Waketum PPP: Melengserkan Ketua Umum Bukan Jalan Menuju Islah

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pengurus partai berlambang Kabah itu untuk tidak mempertontonkan sengketa di ruang publik. Apalagi saat ini sejumlah kader, mulai dari tingkat ranting, anak cabang sampai calon anggota legislatif tengah bersusah payah mengawal perolehan suara PPP.

"Saya mengajak kepada segenap pengurus PPP untuk berempati kepada mereka dengan memberikan dukungan semaksimal mungkin, bukan justru mempertontonkan sengketa di ruang publik," kata Lukman saat berbincang dengan detik Senin (14/4/2014).

Perbedaan pendapat di antara pengurus, menurut dia, adalah sesuatu yang wajar. Namun, mestinya bisa diselesaikan secara beradab di sebuah forum permusyawaratan partai secara konstitusional. Lukman meminta semua pengurus partai bisa melihat kepentingan yang lebih luas.

"Saling menjatuhkan sanksi dengan melengserkan ketua umum atau memecat pengurus DPW bukan jalan menuju Islah," kata Lukman.

Prahara di tubuh PPP dipicu oleh tindakan sang Ketua Umum, Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Ahad (23/3/2014) lalu. Di hadapan ribuan anggota dan simpatisan Partai Gerindra Suryadharma yang mengenakan jas berwarna hijau dengan logo PPP memuji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat. Saya makin jatuh cinta pada Pak Prabowo! Satu presiden untuk Indonesia Raya, presiden untuk kaum papa, untuk wong cilik, untuk nelayan, dan satu yang tak bisa dilupakan adalah presiden para kiai," begitu kata Suryadharma yang diberi waktu pidato singkat di hadapan Prabowo dan ribuan simpatisan Gerindra pada waktu itu.

Ahad (13/4/2014) kemarin 26 Dewan Pengurus Wilayah PPP berkumpul di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka mengusulkan agar DPP memberikan sanksi kepada Suryadharma karena dianggap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP.

Senin, 14/04/2014 15:58 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Banyak Caleg Stres dan Marak Politik Uang, UU Pemilu Diminta Diubah

Jakarta - Pemilihan Umum 2014 diwarnai aneka kejadian unik. Mulai dari kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara, hingga calon anggota legislatif yang stres karena gagal terpilih. Bagi politisi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin, pemilu tahun ini adalah yang paling 'kotor' dari lima kali pemilu yang pernah dia ikuti.

Salah satunya menurut dia, praktik politik uang sangat vulgar dijalankan. Saat seorang politisi datang ke suatu daerah untuk kampanye, warga tak lagi mendengarkan visi dan misi si calon anggota legislatif. "Tapi langsung ditanya anda 'kasih' berapa dan butuh suara berapa?," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/4/2014).

Maraknya politik uang ini menurut dia salah satunya akibat pemilihan umum yang menggunakan sistem terbuka. Para caleg berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan cara 'kotor', yakni money politics.

Fenomena ini menurut dia tentu akan sangat berbahaya. Pasalnya kemungkinan besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih adalah politisi yang didukung kemampuan finansial kuat. Sementara kader-kader partai yang potensial akan tergusur karena minimnya dukungan dana.

Lukman pun mengusulkan agar sistem pemilihan umum diubah. Pemilu tahun ini menggunakan sistem terbuka. Politisi yang mendapat suara terbanyak, dia lah yang berpotensi lolos menjadi anggota dewan.

"Mestinya pemilu nanti tidak menggunakan sistem terbuka sekali, namun juga tidak tertutup sekali," kata Lukman.

Usulan yang sama disampaikan politisi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf. Perempuan yang menjadi caleg untuk daerah pemilihan Jawa Timur VI ini mengaku juga melihat secara langsung maraknya praktik money politics.

Kamis, 17/04/2014 15:29 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Lembaga survei diminta beri pendidikan politik

Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap, agar lembaga survei memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat melalui survei, yang tak melulu mengedepankan faktor popularitas.

Menurut Lukman, sebaiknya lembaga survei membuat model survei tentang program kerja setiap calon presiden (capres) yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Ini karena lembaga survei mengedepankan popularitas saja tanpa masyarakat diberikan edukasi yang cukup, apa yang ditawarkan para calon pemimpin tersebut," ungkap Lukman, saat diskusi Capres/Cawapres Pilihan Santri, di Hotel Acacia, Matraman, Jakarta pusat (7/4/2014).

Dia melanjutkan, imbas dari survei yang mengedepankan tingkat popularitas dan elektabilitas calon, membuat masyarakat cenderung bingung menentukan calon terbaik yang diusung partai politik (parpol).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, kebiasaan lembaga survei yang menyuguhkan faktor popularitas, membuat pemilih dengan calon pemimpinnya termasuk parpol, menjadi terputus.

