Saksi Sebut Mbah Moen Sudah Akui Muktamar Surabaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) ternyata sudah mengakui hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Surabaya, 15-17 Oktober 2014.

Hal itu terungkap dalam kesaksian Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Sunaryo Abu Mai’n di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (2/2/2015).

Sunaryo mengatakan, pada Jumat (31/10/14) dirinya ikut rombongan Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy  sowan ke kediaman Mbah Moen di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Dipecat karena Tidak Mau Mengundurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sudah sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Menurut Lukman, Suryadharma terpaksa dipecat karena tidak mau mengundurkan diri meski sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai, kami minta beliau (Suryadharma) mundur. Hanya dia tidak berkenan sehingga tidak ada pilihan lain. Diambillah langkah konstitusional (dipecat)," ujar Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2014).

Menteri Agama RI itu mengungkapkan, pemecatan Suryadharma itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan partai. PPP, lanjut dia, tidak ingin terbelenggu atau tersandera dengan status tersangka yang menjerat Suryadharma.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Pemecatan Suryadharma Janggal, Sinyal PPP Merapat ke Jokowi Makin Kuat)

Menurut Lukman, pencopotan Suryadharma sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 AD/ART PPP. "Sehingga rapat pengurus harian DPP bisa memberhentikan itu," kata dia.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa (9/9/2014) malam hingga Rabu (10/9/2014) dini hari. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum PPP. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi ketua umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Emron nantinya bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Kamis, 11 September 2014 | 14:19 WIB

Saya Kembalikan Jabatan Waketum

Jakarta - Lukman Hakim Saefuddin dipecat dari posisinya sebagai Waketum PPP oleh Suryadharma Ali. Menteri Agama ini tak risau menanggapi pemecatan dirinya.

"Kalau saya, silakan. Buat saya sama sekali nggak ada masalah," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/9/2014).

Lukman mengatakan jabatan waketum memang amanah yang diberikan oleh Suryadharma Ali. Oleh karenanya dia tak risau jika amanah itu dicabut oleh yang memberikan.

"Saya memaknai jabatan waketum itu amanah. Dan yang memberikan memang ketum terpilih ketika itu, Pak Suryadharma Ali. Dengan sepenuh hati saya kembalikan amanah itu," ujarnya.

Suryadharma memecat 15 pengurus PPP. Selain Lukman, ada nama Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi dan Romahurmuziy. 3 Nama yang disebut terakhir bahkan dipecat dari keanggotaan PPP.

Keputusan pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014 yang ditembuskan ke Mendagri, Menkum HAM, Kapolri, Ketua KPU, Bawaslu dan DPW-DPC se-Indonesia.

Jumat, 12/09/2014 18:54 WIB | Ahmad Toriq - detikNews

Pengamat: Sikap Lukman Angkat Citra PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Keputusan Lukman Hakim Saifuddin mundur dari daftar caleg terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap memilih menjabat sebagai Menteri Agama hingga selesai mendapat aspresiasi publik. Bahkan, sikap Lukman tersebut dinilai mampu mengangkat citra parpol berlambang kabah tersebut.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, secara etis sikap dari Lukman tersebut sangat langka sehingga layak diapresiasi. Menurut dia, justru yang terjadi sebaliknya sejumlah menteri memilih mundur guna bisa dilantik sebagai anggota DPR.

"Yang dilakukan Pak Lukman sangat berbeda dengan koleganya di kabinet. Justru Pak Lukman rela melepaskan kepastian jabatan selama lima tahun di parlemen," kata Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sudah seharusnya politisi konsisten di dalam satu jabatan. Sehingga publik tidak menilainya hanya mengejar jabatan. "Kan tidak bagus habis dari legislatif pindah ke eksekutif setelah itu pindah lagi ke legislatif. Ini kultur yang tidak bagus," terang Yunarto.

Sementara secara politis, lanjut dia, sikap Lukman tersebut bisa membuka jalan komunikasi antara PPP dengan pihak Jokowi-JK agar bisa ikut bergabung di kabinet. Menurut Yunarto, sejauh ini kinerja Lukman Hakim cukup bagus dan diapresiasi publik.

"Kinerja cukup bagus dibanding Suryadharma Ali. Kinerja Lukman selama ini sudah mengangkat citra PPP, ditambah lagi dengan kerelaan dia memilih mengundurkan diri dari caleg terpilih, maka akan berdampak positif ke PPP," tandas Yunarto.

Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, sikap Lukman tersebut seolah-olah menjadi indikasi bakal bergabungnya PPP ke Jokowi-JK. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan kalau kedua pihak bakal bergabung. "Dalam politik memang tidak semuanya tersurat, banyak yang hanya tersirat," terang Arief.

Dia mengungkapkan, Lukman telah berani mengambil risiko untuk tidak dilantik, meskipun konstituennya di daerah pemilihan menginginkan Lukman untuk berkarya di parlemen. "Tapi Lukman sepertinya ingin menunjukkan profesionalisme kerja dibanding pertimbangan politik," ujar alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.


Jumat, 05 September 2014, 20:12 WIB

Aksi Saling Pecat, Lukman Minta Pengurus Lihat AD/ART

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melakukan aksi balasan dengan memecat sejumlah pengurus harian PPP. Salah satunya adalah Wakil Ketua PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang tak lain pejabat yang menggantikannya di kursi pemerintahan.

Apa tanggapan Lukman soal ini?
Ia mengatakan PPP adalah milik umat dan milik bersama. Karena itu, ketika menjalankan roda kepengurusan partai harus berlandaskan konstitusi partai.

"Siapa pun pengurus, khususnya memang harus berlandaskan AD/ART," katanya, Ahad (14/9).

Lukman tak menegaskan kubu mana yang melanggar konstitusi partai. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari AD/ART yang dimiliki PPP.

"Dilihat di AD/ART-nya seperti apa. Saya membatasi diri untuk tidak berbicara soal itu," katanya.

Senin, 15 September 2014, 07:22 WIB

Top