Lukman Hakim Jadi Bintang di Muktamar PPP

TEMPO.CO, Surabaya - Kehadiran Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifudin, dalam pembukaan Muktamar VIII PPP di Surabaya, Rabu, 15 Oktober 2014, mengundang perhatian ratusan hadirin. Saat namanya disebut oleh pembawa acara, para undangan riuh memberikan aplaus.

Lukman pula yang secara simbolis membuka pelaksanaan Muktamar dengan memukul perkusi. Dia yang termasuk disebut-sebut potensial memimpin PPP bersama Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy alias Romy. (Baca: PPP Sumbar Ingin Lukman Hakim Jadi ketua Umum PPP)

Nama Lukman disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri presiden terpilih Joko Widodo. Muktamar PPP Surabaya juga dianggap sebagai peneguhan sikap PPP kubu Emron Pangkapi dan Romy untuk merapat ke kubu Jokowi agar masuk dalam gerbong kabinet.

Namun, saat ditanya wartawan tentang benar-tidak dirinya mendapat tawaran menjadi menteri, Lukman mengelak. "Soal kabinet tergantung presiden terpilih. Kami tidak dalam posisi menuntut, apalagi meminta," ujar Lukman.

Menurut Lukman, Muktamar di Surabaya lebih ditujukan untuk mewujudkan islah dua kelompok yang sedang bertikai, yaitu kubu Emron Pangkapi dan kubu Suryadharma Ali. Sebagai forum tertinggi partai, menurut Lukman, Muktamar diharapkan bisa menyelesaikan silang sengketa serta menuntaskan perbedaan pendapat. (Baca: Suryadharma Imbau Kader PPP Tak Datang ke Muktamar Surabaya)

"Soal ke mana arah dukungan PPP diberikan setelah Muktamar, apakah tetap bergabung dengan Koalisi Merah Putih ataukah beralih ke Koalisi Indonesia Hebat, itu sepenuhnya tergantung sikap muktamirin," katanya. (Baca: Koalisi Pro-Jokowi Kompak Hadiri Muktamar PPP)

KUKUH S. WIBOWO
Rabu, 15 Oktober 2014 | 19:47 WIB

PPP Sumbar Ingin Lukman Hakim Jadi Ketua Umum PPP

TEMPO.CO, Padang - Sejumlah dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumatera Barat menginginkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP pada Muktamar PPP, 23 Oktober 2014.

"Saya dengar, banyak DPC yang inginkan Lukman," ujar Ketua DPW PPP Sumatera Barat Yulfadri Nurdin, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca juga: Majelis Syariah PPP: Muktamar Dipercepat dan Islah)

Yulfadri menuturkan Lukman memiliki rekam jejak yang bagus di partai berlambang Ka'bah ini. Lukman dianggap mengikuti sifat bapaknya, KH Saifuddin Zuhri, yang merupakan pendiri PPP dan pernah menjadi Menteri Agama era Sukarno.

Menurut Yulfadri, Lukman dikenal sebagai sosok yang santun dalam berpolitik. Lukman tidak memihak dan menjadi penengah saat partai ini berkonflik. "Dia tidak ambisius, berpengalaman dalam memimpinb dan mampu berkomunikasi dengan elite politik di Tanah Air," ujarnya.

Apalagi Lukman memiliki integritas yang jelas. Demi tanggung jawab sebagai Menteri Agama, Lukman rela mengundurkan diri sebagai anggota DPR 2014-2019. "Dia korbankan jabatan lima tahun untuk mengemban tanggung jawab yang tinggal satu bulan lagi. Ini langka terjadi," tuturnya.

Yulfadri mengaku Lukman belum membuka diri untuk maju dalam Muktamar PPP nanti. "Belum ada komunikasi ke arah sana," katanya. Kendati demikian, Yulfadri tetap berharap dan menanti Lukman mencalonkan diri.

KAMIS, 09 OKTOBER 2014 | 09:23 WIB

Lukman Hakim Yakin Konflik PPP Tak Akan Lahirkan Partai Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin yakin perpecahan di partainya tidak akan berujung pada lahirnya partai baru seperti yang terjadi di partai lain. Menurut dia, saat ini PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan kepengurusan yang sah atau tidak.

"Enggaklah. Enggak sampai ke sana, mudah-mudahan selesai," ujar Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Lukman, yang kini menjabat Menteri Agama, menilai, Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menafsirkan mana pengurus yang sah dan yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dia berharap, semua elemen PPP tunduk pada AD/ART partai. Namun, mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu tidak mau berkomentar lebih lanjut apakah pemecatan dan pengangkatan pengurus baru yang dilakukan Suryadharma Ali sah atau tidak berdasarkan AD/ART.

"Ya, itu nanti akan dipelajari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) mana yang sesuai dengan konstitusi partai, AD/ART partai," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pasca-pemilu presiden, PPP kembali mengalami konflik internal. Pada 9 September lalu, Suryadharma Ali dipecat dari posisi ketua umum oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP melalui Rapat Pengurus Harian PPP.

Pemecatan yang digerakkan kubu Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy (Romy) didukung oleh 28 dewan pimpinan wilayah. Emron akhirnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Suryadharma menolak pemecatan itu. Dia menganggap pencopotan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar.

Suryadharma yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama melakukan konsolidasi ke dewan pimpinan cabang. Dia juga memecat sejumlah pengurus DPP, mulai dari Romahurmuziy dan Emron, serta dua Wakil Ketua Umum lain, yakni Lukman Hakim dan Suharso Monoarfa. Suryadharma juga mengangkat pengurus lain yang merupakan loyalisnya.

Puncaknya, faksi Emron Pangkapi mendaftarkan struktur baru pengurus DPP PPP. Suryadharma pun melakukan hal yang sama dengan mendaftarkan kepengurusan yang dibentuknya ke Kementerian Hukum dan HAM.


Rabu, 17 September 2014 | 18:09 WIB

Aksi Saling Pecat, Lukman Minta Pengurus Lihat AD/ART

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melakukan aksi balasan dengan memecat sejumlah pengurus harian PPP. Salah satunya adalah Wakil Ketua PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang tak lain pejabat yang menggantikannya di kursi pemerintahan.

Apa tanggapan Lukman soal ini?
Ia mengatakan PPP adalah milik umat dan milik bersama. Karena itu, ketika menjalankan roda kepengurusan partai harus berlandaskan konstitusi partai.

"Siapa pun pengurus, khususnya memang harus berlandaskan AD/ART," katanya, Ahad (14/9).

Lukman tak menegaskan kubu mana yang melanggar konstitusi partai. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari AD/ART yang dimiliki PPP.

"Dilihat di AD/ART-nya seperti apa. Saya membatasi diri untuk tidak berbicara soal itu," katanya.

Senin, 15 September 2014, 07:22 WIB

Top