PPP Dukung Wajib Latihan Militer Bagi PNS, Pekerja, Plus Mahasiswa

Jakarta - PPP mendukung RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang tengah dibahas di Komisi I DPR. Jika semua fraksi di DPR setuju, maka bersiaplah PNS dan pekerja menjalani wajib latihan militer dan selama 5 tahun menjadi bagian dari komponen cadangan militer.

PPP melihat RUU Komponen Cadangan sangat positif. Membuat elemen bangsa ikut berlatih militer untuk membela NKRI.

"Latihan militer baik bagi sebanyak mungkin elemen bangsa dan positif bagi ketahanan nasional kita," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Kamis (10/5/2013).

Melalui latihan militer, menurut Lukman, tidak hanya ketahanan fisik yang ditingkatkan. Tapi utamanya adalah penanaman kesadaran cinta tanah air.

"Kesediaan berkorban dengan mempertaruhkan jiwa dan raga hanya muncul dari kecintaan membela Ibu Pertiwi," katanya.

"Karena itu latmil (latihan militer-red) itu perlu diperluas ke elemen masyarakat lain termasuk mahasiswa, ormas kepemudaan, kader parpol dan lainnya," lanjut Lukman.

Kamis, 30/05/2013 14:23 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Koalisi Belum Satu Suara soal BLSM

JAKARTA– Partai politik (parpol) koalisi hingga saat ini belum satu suara dalam menyikapi kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, seharusnya pemerintah menyiapkan konsep yang transparan dan akuntabel dalam rangka meringankan masyarakat yang terbebani jika BBM dinaikkan. BLSM yang substansinya tidak berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kata Lukman, terbukti mendatangkan distorsi dan politisasi.

“Bahwa pengalihan subsidi itu harus sampai ke yang berhak, kita sepakat. Tapi, kita sudah punya pengalaman soal BLT dan distorsinya sangat luar biasa,” tandas Lukman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Karena itu, Lukman menyarankan agar pemerintah sebelum mengambil langkah harus berjiwa besar untuk mendengarkan langsung suara masya-rakat, baik itu tokoh, pakar, birokrat maupun pemerintah daerah. Dia mengingatkan pemerintah bahwa kebijakannya belum tentu disambut searah oleh daerah jika memang tidak dimintai masukan terlebih dahulu.

Tidak sekadar menyangkut besaran dana, tetapi juga bagaimana konsep penyampaiannya. Apalagi, daerah memiliki afiliasi politik yang berbedabeda. “Jadi ini program yang bisa menjadi masalah jika pemerintah tidak mau mendengarkan masukan,” ujarnya. Mengenai adanya kemungkinan bahwa BLS akan menjadi alat politik dan menguntungkan partai tertentu, Lukman tidak menampiknya. Untuk itu, apa pun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah, hendaknya tidak ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai prestasi atau keberhasilannya.

Apalagi kemudian sampai membuat iklan ucapan terima kasih sebagaimana pernah terjadi men-jelang Pemilu 2009. “Sebenarnya ini uang rakyat, hanya di-alokasikan pemerintah sehingga tidak perlu diklaim sebagai prestasi atau jasa parpol tertentu,” ungkapnya. Sikap lebih tegas disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, partainya sepertinya sulit mendukung rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi meski diembelembeli dengan BLSM. “Sulit bagi kami untuk mendukung kenaikan harga BBM,” tandasnya.

Adapun mengenai BLSM sebagai kompensasi, Mahfudz melihat hal itu sebagai upaya pemerintah untuk menggiring fraksi di DPR pada perdebatan setuju atau menolak. Padahal, substansi dari kebijakannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya memang sepakat dengan program BLSM. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi, yakni pemberian BLSM dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Jangan ada bias politik, yakni menggunakan uang negara untuk kemenangan partai politik tertentu, itu tidak boleh,” tandasnya. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat, program BLSM adalah sesuatu yang tak terelakkan sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Hal ini, menurutnya, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang berpotensi menaikkan angka kemiskinan. “Golkar siap membantu pemerintah untuk menyusun program paket kompensasi ini agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” katanya.

Soal penolakan dari partai nonpemerintah, lanjutnya, tentu karena mereka melihat BLSM ini sebagai upaya membeli suara masyarakat dalam rangka Pemilu 2014. Namun, masa pendek pelaksanaan BLSM tidaklah berpengaruh besar pada pemilu. “Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan masyarakat miskin supaya tidak terlalu mendapatkan beban berat akibat kenaikan harga BBM ini. Golkar berpendapat program BLSM ini cukup antara 3 hingga 4 bulan saja,” paparnya.