"Idealnya, ada kesamaan antara mimpi antara rakyat dengan pemimpinnya. Sekarang malah digantikan politik wani piro. Dan itulah yang akhirnya paling diminati," tambahnya.

Karena itu, hasilnya masyarakat mudah terjebak dengan pemberitaan yang berkembang di media massa. Bahwa untuk memilih capres hanya ditentukan oleh tingkat popularitas dan elektabilitas calon.

"Meski kita enggak tahu apakah pemimpin yang populer itu, membawa negara sebesar Indonesia itu mau kemana," tutupnya.


(maf)

Rakhmatulloh

Senin,  7 April 2014  −  14:14 WIB

Ini Syarat yang Diajukan PPP untuk Bisa Berkoalisi

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan menjatuhkan pilihannya untuk koalisi dengan partai mana setelah Rapimnas yang digelar pada 10 Mei. Lantas apa persyaratan partai berlambang kakbah itu dalam menentukan pilihannya?

"Visi misi parpol dan capres itu tentu harus sesuai dengan PPP, tidak boleh bertentangan. Secara garis besarannya, agama tetap lestari dan menjaga indonesia, negara kesatuan ini tetap terjaga. Sebagai negara pluralitas, agama justru menjadi perekat. Bagaimana ketahanan pangan, energi, dan lainnya," ungkap Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2014) dini hari.

Lukman pun tak mengelak saat ditanya apakah pihaknya akan memperhitungkan jumlah kursi menteri yang akan diberikan oleh partai yang didukungnya.

"Itu bagian paling akhir, kita lebih mengedepankan, terjaga semua hal itu. Power sharing itu nanti di paling akhir," terangnya.

Dalam penentuan arah koalisi, Partai kakbah itu telah melakukan pendekatan dengan sejumlah partai yang mendapat suara terbanyak dalam penghitungan cepat.

Seperti Ketua Umum Suryadharma Ali yang merapat ke Prabowo Subianto, mantan Ketua PPP Hamzah Haz ke Megawati, dan Wakil Ketum Emron Pangkapi ke Partai Golkar.

Dari hasil pertemuan itu, akan disaring partai mana yang dinilainya sejalan dengan visi misi partai dan juga mendapat dukungan dari seluruh DPW PPP. Selain itu, PPP juga melakukan survei internal untuk mendalami partai-partai yang akan diajak koalisi.

"Kita melakukan survei internal, tentu hasilnya belum kita sampaikan sekarang. Karena terus kita lakukan penjajakan seperti itu bukan Sekretaris DPC sana, tapi tokoh ulama kiai dan tokoh muda mewakili PPP arahnya ke mana," tandasnya. (kem)

Jum'at, 2 Mei 2014 - 03:37 wib | Angkasa Yudhistira - Okezone

PPP Belum Tentu Berkoalisi dengan Gerindra, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan belum memastikan akan berkoalisi atau tidak dengan Partai Gerindra dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 karena menunggu hasil pemilu anggota legislatif, Rabu (9/4).

"Kedatangan Pak Suryadharma Ali di kampanye Gerindra tidak lebih dari jalinan silaturahmi antarelite partai politik dan kami terapkan pada partai lain," kata Wakil Ketua PPP Lukman Hakim Saifuddin usai diskusi publik bertajuk "Capres/ Cawapres Pilihan Santri" di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini belum terbangun kesepakatan koalisi antara partainya dan Gerindra meskipun publik sudah menilai adanya hal tersebut di pemerintahan.
Menurut dia, keputusan koalisi PPP dengan partai lain akan diumumkan setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pasca-Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

"Kami akan tunggu hasil pemilu anggota legislatif, lalu akan ada rapimnas khusus dengan agenda siapa yang akan menjadi (bakal) capres-cawapres yang diusung PPP," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa calon-calon tersebut bisa dari internal maupun eksternal PPP. Namun, nama Suryadharma Ali menjadi kandidat kuat dari internal partai tersebut.

Selain itu, dia mengatakan bahwa PPP akan tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain, seperti partai berbasis massa Islam maupun nasionalis.
"Koalisi PPP terbuka bagi partai mana saja sehingga tidak hanya dengan Gerindra," katanya.

Sebelumnya, Ketum PPP Suryadharma Ali bersama Wakil Dewan Pakar PPP Djan Faridz menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3).

Kampanye tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, SDA menilai ada harapan besar tentang perubahan Indonesia ke depan dari para simpatisan Gerindra yang ada di lapangan sepak bola terbesar di Indonesia tersebut.


Senin, 07 April 2014, 16:26 WIB

Top