominate party chairman Suryadharma Ali, who is also the Religious Affairs Minister.

Lukman,however, also said that other party members wanted alternative candidates such as former vice president Jusuf Kalla.

“Other than the party chairman, we need to introduce other names to promote,” Lukman said as quoted by tribunnews.com.

Lukman said that the party would not likely announce its presidential candidate during the weekend meeting.

Responding to a possible presidential bid by Suryadharma, pro-pluralism activists said that they were concerned, given the minister’s penchant for making inflammatory statements.

Suryadharma has called the Shiite branch of Islam heretical because it deviated from mainstream Islamic teachings. He also made similar comments about the Islamic Ahmadiyah sect.

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, February 04 2014, 7:49 AM

PPP Mendukung Pilkada Melalui DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan partainya mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal tersebut kini masih dibahas di rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di DPR.

Kepada wartawan di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2014) Lukman mengatakan pemilihan tidak langsung itu salah satunya bisa mengurangi tingkat konflik horizontal.

"Kita sudah mempraktekan demokrasi perwakilan selama 60 tahun, ini bagian dari ketatanegaraan," ujarnya.

Kata dia biaya politik pemilihan langsung tidak lah murah. Oleh karena itu tidak heran banyak kepala daerah yang akhirnya terseret kasus hukum karena korupsi. Pemilihan tidak langsung menurutnya dapat mengurangi biaya politik, maupun praktik-praktirk politik transaksional.

"Untuk memastikan agar kepala daerah terpilih bukan karena banyak-banyakkan logistik. Tidak sedikit kepala daerah bergantung pada pendapatan," jelasnya.

Lukman menyinggu sila ke empat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kata dia sila itu menganjurkan demokrasi perwakilan.

"Sila ke empat adalah demokrasi perwakilan," tandasnya.

Senin, 3 Februari 2014 21:39 WIB

Jokowi Masuk Daftar Kandidat Capres PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, 7-9 Februari 2014, adalah membahas tentang calon presiden yang akan diusung partai tersebut. Selain Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai capres internal, akan dibahas juga beberapa nama kandidat capres dari eksternal PPP. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu yang masuk dalam daftar kandidat capres yang akan diusung PPP.

"Calon alternatif seperti yang kemarin pada Mukernas I disebut-sebut, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Khofifah, dan sekarang nama Jokowi juga sudah mulai kami perhitungkan," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2/2014) siang.

Lukman optimistis, partainya bisa merangkul satu dari sekian nama tersebut karena belum satu pun yang resmi didukung oleh partainya masing-masing. Nama Mahfud dan JK selama ini masuk dalam bursa capres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurut Lukman, keduanya masih harus bersaing dengan alternatif calon lainnya, Rhoma Irama.

Sementara itu, Anies Baswedan yang menjadi salah satu peserta Konvensi Capres Demokrat juga harus bersaing dengan sepuluh peserta lain. Adapun Jokowi juga belum diusung secara resmi oleh PDI-P.

Lukman mengatakan, selain soal calon presiden yang akan diusung, Mukernas juga akan membahas waktu pendeklarasian capres.

"Pertama adalah sebelum pemilu legislatif digelar. Yang kedua adalah setelah pemilu legislatif dilaksanakan, setelah kami tahu perolehan suara," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, dengan mengusung capres sebelum pemilu legislatif, diharapkan capres yang diusung akan mendongkrak elektabilitas suara PPP. Namun, PPP juga masih mempertimbangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Untuk memenuhi batas presidential threshold, menurut Lukman, cukup berat. Oleh karena itu, PPP juga memperhitungkan opsi kedua, yakni pendeklarasian setelah pemilu legislatif.

News / Nasional
Senin, 3 Februari 2014 | 14:49 WIB

Lukman Hakim: Elektabilitas PPP Cukup Membahagiakan

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengklaim elektabilitas partainya masih cukup bagus. Di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat elektabilitas PPP cukup membahagiakan.

"Ada perkembangan yang baik dari institusi partai. Nanti di Mukernas kita akan mendengarnya," ujar Lukman di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2).

Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan elektabilitas partainya masih dipengaruhi massa Nadhlatul Ulama (NU). Seperti basis PPP di kalangan NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan lainnya yang masih solid.

PPP juga telah menetapkan tiga kategori dalam perolehan kursi di parlemen. Yakni pesimistis, moderat dan optimistis.

"Jika perolehan kursi sama seperti pemilu 2009, yakni sekitar 50-60 kursi maka hal itu disebut pesimistis. Jika 60-70 disebut moderat dan 75-90 disebut dengan optimistis," tandas Wakil Ketua MPR ini.

Pada Mukernas 7-9 Februari di Bandung, PPP juga akan meminta masukan dari seluruh peserta. "Masukan-masukan tersebut salah satunya mengenai nama capres yang akan diusung PPP," demikian Lukman. [zul]
Senin, 03 Februari 2014 , 15:48:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe

Top