3 Skema Koalisi PPP untuk Pemilu 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan tiga skema dalam membangun koalisi pada pemilu 2014. Pertama kesamaan visi, cita-cita, dan harapan membangun Indonesia ke depan.

"Prioritas programnya apa saja yang akan dijadikan dasar dalam membangun koalisi atau tidak," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/3).

Dia menjelaskan skema kedua, apakah figur bakal capres atau bakal cawapres representatif. Bahwa program-program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Ketiga, menurut dia, seberapa besar dukungan agar semua program bisa terealisasikan. "Tidak hanya mendapat dukungan parpol sebesar 20 persen. Namun dukungan publik harus didapatkan," ujarnya.

Lukman menilai, isu mengenai koalisi antara partainya dengan PDIP baru sebatas wacana. Namun belum secara resmi diusung.

Namun, menurut dia, PPP sudah membangun komunikasi politik dengan PDIP dan partai lain. "PPP membangun komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDI-P," katanya.

Dia mengingatkan, saat ini semua parpol belum secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait capres. Sehingga berita yang berkembang hanya sebatas wacana.

Dalam Mukernas PPP bulan lalu, Jokowi masuk dalam sembilan nama yang diusung 24 DPW sebagai bakal capres. Delapan nama lain di antaranya adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Jenderal Moeldoko, Ihsan Noor, Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Abraham Samad, dan Din Syamsuddin.

Jumat, 21 Maret 2014, 22:25 WIB

PPP Maksimalkan Rekrut Suara Umat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik kebersamaan Ormas Islam dalam mendukung Pemilu 2014.

Partai berlambang ka'bah itu berharap agar umat Islam dapat menggunakan hak suaranya. Umat diharapkan memberikan amanat kepadanya untuk memperbaiki situasi bangsa

"Kita akan terus memperjuangkan aspirasi umat," jelas Wakil Ketum PPP Lukman Hakim Saifudin, kepada RoL, Kamis (3/4). Aspirasi umat akan dihimpunnya.

Kemudian akan diperjuangkan kader PPP di DPRD tingkat I dan II, serta DPR RI di Senayan. Semua kader PPP yang mendapat amanah menjadi wakil rakyat diharuskan memperjuangkan cita-cita umat.

Selain itu, kader PPP yang berada di tingkat eksekutif juga diharuskan membuat program-program yang bermanfaat. Syaratnya harus yang meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat. Program harus yang memberdayakan umat agar menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

PPP menyatakan kader - kadernya sudah memiliki persepsi yang sama. Semuanya memiliki satu pandangan. "Kami ingin memaksimalkan pembangunan. Modal kami adalah amanah," imbuh Lukman.

Kamis, 03 April 2014, 14:49 WIB

Songsong Pemilu 2014, PPP ajak PKNU berkoalisi

Songsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sowan ke kantor Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) Jawa Timur. Pertemuan berlangsung Sabtu (9/2) di Gedung Astranawa Jalan Gayungsari, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menyambut kedatangan Suryadharma yang datang bersama beberapa pengurus DPP PPP seperti Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin.

PPP Capreskan Jokowi, Ical atau Prabowo? Ini yang Bikin Tak Mudah Memutuskan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum resmi memutuskan dukungan kepada salah satu calon Presiden (Capres). Apakah mendukung Capres dari PDIP Joko Widodo (Jokowi), Capres Gerindra Prabowo Subianto, atau Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie alis Ical.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan sampai saati ini dukungan para pengurus DPP dan DPW PPP masih beragam. Itu yang membuat PPP tidak mudah membuat keputusan.

"Dukungan kepada Capres nanti akan diputuskan secara final dalam Rapimnas PPP 10 Mei mendatang," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2014).

Menurut Lukman, keputusan resmi partai dibuat dalam forum resmi yakni Rapimnas.

Diberitakan sebelumnya dukungan elite PPP untuk para Capres terbelah. Ketua Umum DPP PPP  Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (2/5/2014), malam, mengumpulkan beberapa ketua DPW dan ketua PPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, mengklaim solid  mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres.

Namun kubu Sekjen PPP M Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyebut dukungan  PPP terhadap salah satu Capres belum ada.

Minggu, 4 Mei 2014 11:24 WIB

Dipanggil Presiden, SDA akan Dinonaktifkan?

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali agar menjelaskan kasus korupsi penyelenggaraan haji hingga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjeratnya sebagai tersangka, Senin (26/5).

Belum diketahui secara pasti, apakah setelah SDA menghadap Presiden SBY, ia akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Agama. Atau sebaliknya, SBY akan menonaktifkan SDA sebagai menteri untuk memudahkan proses hukum.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin memastikan, SDA siap memberikan penjelasan langsung kepada Presiden SBY terkait persoalan hukum yang menimpanya.

"Pak SDA tadi menyampaikan, besok dia akan bertemu Presiden. Dia akan menjelaskan segala tentang sangkaan terhadap dirinya ke Presiden,” kata Lukman Hakim kepada Rakyat Merdeka (JPNN.com grup), Minggu (25/5).

Menurut Lukman yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, tidak ada perubahan sikap sama sekali dari SDA sejak penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Dalam rapat Majelis Musyawarah Partai Jumat lalu, sikap SDA biasa-biasa saja. Tidak nampak wajah cemas. “Dia biasa-biasa saja,” ucapnya.

Saat ini, tambah Lukman, SDA juga tidak ke mana-mana. SDA memilih istirahat di kediaman pribadinya di Jalan Mandala VII, Pancoran, Jakarta Selatan. “Dia di rumah saja,” cetusnya.  

Sekjen PPP  Romahurmuziy menyatakan, Jumat (23/5), Majelis Musyawarah Partai memang sudah menggelar rapat khusus membahas penetapan SDA sebagai tersangka. Rapat itu dihadiri seluruh anggota MPP termasuk SDA. Di dalam rapat SDA memberi penjelasan tentang kasus yang melilit dirinya.

“Rapat berlangsung kekeluargaan diwarnai keprihatinan yang mendalam atas status hukum yang menimpa SDA. Anggota rapat menghargai penjelasan SDA atas kronologi status hukum yang dikenakan kepadanya,” jelas Romy.

Para anggota MMP, lanjutnya, percaya bahwa SDA selama ini menjalankan tugasnya sebagai menteri agama secara bijak. Karenanya, para elit partai Islam itu menaruh simpati dan memberi dukungan kepada SDA.

“Anggota rapat menyampaikan dukungan moral agar SDA dan keluarga mampu melewati semua proses hukum yang saat ini dihadapi dengan penuh kesabaran,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, MPP juga mengingatkan publik bahwa saat ini proses hukum masih berjalan. Proses tersebut harus dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Anggota rapat mengharapkan publik tidak secara sepihak menghakimi atas penetapan status hukum SDA, serta memberikan ruang yang cukup untuk SDA melakukan pembelaan diri,” pungkasnya.(rus/rmol/jpnn)

Minggu, 25 Mei 2014 , 23:21:00

Top