Parpol Islam Mau Usung Capres Sendiri

AMBANG batas presiden yang terlalu tinggi agaknya sulit digapai oleh parpol. Ini memaksa parpol harus berkoalisi untuk mengusung capres. Selama hasil pemilu belum diketahui, hasil survei elektabilitas capres terasa mubazir.

Jakarta – Partai Islam masih belum habis harapan untuk mengusung capres sendiri. PPP mengaku mengantongi sejumlah capres muslim yang potensial, tapi sengaja belum dikeluarkan.

"Tokoh itu akan dimunculkan pada waktu dan moment yang tepat nantinya. Saat ini masih akan menanti momentum  pas," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (6/11).

Momentum yang ia maksud adalah ketika capaian parpol terhadap ambang batas presiden telah diketahui. Lantaran batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional terlalu berat, ia yakin tak satu pun parpol yang sanggup menggapainya.

Dengan kondisi itu, Lukman menganggap wacana elektabilitas capres dalam sejumlah survei adalah sia-sia. Sebab, figur capres yang berelektabilitas tinggi sekalipun belum tentu punya tiket untuk maju ke Pilpres 2014. Sepanjang hasil pemilu belum diumumkan, sulit diprediksi siapa paling moncer jadi capres.

"Karena setiap capres harus mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang berhasil memenuhi syarat presidential treshold," ujarnya.

Menurut Lukman, mengusung capres tidaklah sesederhana mengumumkan hasil survei. Setiap parpol dihadapkan pada masalah yang kompleks. Mulai dari penentuan pasangan, koalisi dukungan, sinkronisasi platform, hingga kesepakatan soal janji politik. Mengusung visi sebagai rumah besar umat Islam, PPP boleh jadi menggandeng partai-partai lain yang sejenis.

"Capres memang dipaksa oleh aturan (presidential treshold) untuk berkoalisi," ujarnya.

Penulis : Jay Waluyo - Editor : Hadi Rahman     
Kamis, 7 November 2013 08:30:46

Jokowi Capres Jangan Sampai Ganggu Tugas Gubernur Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan hak siapapun warga negara Indonesia termasuk seorang pejabat negara untuk dicalonkan Presiden atau wakil Presiden.

"Kalau menurut saya intinya semua orang memiliki hak yang sama menjadi presiden meski masih menjabat jabatan tertentu," kata Lukman di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (17/3/2014).

Partai Gerindra mewacanakan Ketua KPK Abraham Samad sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) dari Capres Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah kalangan menilai gagasan ini kurang etis mengingat Abraham masih menjabat ketua KPK. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta namun telah dicalonkan Presiden oleh PDIP.

Menurut Lukman, persoalan etis tidak etis sebaiknya dijawab langsung Abraham Samad atau Jokowi. "Apakah etis atau tidak sebaga Cawapres padahal dia ketua KPK sebaiknya dijawab bersangkutan," kata Lukman.

Dikatakan pertanyaan yang sama bisa ditujukan kepada Joko Widodo alias Jokowi yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta padahal sudah dicalonkan sebagai Presiden dari PDI-Perjuangan.

"Pak Jokowi yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta juga perlu menjawabnya etis atau tidak. Sebab jangan sampai pencalonannya mengganggu kinerja yang bersangkutan," kata Lukman.

Senin, 17 Maret 2014 13:55 WIB

PPP tolak dana saksi pemilu Rp 660 miliar

Merdeka.com - Dana saksi dalam pemilihan umum hingga kini terus menuai polemik. Dana saksi sebesar Rp 660 miliar itu merupakan uang negara dan hanya dijadikan bancakan partai-partai politik.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin dengan tegas menolak dana saksi pemilu yang menggunakan APBN itu diberikan kepada partai politik. Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengamankan suara dalam proses pelaksanaan pemilu.

"Makanya negara harus bertanggung jawab terhadap pengamanan suara-suara ini sejak dari TPS lalu PPK dan kabupaten kota sampai tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional," ujar Lukman kepada wartawan di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Oleh karena itu, tegas dia, perlu ada saksi independen dan netral. "Sebaiknya dana saksi tidak diberikan ke parpol walau tiap parpol punya saksinya masing-masing. Tapi negara menyiapkan saksi yang berfungsi mengawal suara-suara itu," tegas Lukman.

Lukman menyatakan, seharusnya negaralah menyediakan saksi. Sehingga tidak perlu lagi ada uang APBN digelontorkan ke tiap partai politik.

"Saksi harus disediakan oleh negara, bukan parpol," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengucurkan dana RP 660 miliar untuk dana saksi pemilihan umum di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kebijakan yang menguntungkan partai politik ini disebut untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih adil buat semua pihak.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana saksi ini nantinya akan dikucurkan langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanfaatannya baik untuk pemilu legislatif maupun presiden.

"Supaya pemilunya lebih adil, lebih fair. Karena kita merasa kalau tidak ada saksinya yang mewakili partai, kita nanti dicurangin," ujarnya.
[has]
Reporter : Muhammad Sholeh | Senin, 27 Januari 2014 11:49

Mahfud Bisa Jadi Capres Koalisi Partai Islam

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. berpeluang dicalonkan menjadi presiden melalui koalisi partai Islam atau poros tengah sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu 1999 ketika Poros Tengah mengusung Abdurrahman Wahid.

Dengan demikian, peluang Mahfud akan membesar. Ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar. Dia menilai peluang Mahfud untuk dicalonkan menjadi presiden sangat besar. "Kemungkinan koalisi poros tengah sangat mungkin," kata Marwan ketika dihubungi Rabu, 28 Agustus 2013. Dia mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan Mahfud. Namun belum terjalin komunikasi antarpartai Islam untuk membahas soal koalisi poros tengah.

Marwan mengatakan Mahfud sampai saat ini masih kader Partai Kebangkitan Bangsa. Saat Mahfud menjadi hakim konstitusi, semua jabatan yang berkaitan dengan partai politik ditanggalkan sementara.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengatakan koalisi poros tengah bisa saja terjadi. Tapi, kata dia, PPP masih menunggu kemungkinan perubahan presidential threshold atau syarat perolehan suara partai untuk mengusung calon presiden. Bila angka 20 persen dihilangkan, PPP bakal mengusung calon tanpa koalisi.

Kalau peraturan tersebut tak berubah, kata Lukman, partainya akan menunggu hasil pemilihan legislatif. "Jika suara hasil pemilu tak mencukupi, kami bisa mengadakan koalisi," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Lukman menuturkan, PPP membuka peluang untuk semua calon yang bakal diusung menjadi presiden. Tak hanya Ketua Umum Suryadharma Ali, kata Lukman, partainya membuka peluang untuk Mahfud Md. Partai berlambang Kakbah ini sudah membuka komunikasi dengan Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud Md. mengatakan bersedia menjadi calon presiden 2014. Ada tiga cara yang saat ini dia pertimbangkan, yakni mengikuti konvensi Partai Demokrat, menjadi capres dari partai tertentu, dan diusung koalisi partai.

SUNDARI

Rabu, 28 Agustus 2013 | 16:51 WIB

Top