Hari ini hasil Mukernas Diumumkan, SDA Capres PPP?

INILAH.COM, Bandung - Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II akan diumumkan Minggu (9/2/2014) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung. Namun belum diketahui siapa calon presiden (capres) yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Kandidat kuat capres dari partai berlambang kabah ini menyebut nama Suryadharma Ali. Meski belum diumumkan, internal partai sudah mendukung penuh menteri agama ini maju untuk mendapatkan kursi RI 1. Apakah SDA akan deklarasi hari ini?

Ketua SC Mukernas II PPP, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan hasil Mukernas II akan diumumkan di Sabuga pukul 13.00 siang ini. Pengumuman tersebut bertepatan dengan hari lahir (harlah) PPP ke 41.

"Mohon teman-teman pers bisa bersabar karena resminya hasil mukernas ini akan disampaikan dalam acara tersebut," kata Lukman usai Mukernas II di Grand Royal Panghegar, Kota Bandung, Minggu (9/2/2014) dini hari.

Menurut dia, segala sesuatu mengenai langkah PPP dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014 ataupun capres akan diumumkan pada saat itu. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh peserta mukernas.

"Nanti disampaikan di Sabuga," kata dia.

Ditanya apakah PPP akan mendeklarasikan Capres? Lukman kembali meminta untuk bersabar menunggu. Menurut dia deklarasi menyatakan isi dari Mukernas.

"Tapi isinya apa sebaiknya kami berharap bisa menahan diri bersabar," kata dia.

Disinggung mengenai beberapa nama tokoh nonpartai PPP masuk bursa Capres, Lukman menyatakan akan diumumankan di Sabuga.

"Nama itu kan nama-nama yang beredar, tapi apakah itu yang menjadi keputusan mukernas, sebaiknya kita tunggu. Nama itu sudah beredar yang disampaikan para peserta. Keputusannya seperti apa ya bersabar," tegas dia.

Sementara Suryadharma Ali enggan berkomentar banyak usai hadir dalam Mukernas II di Bandung. Mukernas yang selesai hingga dini hari ini membuat SDA juga tampak lelah. Dia menyerahkan kepada ketua Mukernas II.

"Biar pak Lukman yang berkompeten," kata SDA meski serbuan pertanyaan dilontarkan wartawan. [ito]

Pengamat: Sikap Lukman Angkat Citra PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Keputusan Lukman Hakim Saifuddin mundur dari daftar caleg terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tetap memilih menjabat sebagai Menteri Agama hingga selesai mendapat aspresiasi publik. Bahkan, sikap Lukman tersebut dinilai mampu mengangkat citra parpol berlambang kabah tersebut.

Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, secara etis sikap dari Lukman tersebut sangat langka sehingga layak diapresiasi. Menurut dia, justru yang terjadi sebaliknya sejumlah menteri memilih mundur guna bisa dilantik sebagai anggota DPR.

"Yang dilakukan Pak Lukman sangat berbeda dengan koleganya di kabinet. Justru Pak Lukman rela melepaskan kepastian jabatan selama lima tahun di parlemen," kata Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sudah seharusnya politisi konsisten di dalam satu jabatan. Sehingga publik tidak menilainya hanya mengejar jabatan. "Kan tidak bagus habis dari legislatif pindah ke eksekutif setelah itu pindah lagi ke legislatif. Ini kultur yang tidak bagus," terang Yunarto.

Sementara secara politis, lanjut dia, sikap Lukman tersebut bisa membuka jalan komunikasi antara PPP dengan pihak Jokowi-JK agar bisa ikut bergabung di kabinet. Menurut Yunarto, sejauh ini kinerja Lukman Hakim cukup bagus dan diapresiasi publik.

"Kinerja cukup bagus dibanding Suryadharma Ali. Kinerja Lukman selama ini sudah mengangkat citra PPP, ditambah lagi dengan kerelaan dia memilih mengundurkan diri dari caleg terpilih, maka akan berdampak positif ke PPP," tandas Yunarto.

Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, sikap Lukman tersebut seolah-olah menjadi indikasi bakal bergabungnya PPP ke Jokowi-JK. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan kalau kedua pihak bakal bergabung. "Dalam politik memang tidak semuanya tersurat, banyak yang hanya tersirat," terang Arief.

Dia mengungkapkan, Lukman telah berani mengambil risiko untuk tidak dilantik, meskipun konstituennya di daerah pemilihan menginginkan Lukman untuk berkarya di parlemen. "Tapi Lukman sepertinya ingin menunjukkan profesionalisme kerja dibanding pertimbangan politik," ujar alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.


Jumat, 05 September 2014, 20:12 WIB

PPP: Izinkan Polwan Berjilbab!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin meminta Polri memperbolehkan Polisi Wanita (Polwan) mengenakan jilbab saat bertugas. Pasalnya hal itu merupakan bentuk kebebasan menjalankan ajaran agama dan pelarangannya sama dengan melanggar HAM.

"Tak ada yang dirugikan dari penggunaan jilbab oleh Polwan di kalangan institusi kepolisian kita," kata Lukman saat dihubungi pada Jumat (14/6/2013). Lukman menegaskan, penggunaan jilbab tak akan memengaruhi kinerja Polwan, baik secara kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri. Terlebih, kata Lukman, banyak instansi atau lembaga pemerintahan lain yang diperbolehkan mengenakan jilbab tanpa membawa dampak negatif apapun.

"Semoga perubahan aturan tentang pakaian seragam berjilbab ini segera ditetapkan tanpa harus menunggu gejolak yang semakin besar di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Frengky Sompie mengatakan, Polisi Wanita (Polwan) harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak dapat mengenakan jilbab, kecuali mereka yang bertugas di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005.

Ronny menjelaskan, pengecualian di Aceh berlaku karena perempuan wajib mengenakan jilbab. Ronny mengatakan, saat awal masuk ke institusi Polri, Polwan tersebut sudah tahu ketentuan berseragam di Korps Bhayangkara itu.

Editor : Hindra

Penulis : Indra Akuntono
Jumat, 14 Juni 2013 | 20:08 WIB

Lukman Hakim Yakin Konflik PPP Tak Akan Lahirkan Partai Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin yakin perpecahan di partainya tidak akan berujung pada lahirnya partai baru seperti yang terjadi di partai lain. Menurut dia, saat ini PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan kepengurusan yang sah atau tidak.

"Enggaklah. Enggak sampai ke sana, mudah-mudahan selesai," ujar Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Lukman, yang kini menjabat Menteri Agama, menilai, Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang menafsirkan mana pengurus yang sah dan yang tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dia berharap, semua elemen PPP tunduk pada AD/ART partai. Namun, mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu tidak mau berkomentar lebih lanjut apakah pemecatan dan pengangkatan pengurus baru yang dilakukan Suryadharma Ali sah atau tidak berdasarkan AD/ART.

"Ya, itu nanti akan dipelajari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) mana yang sesuai dengan konstitusi partai, AD/ART partai," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pasca-pemilu presiden, PPP kembali mengalami konflik internal. Pada 9 September lalu, Suryadharma Ali dipecat dari posisi ketua umum oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP melalui Rapat Pengurus Harian PPP.

Pemecatan yang digerakkan kubu Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy (Romy) didukung oleh 28 dewan pimpinan wilayah. Emron akhirnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Suryadharma menolak pemecatan itu. Dia menganggap pencopotan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar.

Suryadharma yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama melakukan konsolidasi ke dewan pimpinan cabang. Dia juga memecat sejumlah pengurus DPP, mulai dari Romahurmuziy dan Emron, serta dua Wakil Ketua Umum lain, yakni Lukman Hakim dan Suharso Monoarfa. Suryadharma juga mengangkat pengurus lain yang merupakan loyalisnya.

Puncaknya, faksi Emron Pangkapi mendaftarkan struktur baru pengurus DPP PPP. Suryadharma pun melakukan hal yang sama dengan mendaftarkan kepengurusan yang dibentuknya ke Kementerian Hukum dan HAM.


Rabu, 17 September 2014 | 18:09 WIB

Top