PPP Sumbar Ingin Lukman Hakim Jadi Ketua Umum PPP

TEMPO.CO, Padang - Sejumlah dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumatera Barat menginginkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP pada Muktamar PPP, 23 Oktober 2014.

"Saya dengar, banyak DPC yang inginkan Lukman," ujar Ketua DPW PPP Sumatera Barat Yulfadri Nurdin, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca juga: Majelis Syariah PPP: Muktamar Dipercepat dan Islah)

Yulfadri menuturkan Lukman memiliki rekam jejak yang bagus di partai berlambang Ka'bah ini. Lukman dianggap mengikuti sifat bapaknya, KH Saifuddin Zuhri, yang merupakan pendiri PPP dan pernah menjadi Menteri Agama era Sukarno.

Menurut Yulfadri, Lukman dikenal sebagai sosok yang santun dalam berpolitik. Lukman tidak memihak dan menjadi penengah saat partai ini berkonflik. "Dia tidak ambisius, berpengalaman dalam memimpinb dan mampu berkomunikasi dengan elite politik di Tanah Air," ujarnya.

Apalagi Lukman memiliki integritas yang jelas. Demi tanggung jawab sebagai Menteri Agama, Lukman rela mengundurkan diri sebagai anggota DPR 2014-2019. "Dia korbankan jabatan lima tahun untuk mengemban tanggung jawab yang tinggal satu bulan lagi. Ini langka terjadi," tuturnya.

Yulfadri mengaku Lukman belum membuka diri untuk maju dalam Muktamar PPP nanti. "Belum ada komunikasi ke arah sana," katanya. Kendati demikian, Yulfadri tetap berharap dan menanti Lukman mencalonkan diri.

KAMIS, 09 OKTOBER 2014 | 09:23 WIB

Saya Kembalikan Jabatan Waketum

Jakarta - Lukman Hakim Saefuddin dipecat dari posisinya sebagai Waketum PPP oleh Suryadharma Ali. Menteri Agama ini tak risau menanggapi pemecatan dirinya.

"Kalau saya, silakan. Buat saya sama sekali nggak ada masalah," kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/9/2014).

Lukman mengatakan jabatan waketum memang amanah yang diberikan oleh Suryadharma Ali. Oleh karenanya dia tak risau jika amanah itu dicabut oleh yang memberikan.

"Saya memaknai jabatan waketum itu amanah. Dan yang memberikan memang ketum terpilih ketika itu, Pak Suryadharma Ali. Dengan sepenuh hati saya kembalikan amanah itu," ujarnya.

Suryadharma memecat 15 pengurus PPP. Selain Lukman, ada nama Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi dan Romahurmuziy. 3 Nama yang disebut terakhir bahkan dipecat dari keanggotaan PPP.

Keputusan pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014 yang ditembuskan ke Mendagri, Menkum HAM, Kapolri, Ketua KPU, Bawaslu dan DPW-DPC se-Indonesia.

Jumat, 12/09/2014 18:54 WIB | Ahmad Toriq - detikNews

Dipecat karena Tidak Mau Mengundurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com —Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sudah sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Menurut Lukman, Suryadharma terpaksa dipecat karena tidak mau mengundurkan diri meski sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai, kami minta beliau (Suryadharma) mundur. Hanya dia tidak berkenan sehingga tidak ada pilihan lain. Diambillah langkah konstitusional (dipecat)," ujar Lukman di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2014).

Menteri Agama RI itu mengungkapkan, pemecatan Suryadharma itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan partai. PPP, lanjut dia, tidak ingin terbelenggu atau tersandera dengan status tersangka yang menjerat Suryadharma.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Pemecatan Suryadharma Janggal, Sinyal PPP Merapat ke Jokowi Makin Kuat)

Menurut Lukman, pencopotan Suryadharma sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 AD/ART PPP. "Sehingga rapat pengurus harian DPP bisa memberhentikan itu," kata dia.

PPP menyelenggarakan rapat pengurus harian pada Selasa (9/9/2014) malam hingga Rabu (10/9/2014) dini hari. Di dalam rapat itu diputuskan Suryadharma dicopot dari posisinya sebagai Ketua Umum PPP. Suryadharma melakukan walk out dan tidak menerima pencopotannya itu.

Saat ini, posisi ketua umum dipegang oleh Emron Pangkapi yang diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Emron nantinya bertugas menjalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) sebagai persiapan pelaksanaan muktamar untuk mencari ketua umum baru.

Kamis, 11 September 2014 | 14:19 WIB

Presiden Jokowi Buka Munas Alim Ulama dan Konbes NU

Buka Munas NUPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) karena sebagai jamiah diniah islamiah terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan, dalam menjaga, dalam merawat negara besar Indonesia yang kita cintai bersama.

“Sejarah telah membuktikan Jam’iyah Nadhlatul Ulama selalu berada di garis terdepan bukan saja dalam merebut kemerdekaan tetapi juga di dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hubbul wathan minal iman,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) ke-2 tahun 2019 Nadhlatul Ulama,

Aksi Saling Pecat, Lukman Minta Pengurus Lihat AD/ART

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melakukan aksi balasan dengan memecat sejumlah pengurus harian PPP. Salah satunya adalah Wakil Ketua PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang tak lain pejabat yang menggantikannya di kursi pemerintahan.

Apa tanggapan Lukman soal ini?
Ia mengatakan PPP adalah milik umat dan milik bersama. Karena itu, ketika menjalankan roda kepengurusan partai harus berlandaskan konstitusi partai.

"Siapa pun pengurus, khususnya memang harus berlandaskan AD/ART," katanya, Ahad (14/9).

Lukman tak menegaskan kubu mana yang melanggar konstitusi partai. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari AD/ART yang dimiliki PPP.

"Dilihat di AD/ART-nya seperti apa. Saya membatasi diri untuk tidak berbicara soal itu," katanya.

Senin, 15 September 2014, 07:22 WIB

Top