Pengamatkomunikasipolitik Universitas Indonesia (UI) Ari JunaedimenilaikebijakanBLSM adalah cara instan yang tidak mendidik dan serampangan dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan cara-cara yang bermartabat seperti menciptakan lapangan kerja padat karya. “BLSM itu ibaratnya permen manis, hanya bertahan sebentar setelah itu terasa pahit kembali. Jangan didik masyarakat kurang mampu dengan cara mene-ngadahkan tangan, tapi ciptakan kegiatan yang bernilaidanbermakna,” katanya.

Ari mengingatkan, pengalaman saat BLT dikedepankan jelang Pemilu 2009. Kini, jika BLSM disepakati, hal itu sangat kental dengan muatan pencitraan. Dia pun memperkirakan pemerintah akan berlagak sebagai Sinterklas jelang pengujung kekuasaan. Selain rawan politisasi dan pencitraan, sikap konsumtif dan tidak produktif masyarakat makin pun terpacu dengan pemberian BLSM ini.

KoranSindo
rahmat sahid/ dita angga

DPR Isyaratkan Tolak BLSM

Tajuk.co, JAKARTA – Pemerintah sudah mengajukan proposal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) plus skema kompensasinya dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2013 kepada DPR. Dari beberapa program yang disiapkan sebagai kompensasi, peluang ditolaknya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) cukup besar. BLSM merupakan program kompensasi yang dulu bernama bantuan langsung tunai (BLT).

“Saya kira program BLSM ini akan banyak ditolak fraksi-fraksi,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin, Senin (27/5).

Dia menyatakan, sudah banyak pendapat yang menyatakan kompensasi dalam bentuk BLSM berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2014. Hal serupa terjadi saat BLT yang diberikan menjelang Pemilu 2009. “Terlihat nuansa politiknya dalam BLSM ini,” katanya.

Menurut Lukman, pemberian kompensasi berbentuk BLSM nanti tidak boleh diklaim sebagai jasa partai politik tertentu. Penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, juga perlu meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kampanye terselubung.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein menambahkan, dana kompensasi yang diinginkan pemerintah lebih cenderung digunakan untuk kepentingan politik. Rakyat dibuat susah dulu melalui kenaikan harga BBM, lalu seolah-olah datang dewa penolong yang memberikan bala bantuan. Menurut Saleh, cara itu pernah digunakan pada 2008-2009.

“Memang, program ini sarat muatan politik untuk kepentingan kelompok tertentu menjelang pemilu,” katanya.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait sebelumnya juga mengungkapkan, pembahasan usul kenaikan harga BBM akan berlangsung alot. Dia juga secara tegas menolak rencana pemberian BLSM. “Kami tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Bagaimana bisa setuju dengan pemberian BLSM?” ujarnya. (Les)

May 27, 2013 at 9:43

Petinggi PPP Kritisi BLSM

Senayan - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) meminta agar Fraksi PPP DPR RI dapat cermat dalam mengkritisi langkah pemerintah yang mengajukan anggaran kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN-P 2013, khususnya terkait program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, berdasarkan pengalaman, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2009 justru dimanfaatkan untuk pencitraan. Karena itu, kata Lukman, PPP minta program kompensasi kenaikan BBM itu nantinya tidak dalam bentuk BLSM, tetapi dalam bentuk lain yang lebih mendidik masyarakat.

"Sebaiknya jangan pakai itulah (BLSM). Harus dibuatkan konsep yang lebih matang, yang lebih akuntabel dan transparan dan betul-betul ada jaminan bahwa mekanisme atau prosedur pengalihan dana-dana subsidi ke rakyat itu harus betul-betul sampai tangan rakyat yang memang membutuhkan dan berhak," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (24/5).

Kata Lukman, berdasarkan pengalaman pada 2009, BLT banyak menimbulkan persoalan. "Saat penyaluran BLT lalu itu kan distorsinya juga luar biasa," tegasnya.

Jadi, menurut Lukman, sebelum meluncurkan BLSM pemerintah perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan. Katanya, masukan itu tidak hanya berasal dari DPR, tetapi juga dari tokoh-tokoh  masyarakat dan tokoh-tokoh di daerah, termasuk dari birokrat sendiri. "Karena, belum tentu yang dipikirkan pemerintah pusat itu implementasinya sampai di daerah atau diterima," jelasnya.

Program kompensasi kenaikan BBM berupa BLSM akan segera dibahas DPR. Dari bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), usulan anggaran BLSM sebesar Rp 11,6 triliun. Program BLSM akan mencakup 15,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran). Bantuan yang diberikan sebesar Rp 150 ribu/RTS/bulan, selama lima bulan. Pembayaran dilakukan dua kali, Juni/Juli dan September.

JurnalParlemen

Penulis : Jay Waluyo - Editor : Dzikry Subhanie     Sabtu, 25 Mei 2013 06:11:55

Top