Lukman Hakim: Elektabilitas PPP Cukup Membahagiakan

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengklaim elektabilitas partainya masih cukup bagus. Di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat elektabilitas PPP cukup membahagiakan.

"Ada perkembangan yang baik dari institusi partai. Nanti di Mukernas kita akan mendengarnya," ujar Lukman di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2).

Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan elektabilitas partainya masih dipengaruhi massa Nadhlatul Ulama (NU). Seperti basis PPP di kalangan NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan lainnya yang masih solid.

PPP juga telah menetapkan tiga kategori dalam perolehan kursi di parlemen. Yakni pesimistis, moderat dan optimistis.

"Jika perolehan kursi sama seperti pemilu 2009, yakni sekitar 50-60 kursi maka hal itu disebut pesimistis. Jika 60-70 disebut moderat dan 75-90 disebut dengan optimistis," tandas Wakil Ketua MPR ini.

Pada Mukernas 7-9 Februari di Bandung, PPP juga akan meminta masukan dari seluruh peserta. "Masukan-masukan tersebut salah satunya mengenai nama capres yang akan diusung PPP," demikian Lukman. [zul]
Senin, 03 Februari 2014 , 15:48:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe

PPP Mendukung Pilkada Melalui DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan partainya mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal tersebut kini masih dibahas di rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di DPR.

Kepada wartawan di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2014) Lukman mengatakan pemilihan tidak langsung itu salah satunya bisa mengurangi tingkat konflik horizontal.

"Kita sudah mempraktekan demokrasi perwakilan selama 60 tahun, ini bagian dari ketatanegaraan," ujarnya.

Kata dia biaya politik pemilihan langsung tidak lah murah. Oleh karena itu tidak heran banyak kepala daerah yang akhirnya terseret kasus hukum karena korupsi. Pemilihan tidak langsung menurutnya dapat mengurangi biaya politik, maupun praktik-praktirk politik transaksional.

"Untuk memastikan agar kepala daerah terpilih bukan karena banyak-banyakkan logistik. Tidak sedikit kepala daerah bergantung pada pendapatan," jelasnya.

Lukman menyinggu sila ke empat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kata dia sila itu menganjurkan demokrasi perwakilan.

"Sila ke empat adalah demokrasi perwakilan," tandasnya.

Senin, 3 Februari 2014 21:39 WIB

Waketum PPP: Banyak yang Iri Keluarga Gus Dur Merapat ke PPP

Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Lukman Hakim Saifuddin, memaklumi jika kedekatan Keluarga Gus Dur beserta kalangan Gusdurian dengan PPP yang belakangan kian nampak, menimbulkan iri pihak lain.

"Mereka yang iri dan terusik itu lalu melempar isu bahwa kedekatan itu tak memiliki dasar. Mereka katakan bahwa paham Islam yang dianut PPP tak nyambung dengan ke-Islaman Gus Dur. Benarkah itu?" kata Lukman ketika dikonfirmasi, Jumat (17/1/2013).

Menurut dia, putusan Muktamar 2011 di Bandung kembali meneguhkan bahwa PPP adalah partai berasaskan Islam dengan paham ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu paham Islam yang bersandar pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan salaf as-sholeh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth) dan toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil alamin).

"Karenanya PPP menolak segala bentuk sikap dan perilaku yang ekstrim (tatharruf), anarkhisme, radikalisme, dan budaya kekerasan lainnya," katanya.

Dijelaskan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kemajemukan yang selama ini diusung Gus Dur amat sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang dianut PPP.

"Tentu tak semua pendapat Gus Dur diamini PPP. Tapi beberapa pikiran mendasar yang diperjuangkan Gus Dur itulah yang juga menjadi landasan sekaligus arah perjuangan PPP," kata dia.

Kita maklumi saja pandangan mereka yang tak tepat dalam menilai PPP dan Gus Dur, sambil didoakan agar segera menemui jalan kebenaran.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain mengkritik agenda haul Gus Dur yang diselenggarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurutnya agenda tersebut dilakukan elite-elite PPP untuk memanfaatkan secara politik ketokohan Gus Dur tanpa pernah memahami pemikirannya.

"Singkatnya Islam yang dikembangkan PPP tidak nyambung dengan pemahaman keislaman yang dikembangkan Gus Dur. Kami, PKB sampai saat ini tetap melestarikan pandangan Islam inklusif (rahmatan Lil 'Alamin) yang dikembangkan Gus Dur. Sejak awal Gus Dur sebagai pendiri PKB terus mengingatkan kepada kami tentang perlunya mengembangkan Islam toleran, pluralis dan moderat. Kami bangga, pandangan dan pemikiran Gus Dur menjadi rujukan elite-elite dalam menerjemahkan relasi yang relevan antara negara dan agama,"ujar Malik dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Rabu(15/1/2014) malam.

Menurut Malik, upaya PPP memanfaatkan ketokohan Gus Dur tidak relevan dengan sikap dan pandangan Gus Dur terutama  pemikiran tentang Islam toleran, Islam Pluralis dan Islam yang berwatak kebangsaan. Bahkan sikap PPP seringkali kontradiktif dengan Gus Dur saat menyikapi fenomena keberagamaan.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar acara haul almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketua PPP Suryadharma Ali membantah agenda tersebut dilakukan untuk mencari simpati publik dan dukungan politik.

Jumat, 17 Januari 2014 08:05 WIB

Saksi Sebut Mbah Moen Sudah Akui Muktamar Surabaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) ternyata sudah mengakui hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Surabaya, 15-17 Oktober 2014.

Hal itu terungkap dalam kesaksian Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Sunaryo Abu Mai’n di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (2/2/2015).

Sunaryo mengatakan, pada Jumat (31/10/14) dirinya ikut rombongan Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy  sowan ke kediaman Mbah Moen di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Saya Loyal ke Institusi dan Konstitusi

Jakarta - Suryadharma Ali mempertanyakan loyalitas Lukman Hakim Saefuddin di PPP. Lukman menegaskan kesetiannya hanya untuk PPP.

"Saya tidak pernah loyal dari orang ke orang. Saya loyal ke institusi, kepada konstitusi," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/9/2014).

Lukman menegaskan dirinya loyal ke pihak yang menjalankan konstitusi partai. Menurutnya, pemecatan terhadap Suryadharma yang diambil dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP sudah sesuai konstitusi partai.

"Tidak ada satu pasal pun yang mengatakan pemberhentian ketum harus melalui Muktamar," ujarnya.

Lukman memaparkan dasar pemecatan terhadap Suryadharma ada di pasal 10 dan 12 AD ART PPP. Dalam pasal 12, disebutkan pengurus harian DPP bisa dipecat melalui rapat harian.

"Dan ketum adalah bagian dari pengurus harian," pungkasnya.

Jumat, 12/09/2014 19:03 WIB | Ahmad Toriq - detikNews

Top