Pencapresan SDA Menguat Jelang Mukernas II PPP

JAKARTA - Penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) sebagai satu-satunya calon presiden (Capres) dari internal PPP semakin menguat jelang diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP di Bandung 7-9 Februari 2014 mendatang.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Syafuddin saat konferensi pers persiapan Mukernas II PPP di markas partai berlambang Kabah itu, Jalan Dipenoegoro, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

"Di internal sendiri suara cukup beragam, padangan sangat mengemuka, ada yang menghendaki Ketum Pak SDA agar diusung sebagai salah satu kandidat, bahkan sebagian besar menghendaki Pak SDA satu-satunya kandidat capres PPP," kata Lukman.

Namun begitu, lanjutnya, tidak sedikit juga suara internal partai yang menghendaki adanya nama lain dari luar partai untuk dicapreska PPP. Mengenai sosoknya, ada dari kalangan tokoh asal parpol lain, ada juga tokoh non parpol. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan hangat dalam Mukernas II PPP nanti.

"Jadi menyangkut figur ada pandangan, apakah pak SDA saja atau akan mengakomodasi nama lain, ini yang kita dengar dalam Mukernas," ujar Ketua Pengarah (SC) Mukernas II PPP itu.

Mukernas II PPP di Bandung akan diselenggarakan 7-9 Februari 2014. Selain isu Capres, agenda utama lain yang dibahas adalah persiapan PPP menghadapi Pemilu legilatif 2014, April mendatang. Hal ini berkaitan dengan target perolehan kursi DPR RI.

Di internal PPP, Mukernas merupakan forum kedua tertinggi setelah Muktamar. Rencananya Mukernas akan dihadiri sekitar 300 orang peserta dari unsur DPP PPP, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar serta para Ketua Departemen.

Kemudian forum ini juga dihadiri para Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi, Pimpinan Fraksi MPR, DPR dan para anggota partai yang menjabat sebagai penyelenggara negara. (fat/jpnn)

Nasional
Senin, 03 Februari 2014 , 15:29:00

PPP tolak dana saksi pemilu Rp 660 miliar

Merdeka.com - Dana saksi dalam pemilihan umum hingga kini terus menuai polemik. Dana saksi sebesar Rp 660 miliar itu merupakan uang negara dan hanya dijadikan bancakan partai-partai politik.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin dengan tegas menolak dana saksi pemilu yang menggunakan APBN itu diberikan kepada partai politik. Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengamankan suara dalam proses pelaksanaan pemilu.

"Makanya negara harus bertanggung jawab terhadap pengamanan suara-suara ini sejak dari TPS lalu PPK dan kabupaten kota sampai tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional," ujar Lukman kepada wartawan di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Oleh karena itu, tegas dia, perlu ada saksi independen dan netral. "Sebaiknya dana saksi tidak diberikan ke parpol walau tiap parpol punya saksinya masing-masing. Tapi negara menyiapkan saksi yang berfungsi mengawal suara-suara itu," tegas Lukman.

Lukman menyatakan, seharusnya negaralah menyediakan saksi. Sehingga tidak perlu lagi ada uang APBN digelontorkan ke tiap partai politik.

"Saksi harus disediakan oleh negara, bukan parpol," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengucurkan dana RP 660 miliar untuk dana saksi pemilihan umum di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kebijakan yang menguntungkan partai politik ini disebut untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih adil buat semua pihak.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana saksi ini nantinya akan dikucurkan langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanfaatannya baik untuk pemilu legislatif maupun presiden.

"Supaya pemilunya lebih adil, lebih fair. Karena kita merasa kalau tidak ada saksinya yang mewakili partai, kita nanti dicurangin," ujarnya.
[has]
Reporter : Muhammad Sholeh | Senin, 27 Januari 2014 11:49

PPP: Saksi Harus Disediakan Negara, Bukan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengaku lebih setuju jika saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dihadirkan langsung dari negara. Menurutnya, saksi di TPS yang bukan berasal dari partai politik akan menjaga netralitas hasil pemilu dan membuat pengawasannya lebih efektif.

Lukman mengatakan, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan suara rakyat di TPS harus dikawal sehingga tak terjadi penyelewengan. Negara, kata dia, memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengamankan suara pemilih sejak dari TPS hingga ke tingkat nasional.

PPP Pertanyakan Keputusan Pemilu Serentak

TEMPO.CO , Jakarta--Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia heran kenapa Pemilu diputuskan serentak tapi aturan presidential threshold dipertahankan. "Untuk apa lagi ada presidential threshold? Toh sudah serentak Pemilu-nya," kata Lukman dalam diskusi bertajuk Dramaturgi Pemilu Serentak di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2014.

Menurut Lukman, presidential threshold atau ambang batas

Top