PPP: Pemilu Serentak Putusan MK yang Terbaik

Liputan6.com, Jakarta : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 sudah benar. Langkah tersebut bahkan dianggap yang terbaik.

"Setiap putusan yang dikeluarkan MK pasti tidak semua orang senang. Tapi putusan MK itu terbaik dalam konteks saat ini," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi yang bertema Dramaturgi Pemilu Serentak di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1/2014).

Lukman juga menjelaskan bahwa per tanggal 26 Maret 2013 sudah disepakati oleh seluruh hakim MK bahwa pemilu akan dilaksanakan serentak. Namun saat itu masih ada 2 hal yang menjadi pertimbangan. Yakni mengenai waktu pelaksanaan dan penghapusan presidential threshold.

Keputusan tersebut pun saat itu masih dalam bentuk lisan. Oleh karena itu, putusan tersebut diserahkan kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK pengganti Mahfud MD untuk ditindaklanjuti. Namun terus berlarut-larut dan tak kunjung dikeluarkan hasil putusannya.

"Setelah diserahkan ke Akil, MK menghadapi banyak kasus yang harus diselesaikan. Saat itu sedang 'banjir' sengketa hasil pilkada di MK. Ditambah lagi kasus yang menjerat Akil," jelas Lukman.

Menurut Lukman, meski putusan saat itu dikeluarkan pada bulan April atau Mei 2013 sekalipun, pemilu serentak tetap tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2014. Wakil Ketua MPR ini mengatakan hal tersebut tidaklah sederhana karena sejumlah undang-undang harus direvisi supaya terjadi sinkronisasi, seperti UU Pilpres, Pileg, dan Penyelenggara Pemilu.

Lukman juga menganggap sudah tidak perlu lagi adanya presidential threshold jika pemilu serentak dilaksanakan. Itu karena sudah dirasa tidak ada relevansi dan telah kehilangan urgensinya.

MK memutus mengabulkan permohonan uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Dalam amar putusannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilakukan serentak mulai 2019, bukan pada 2014 ini. (Ein)

Oleh Risca Yunita
Posted: 25/01/2014 14:23

PPP Belum Pastikan Usung Suryadharma di Pilpres 2014

Jurnas.com | SEJUMLAH partai politik mulai mengusung para calonnya masing-masing untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Para calon tersebut, antara lain berasal dari ketua umum atau kader partai yang dianggap potensial menarik hati rakyat.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum menentukan siapa calon Presiden (capres) yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Kendati perhelatan Pilpres yang didahului oleh Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal hitungan bulan.

”Tunggu Mukernas (Musyawarah Kerja

PPP: Pemilu Serentak Harus Revisi Beberapa Undang-Undang

PPP tidak menyetujui sistem Presiden Treshold

JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bila Pemilu Legisatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) digelar serentak maka syarat Parlemen Treshold (PT) yang diberlakukan tidak relevan lagi untuk diberlakukan.

"Bila digelar Pemilu serentak tidak semudah dibayangkan, karena untuk melakukan Pemilu serentak maka harus mempersiapkan perangkat Undang-Undangnya dengan baik.

Mbah Sahal, Kyai Penjaga Khittah NU itu Berpulang

INILAH.COM, Jakarta - Rois Syuriah PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Dr (HC) Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh berpulang pada Jumat (24/1/2014) dini hari. Jejak Mbah Sahal demikian kerap disapa, berkesan bagi semua orang yang mengenalnya, khususnya di kalangan Nahdliyin.

Di usia 76 tahun, Mbah Sahal berpulang ke Haribaan Tuhan. Pria yang terkenal dengan karya monumentalnya "Fiqh Sosial" ini meninggal dengan meninggalkan jabatan yang saat ini masih diemban. Mbah Sahal hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Ia juga masih menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU hingga 2015 mendatang.

Mbah Sahal, dikenal sebagai kyai NU yang teguh dalam memegang prinsip khittah NU 1926. Seperti sesaat usai terpilih sebagai Rais 'Aam PBNU dalam Muktamar NU di Makasssar 2010 lalu, Mbah Sahal menegaskan tentang komitmen NU terhadap garis khittahnya. "Yang terpenting adalah memaksimalkan pelaksanaan khittah. Selama ini pelaksanaan khittah belum maksimal. Saya ingin lebih maksimal ke depannya," kata Mbah Sahal pada 27 Maret 2010 lalu.

Komitmen Mbah Sahal dalam menjaga dan merawat khittah NU memang tidak dapat ditawar lagi. Ini terbukti setahun kemudian setelah muktamar, Mbah Sahal dalam rapat pleno PBNU kembali menegaskan tentang khittah NU.

"Saya minta doa kepada semuanya, semoga pengurus PBNU sekarang ini dan selanjutnya tetap komitmen dengan khittah NU tidak berpolitik praktis,” ujar KH Sahal Mahfudz saat membuka Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta, 27 Maret 2011.

Mbah Sahal meminta agar PBNU meneguhkan kembali NU sebagai jam’iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan dengan jamaah (warga NU) bahwa NU tetap sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yaitu organisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan politik maupun partai politik.

Peringatan Mbah Sahal saat itu dilatari dengan fenomena runtang-runtung Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang kerap bersama Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar. Meski saat itu, Kyai Said beralasan, "“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak," kata Said saat dikonfirmasi saat itu.

Sejarah NU dengan mempertegas khittah 1926 terjadi saat muktamar di Situbondo, Jawa Timur pada 1984. Penegasan khittah itu dilatari situasi politik saat itu antara NU dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam masa khittah tersebut hingga era reformasi, NU memposisikan diri secara maksimal sebagai lembaga sipil yang kuat.

Saat reformasi 1998, arus utama masyarakat NU untuk mendirikan partai politik akhirnya difasilitasi PBNU dengan membentuk Tim Lima yang kemudian dirumuskan pendirian partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu Tim Lima itu tak lain KH Said Aqil Siradj.

Dalam perjalanannya, selama hampir sewindu, terjadi persoalan hubungan antara NU dan PKB. Karena dalam praktiknya, NU cenderung berpolitik. Begitu pula PKB cenderung menyeret NU dalam pusaran politik praktis. Peristiwa pencalonan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai Cawapres pada Pemilu 2004 lalu menjadi puncaknya.

Muktamar 31 NU di Solo pada 2004 akhirnya menyepakati, NU bersikap berada di tengah di antara partai politik termasuk PKB. Sikap ini juga dipertegas dalam Muktamar 32 NU di Makassar 2010 lalu dengan tetap memegang khittah NU 1926, tidak memihak ke partai politik manapun.

Meninggalnya Mbah Sahal jelas mempengaruhi perjalanan ormas NU dalam khittah 1926 yang secara tegas tidak berpartai dan tidak memihak pada partai politik manapun. "Dengan wafatnya KH Sahal Mahfudh, makin berkurang kiai besar NU yang mampu menjaga dan mengawal Khittah NU," sebut Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, Jumat (24/1/2014). [mdr]
www.inilah.com
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Jumat, 24 Januari 2014 | 13:25 WIB

Top