Pencapresan SDA Menguat Jelang Mukernas II PPP

JAKARTA - Penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) sebagai satu-satunya calon presiden (Capres) dari internal PPP semakin menguat jelang diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP di Bandung 7-9 Februari 2014 mendatang.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Syafuddin saat konferensi pers persiapan Mukernas II PPP di markas partai berlambang Kabah itu, Jalan Dipenoegoro, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

"Di internal sendiri suara cukup beragam, padangan sangat mengemuka, ada yang menghendaki Ketum Pak SDA agar diusung sebagai salah satu kandidat, bahkan sebagian besar menghendaki Pak SDA satu-satunya kandidat capres PPP," kata Lukman.

Namun begitu, lanjutnya, tidak sedikit juga suara internal partai yang menghendaki adanya nama lain dari luar partai untuk dicapreska PPP. Mengenai sosoknya, ada dari kalangan tokoh asal parpol lain, ada juga tokoh non parpol. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan hangat dalam Mukernas II PPP nanti.

"Jadi menyangkut figur ada pandangan, apakah pak SDA saja atau akan mengakomodasi nama lain, ini yang kita dengar dalam Mukernas," ujar Ketua Pengarah (SC) Mukernas II PPP itu.

Mukernas II PPP di Bandung akan diselenggarakan 7-9 Februari 2014. Selain isu Capres, agenda utama lain yang dibahas adalah persiapan PPP menghadapi Pemilu legilatif 2014, April mendatang. Hal ini berkaitan dengan target perolehan kursi DPR RI.

Di internal PPP, Mukernas merupakan forum kedua tertinggi setelah Muktamar. Rencananya Mukernas akan dihadiri sekitar 300 orang peserta dari unsur DPP PPP, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar serta para Ketua Departemen.

Kemudian forum ini juga dihadiri para Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi, Pimpinan Fraksi MPR, DPR dan para anggota partai yang menjabat sebagai penyelenggara negara. (fat/jpnn)

Nasional
Senin, 03 Februari 2014 , 15:29:00

Suryadharma, JK PPP presidential candidates

The United Development Party (PPP) is scheduled to hold a national meeting this weekend during which it will deliberate who will be the party’s presidential candidate.

Deputy chairman of the party, Lukman Hakim Saifuddin, said that the majority of party members would likely nominate party chairman Suryadharma Ali, who is also the Religious Affairs Minister.

Lukman,however, also said that other party members wanted alternative candidates such as former vice president Jusuf Kalla.

“Other than the party chairman, we need to introduce other names to promote,” Lukman said as quoted by tribunnews.com.

Lukman said that the party would not likely announce its presidential candidate during the weekend meeting.

Responding to a possible presidential bid by Suryadharma, pro-pluralism activists said that they were concerned, given the minister’s penchant for making inflammatory statements.

Suryadharma has called the Shiite branch of Islam heretical because it deviated from mainstream Islamic teachings. He also made similar comments about the Islamic Ahmadiyah sect.

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, February 04 2014, 7:49 AM

Jokowi Masuk Daftar Kandidat Capres PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, 7-9 Februari 2014, adalah membahas tentang calon presiden yang akan diusung partai tersebut. Selain Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai capres internal, akan dibahas juga beberapa nama kandidat capres dari eksternal PPP. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu yang masuk dalam daftar kandidat capres yang akan diusung PPP.

"Calon alternatif seperti yang kemarin pada Mukernas I disebut-sebut, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Khofifah, dan sekarang nama Jokowi juga sudah mulai kami perhitungkan," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2/2014) siang.

Lukman optimistis, partainya bisa merangkul satu dari sekian nama tersebut karena belum satu pun yang resmi didukung oleh partainya masing-masing. Nama Mahfud dan JK selama ini masuk dalam bursa capres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurut Lukman, keduanya masih harus bersaing dengan alternatif calon lainnya, Rhoma Irama.

Sementara itu, Anies Baswedan yang menjadi salah satu peserta Konvensi Capres Demokrat juga harus bersaing dengan sepuluh peserta lain. Adapun Jokowi juga belum diusung secara resmi oleh PDI-P.

