Dua Kubu Islah, Ini Keputusan Mukernas PPP. Penentuan koalisi serta dukungan capres akan dimulai lagi dari awal

VIVAnews – Musyawarah Kerja Nasional III Partai Persatuan Pembangunan di Cisarua, Bogor, Kamis 24 April 2014, akhirnya memutuskan rekonsiliasi antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dengan kubu Sekjen Rohamurmuziy.

Dengan demikian, kedua pihak yang berkonflik resmi berdamai dan bersatu kembali ke dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

“Hasil Mukernas ini menyepakati pertikaian yang  terjadi di internal PPP disudahi,” kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin yang juga Ketua Steering Comittee (SC) Mukernas dalam konferensi pers usai Mukernas.

Mukernas menghasilkan 4 butir keputusan, yakni:

  • 1. Menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair.
  • 2. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan capres dan cawapres.
  • 3. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres/cawapres dari PPP.
  • 4. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.


Suryadharma Ali menyatakan menyepakati islah sesuai fatwa KH Maimoen Zubair. “Kami sepakat kembali dari titik nol. Masa lalu telah selesai. Ke depan kami sepakat bergandengan tangan, melangkahkan kaki secara tegak untuk menata bangsa ini,” kata pria yang juga Menteri Agama itu.

Kamis, 24 April 2014, 13:42 Anggi Kusumadewi, Erick Tanjung

Ada Desakan Muktamar PPP Dipercepat. Islah PPP harus dikukuhkan secara organisatoris

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saefuddin mengatakan salah satu fungsi mukernas termasuk mukernas III yang saat ini dilakukan partainya di Puncak, Bogor Jawa Barat adalah mengagendakan pelaksanaan muktamar. Sehingga menurut Lukman sah saja jika ada suara-suara yang menginginkan percepatan muktamar menjadi tahun 2014 ini.

“Saat ini memang ada suara yang meminta muktamar dipercepat dan itu sah saja. Muktamar sendiri sebenarnya sudah dipercepat paska muktamar terakhir tahun 2011, kan harusnya baru akan dilakukan muktamar lagi tahun 2016, tapi sudah dipercepat menjadi tahun 2015. Dan kalau sekarang mau dipercepat lagi menjadi tahun 2014 maka itu sah saja,” ujar Lukman di sela-sela mukernas PPP III di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis 24 April 2014.

Menurut Lukman, forum mukernas akan digunakan sebagai lembaga formal untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini melanda PPP. Meski sudah ada kesepakatan islah antara pihak-pihak yang bertikai, tidak semua peserta terutama dari wilayah tahu. Islah ini, kata dia, harus dikukuhkan secara organisatoris juga meski secara informal sudah disepakati tetap harus diformalkan.

"Formalnya ya dalam sidang pleno mukernas ini. Bagaimanapun ini organisasi satu hal yang meski diawali dengan tindakan-tindakan informal tetap harus diformalkan. Semua harus diwadahi dan menjadi legal,” jelasnya.

Dengan sidang pleno ini maka menurutnya akan dicabut semua hal yang bertolak belakang dengan islah seperti masih adanya jabatan Plt ketum yang saat ini dijabat oleh Emron Pangkapi.

“Kita kan mau ke posisi awal. Ini bukan artinya islah dengan syarat. Ini sekedar mewadahi kesepakatan informal islah itu dalam wadah formal,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar PPP, Barlianta Harahap mengatakan dorongan terhadap percepatan muktamar semakin menguat. Rapat pleno mukernas tampaknya hanya akan memutuskan apakah muktamar tersebut dilakukan sebelum atau sesudah pilpres. Dia melihat muktamar baru akan dilakukan setelah pilpres karena jika dilaksanakan sebelun pilpres waktunya sudah sangat mepet.

”Bisa saja sebulan setelah atau sebelum pilpres. Ini tergantung dari peserta mukernas,” ujarnya.

Dia membantah bahwa muktamar ini adalah upaya untuk melengserkan Suryadharma dari jabatan ketum karena posisinya sudah jatuh dan dalam muktamar pertanggungjawaban Suryadharma tidak akan bisa diterima.

”Dia bukan dilengserkan tapi jatuh. Percepatan muktamar juga sudah ada presedennya waktu SDA mengambil alih ketua umum dari Hamzah Haz,” ujarnya.

Kamis, 24 April 2014, 08:57 Dwifantya Aquina , Suryanta Bakti Susila

Top