Lukman: Keluarnya PKS Tak Pengaruhi Hubungan Antar Parpol

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keluarnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan memengaruhi hubungan partai politik lain dalam koalisi.

"Jadi begini, koalisi kan secara teoritik praktik adalah kesepakatan di antara mereka-mereka (parpol) yang bergabung (berkoalisi, red.). Namun, yang terjadi di Indonesia berbeda," katanya di Semarang, Kamis.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut usai cerdas cermat tingkat SMA se-Jateng, sebagai salah satu bentuk sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diprakarsai MPR.

Menurut dia, koalisi parpol yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini adalah kontrak kerja masing-masing parpol dengan Presiden sehingga hubungan salah satu parpol tak memengaruhi parpol lain.

Demikian pula dengan kerenggangan hubungan PKS dengan koalisi yang terjadi sekarang ini, kata dia, PPP tidak dalam posisi mendorong memutuskan kontrak dengan PKS atau menolak karena semua kewenangan Presiden.

"Jadi, PPP tidak dalam posisi mendukung atau menolak ketika misalnya Presiden ingin memutuskan kontrak dengan PKS. Apakah tetap dipertahankan, dilanjutkan, diputus sepenuhnya otoritas Presiden," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keputusan untuk tetap mempertahankan atau melepas PKS dari koalisi sepenuhnya menjadi otoritas penuh Presiden, sesuai dengan kontrak kerja koalisi yang terjalin dengan masing-masing parpol.

"Presiden juga memiliki kewenangan dan otoritas penuh mengangkat pembantu-pembantunya (menteri, red.) dalam kabinet sehingga semuanya berpulang pada Presiden apakah masih memerlukan menteri dari PKS," kata Lukman.

Redaktur : Taufik Rachman    
Sumber : antara

Thursday, 20 June 2013, 19:10 WIB

PPP: Izinkan Polwan Berjilbab!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin meminta Polri memperbolehkan Polisi Wanita (Polwan) mengenakan jilbab saat bertugas. Pasalnya hal itu merupakan bentuk kebebasan menjalankan ajaran agama dan pelarangannya sama dengan melanggar HAM.

"Tak ada yang dirugikan dari penggunaan jilbab oleh Polwan di kalangan institusi kepolisian kita," kata Lukman saat dihubungi pada Jumat (14/6/2013). Lukman menegaskan, penggunaan jilbab tak akan memengaruhi kinerja Polwan, baik secara kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri. Terlebih, kata Lukman, banyak instansi atau lembaga pemerintahan lain yang diperbolehkan mengenakan jilbab tanpa membawa dampak negatif apapun.

"Semoga perubahan aturan tentang pakaian seragam berjilbab ini segera ditetapkan tanpa harus menunggu gejolak yang semakin besar di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Frengky Sompie mengatakan, Polisi Wanita (Polwan) harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak dapat mengenakan jilbab, kecuali mereka yang bertugas di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005.

Ronny menjelaskan, pengecualian di Aceh berlaku karena perempuan wajib mengenakan jilbab. Ronny mengatakan, saat awal masuk ke institusi Polri, Polwan tersebut sudah tahu ketentuan berseragam di Korps Bhayangkara itu.

Editor : Hindra

Penulis : Indra Akuntono
Jumat, 14 Juni 2013 | 20:08 WIB

PPP: Penggunaan Jilbab tak Pengaruhi Kinerja Polwan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin berharap, Polri tak melarang polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab saat menunaikan tugas.

"Sebab, larangan tersebut merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan menjalankan ajaran agama yang justru harus dipenuhi, karena dijamin oleh konstitusi," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2013).

Menurut Lukman, tak ada yang dirugikan dari penggunaan jilbab oleh polwan, di kalangan institusi kepolisian.

"Penggunaan jilbab tak memengaruhi kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri," ujarnya.

Apalagi, lanjut Lukman, sudah banyak instansi/lembaga pemerintahan yang membolehkan pemakaian jilbab, dan itu sama sekali tak membawa dampak negatif.

"Dulu kita punya masalah yang sama dengan pelajar putri yang dilarang kenakan jilbab. Tapi, larangan itu dicabut akibat desakan aspirasi masyarakat," tutur Lukman.

Lukman berharap, Polri bisa segera mengubah keputusannya terkait pakaian dinas.

"Sebelumnya, kami mengapresiasi Polri yang telah membolehkan polwan kenakan celana panjang," ucapnya.

Semoga, tutur Lukman, perubahan aturan tentang pakaian seragam yang membolehkan jilbab, segera ditetapkan tanpa harus menunggu gejolak yang semakin besar di masyarakat. (*)

Jumat, 14 Juni 2013 16:11 WIB

PPP Menunggu UU Pilpres Sebelum Gelar Konvensi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan partainya masih mendalami perlu tidaknya menerapkan konvensi dalam menjaring calon presiden.

Ia menegaskan, kalau saja partainya  mengelar konvensi untuk mancari calon presiden dari konvensi tersebut namun karena adanya aturan dalam UU Pilpres yang berbeda, maka hasil konvensi menjadi sia-sia. PPP, imbuhnya,  masih harus menawarkan partai lain untuk bergabung mendukung calon presiden hasil konvensi kalau suaranya tidak mencapai 20 persen di DPR atau 25 persen suara nasional.

“Kita tentunya harus berkoalisi kalau suara kita tidak mencapai 20 persen dan koalisinya harus dengan partai lain yang suaranya lebih kecil. Karena kalau dengan partai yang suaranya lebih besar maka pasti mereka tidak mau kadernya dijadikan cawapres. Demi berkoalisi dengan PPP, kita harus mengalah menjadi wapres,” ujar Lukman dalam perbincangan dengan wartawan Minggu (2/6/2013) kemarin.

Oleh karena, itu saat ini partainya sedang mendalami apakah jadi menyelenggarakan konvensi capres atau tidak. Ada dua hal yang sedang dicermati. Selain konsepsi, sambung Lukman, hal lainnya adalah bagaimana mekanisme dan tata cara konvensi. Prosedurnya bagaimana dan sebagainya. Ini, katanya lagi menjadi satu persoalan tersendiri, selain soal urgensi dan signifikasi.

Ditanyakan mengapa baru saat ini menerapkan konvensi dipikirkan oleh partainya, Lukman menjelaskan selama ini PPP berpikir aturan PT di UU Pilpres bisa dihapuskan dan disepakati bersama oleh partai-partai. Karena bagaimanapun, imbuh Lukman kalau PT dihapuskan maka yang diuntungkan selain partai-partai yang ada di DPR, juga masyarakat.

“Tadinya kita berpikir PT 20 persen itu dihapuskan,tapi ternyata kelihatannya itu belum pasti meski sebenarnya penghapusan PT 20 persen itu menguntungkan bagi parpol-parol. Karena bisa mengajukan calonnya sendiri dan juga menguntungkan bagi rakyat karena banyaknya pilihan dan partai-partai lain pasti terdorong menyelenggarakan konvens. Artinya, akan banyak anak bangsa yang bisa mencalonkan diri,” pungkas Lukman Hakim

Senin, 3 Juni 2013 08:48 WIB

Top