PPP: Daripada Perppu, Lebih Baik Revisi UU MK

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan lebih baik bila perbaikan di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan dengan amandemen UU MK daripada menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kan tujuannya sama yakni memperbaiki institusi MK. Wadah hukumnya apa? Bagi PPP wadah hukum UU dengan cara direvisi itulah yang paling ideal," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (16/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR juga menyatakan DPR berada dalam posisi sulit soal Perppu MK yang rencananya dikeluarkan Presiden. Sebab DPR hanya bisa menyetujui atau menolak, tanpa bisa membahas isinya.

Sementara di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa Perppu yang akan dikeluarkan Presiden SBY adalah solusi sepihak.

Dia juga mengingatkan Pemerintah bahwa semua pihak geram dengan perilaku Ketua MK nonaktif Akil Muchtar. Namun jangan sampai hal demikian ditanggapi dengan emosional oleh pihak lain.

"Sekecewa apapun jangan sampai secara emosional terlontar wacana pembubaran MK, kurangi kewenangan MK, tuntut mundur semua hakim MK, dan desakan lain yang justru bisa menimbulkan persoalan baru," tandasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ARD

Rabu, 16 Oktober 2013 | 17:43
PPP: Daripada Perppu, Lebih Baik Revisi UU MK

Target 67 Kursi DPR, PPP Genjot Pembekalan

Starberita - Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan pembekalan terhadap para calon anggota Dewan dari partai berlambang kabah tersebut. Hari ini, Minggu (15/9), misalnya. Selain menggelar halaqoh kiai, PPP juga mengadakan pembekalan caleg DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Semarang.

Pembekalan ini untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para caleg sehingga nantinya mereka punya bekal yang cukup ketika duduk di parlemen. Selama pembekalan, para caleg mendapatkan materi dari elite PPP seperti Sekjen M Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin yang juga Wakil Ketua MPR RI serta para akademisi.

Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubungan Media, M Arwani Thomafi mengatakan, pembekalan caleg ini sekaligus untuk melakukan pemetaan kekuatan setiap daerah pemilihan (dapil). Tujuannya, agar target perolehan 67 kursi secara nasional bisa terealisasi.“Pembekalan ini dilakukan di seluruh Indonesia secara bertahap. Dalam minggu ini dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah setelah sebelumnya dilakukan di Yogyakarta,” ujar Arwani kepada pers.

Sekretaris Fraksi PPP ini mengungkapkan, pembekalan caleg sangat penting untuk memberikan informasi mengenai kekuatan maupun tantangan pada Pemilu 2014. Selain itu, forum tersebut sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi antarcaleg sehingga bisa bersinergai saat di lapangan.“Dengan pemahaman seperti ini, nantinya semua caleg akan bersinergi dan tidak saling menjatuhkan ketika di lapangan,” urai anggota Komisi V DPR ini.(RMO/MBB)

Minggu, 15 September 2013 21:00

Konstituen PPP Lebih Cocok ke Foke

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Setelah gagal mengusung pasangan Alex-Nono, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan merapat kemana di putaran dua.  Hanya saja, melihat basis konstituen di DKI Jakarta, PPP lebih dekat ke pasangan calon Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrawi Ramli.

''Konstituen kami di DKI sepertinya ke Foke ketimbang Jokowi.

PPP Merasa Aman dari Kutu Loncat

Jakarta - Partai NasDem mengklaim menggaet 37 anggota DPR RI dari berbagai parpol untuk Pemilu 2014. Namun, PPP yakin tak satu pun anggotanya akan meloncat ke NasDem.

"Dari PPP belum ada. Saya yakin politisi PPP tidak ada politisi seperti itu. Jadi bagaimana garis perjuangan partai berjuang di parlemen. Jadi kalau orang berpindah-pindah partai itu, saya tidak tahu bagaimana integritasnya," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin,

PPP Usulkan UU MK Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi. Hal tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang sedang menimpa MK pascapenangkapan dan penahanan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap.

"Fraksi PPP ambil langkah proaktif dengan mengajukan revisi UU MK," kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saifuddin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Lukman menjelaskan, revisi UU MK merupakan cara paling ideal untuk mengembalikan kredibilitas MK. Pasalnya, dalam revisi UU tersebut, semua pihak terkait, termasuk masyarakat akan terlibat dalam pembahasan substansi yang akan direvisi atau disempurnakan.

Lebih jauh, Lukman menyampaikan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan segera ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanyalah sebuah norma pengikat yang perumusannya dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Selain itu, kewenangan DPR untuk turut membahas substansi dari perppu itu juga dipangkas. Alhasil, DPR hanya dapat sebatas menerima atau menolak Perppu tersebut. "Perppu juga tidak bisa menangkap suara-suara yang berkembang di masyarakat. Jadi, revisi UU MK jauh lebih mengakomodasi suara-suara yang berkembang dalam rangka menyempurnakan UU MK," ujarnya.

Adapun empat poin revisi itu adalah mengenai rekrutmen hakim MK, syarat menjad hakim MK, pengawasan terhadap Hakim MK, dan mekanisme dalam persidangan hakim MK atau panel hakim.

Ditambahkan, penerbitan perppu terkait MK dikhawatirkan akan memicu Parlemen menggunakan hak menyatakan pendapat. Terlebih, penerbitan tersebut memeroleh tentangan.

"Itu kekhawatiran PPP kalau isi Perppu itu menjadi pintu masuk bagi DPR menggunakan hak menyatakan pendapat," kata Lukman.

Seperti diberitakan, Sabtu (5/10/2013), Presiden SBY berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Kelima langkah itu meliputi, pertama, peradilan di MK diharapkan sangat hati-hati dan MK agar menunda persidangan jangka pendek. Kedua, penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat dipercepat dan konklusif.

Ketiga, Presiden berencana menyiapkan Perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK. Keempat, dalam perppu itu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Kelima, MK diharapkan melakukan audit internal.

Terkait dengan rencana pembuatan perppu, Presiden SBY mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK. Presiden menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkannya ke DPR, dan diharapkan Perppu tersebut bisa menjadi UU.

Penulis: Indra Akuntono
Rabu, 16 Oktober 2013 | 15:45 WIB
Editor : Hindra Liauw

Top