Lukman mengatakan, selain soal calon presiden yang akan diusung, Mukernas juga akan membahas waktu pendeklarasian capres.

"Pertama adalah sebelum pemilu legislatif digelar. Yang kedua adalah setelah pemilu legislatif dilaksanakan, setelah kami tahu perolehan suara," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, dengan mengusung capres sebelum pemilu legislatif, diharapkan capres yang diusung akan mendongkrak elektabilitas suara PPP. Namun, PPP juga masih mempertimbangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Untuk memenuhi batas presidential threshold, menurut Lukman, cukup berat. Oleh karena itu, PPP juga memperhitungkan opsi kedua, yakni pendeklarasian setelah pemilu legislatif.

News / Nasional
Senin, 3 Februari 2014 | 14:49 WIB

PPP: Pemilu Serentak Putusan MK yang Terbaik

Liputan6.com, Jakarta : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 sudah benar. Langkah tersebut bahkan dianggap yang terbaik.

"Setiap putusan yang dikeluarkan MK pasti tidak semua orang senang. Tapi putusan MK itu terbaik dalam konteks saat ini," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi yang bertema Dramaturgi Pemilu Serentak di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1/2014).

Lukman juga menjelaskan bahwa per tanggal 26 Maret 2013 sudah disepakati oleh seluruh hakim MK bahwa pemilu akan dilaksanakan serentak. Namun saat itu masih ada 2 hal yang menjadi pertimbangan. Yakni mengenai waktu pelaksanaan dan penghapusan presidential threshold.

Keputusan tersebut pun saat itu masih dalam bentuk lisan. Oleh karena itu, putusan tersebut diserahkan kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK pengganti Mahfud MD untuk ditindaklanjuti. Namun terus berlarut-larut dan tak kunjung dikeluarkan hasil putusannya.

"Setelah diserahkan ke Akil, MK menghadapi banyak kasus yang harus diselesaikan. Saat itu sedang 'banjir' sengketa hasil pilkada di MK. Ditambah lagi kasus yang menjerat Akil," jelas Lukman.

Menurut Lukman, meski putusan saat itu dikeluarkan pada bulan April atau Mei 2013 sekalipun, pemilu serentak tetap tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2014. Wakil Ketua MPR ini mengatakan hal tersebut tidaklah sederhana karena sejumlah undang-undang harus direvisi supaya terjadi sinkronisasi, seperti UU Pilpres, Pileg, dan Penyelenggara Pemilu.

Lukman juga menganggap sudah tidak perlu lagi adanya presidential threshold jika pemilu serentak dilaksanakan. Itu karena sudah dirasa tidak ada relevansi dan telah kehilangan urgensinya.

MK memutus mengabulkan permohonan uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Dalam amar putusannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilakukan serentak mulai 2019, bukan pada 2014 ini. (Ein)

Oleh Risca Yunita
Posted: 25/01/2014 14:23

PPP: Setgab jangan seperti pemadam kebakaran

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut mengkritik keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang hanya terdengar ketika membahas isu-isu genting mengenai kebijakan pemerintah.

"Kita (PPP), enggak tahu masih ada atau enggak (Setgab). Yang jelas kalau PPP Setgab itu seringkali hanya kalau ada persoalan yang mengancam kebijakan presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2013).

Menurut dia, idealnya Setgab rutin mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan isu-isu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

"Jadi, harus melibatkan koalisi sehingga Setgab jangan hanya sebagai pemadam kebakaran itu, tetapi sejak awal dilibatkan," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini pun menilai wajar bila ada partai politik (parpol) yang mengkritik keberadaan Setgab selain PPP.

"Namun demikian PPP tetap punya komitmen mengawal permintaan ini khusnul khotimah sampai periode kepresidenan selesai, kita ingin stabilitas politik tetap terjaga," tuntasnya.

Haris Kurniawan
Senin,  6 Januari 2014  −  18:57 WIB

Top