Jokowi Masuk Daftar Kandidat Capres PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, 7-9 Februari 2014, adalah membahas tentang calon presiden yang akan diusung partai tersebut. Selain Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai capres internal, akan dibahas juga beberapa nama kandidat capres dari eksternal PPP. Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi salah satu yang masuk dalam daftar kandidat capres yang akan diusung PPP.

"Calon alternatif seperti yang kemarin pada Mukernas I disebut-sebut, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Khofifah, dan sekarang nama Jokowi juga sudah mulai kami perhitungkan," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2/2014) siang.

Lukman optimistis, partainya bisa merangkul satu dari sekian nama tersebut karena belum satu pun yang resmi didukung oleh partainya masing-masing. Nama Mahfud dan JK selama ini masuk dalam bursa capres yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurut Lukman, keduanya masih harus bersaing dengan alternatif calon lainnya, Rhoma Irama.

Sementara itu, Anies Baswedan yang menjadi salah satu peserta Konvensi Capres Demokrat juga harus bersaing dengan sepuluh peserta lain. Adapun Jokowi juga belum diusung secara resmi oleh PDI-P.

Lukman mengatakan, selain soal calon presiden yang akan diusung, Mukernas juga akan membahas waktu pendeklarasian capres.

"Pertama adalah sebelum pemilu legislatif digelar. Yang kedua adalah setelah pemilu legislatif dilaksanakan, setelah kami tahu perolehan suara," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, dengan mengusung capres sebelum pemilu legislatif, diharapkan capres yang diusung akan mendongkrak elektabilitas suara PPP. Namun, PPP juga masih mempertimbangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Untuk memenuhi batas presidential threshold, menurut Lukman, cukup berat. Oleh karena itu, PPP juga memperhitungkan opsi kedua, yakni pendeklarasian setelah pemilu legislatif.

News / Nasional
Senin, 3 Februari 2014 | 14:49 WIB

PPP Belum Pastikan Usung Suryadharma di Pilpres 2014

Jurnas.com | SEJUMLAH partai politik mulai mengusung para calonnya masing-masing untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Para calon tersebut, antara lain berasal dari ketua umum atau kader partai yang dianggap potensial menarik hati rakyat.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum menentukan siapa calon Presiden (capres) yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Kendati perhelatan Pilpres yang didahului oleh Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal hitungan bulan.

”Tunggu Mukernas (Musyawarah Kerja

Mbah Sahal, Kyai Penjaga Khittah NU itu Berpulang

INILAH.COM, Jakarta - Rois Syuriah PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Dr (HC) Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh berpulang pada Jumat (24/1/2014) dini hari. Jejak Mbah Sahal demikian kerap disapa, berkesan bagi semua orang yang mengenalnya, khususnya di kalangan Nahdliyin.

Di usia 76 tahun, Mbah Sahal berpulang ke Haribaan Tuhan. Pria yang terkenal dengan karya monumentalnya "Fiqh Sosial" ini meninggal dengan meninggalkan jabatan yang saat ini masih diemban. Mbah Sahal hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Ia juga masih menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU hingga 2015 mendatang.

Mbah Sahal, dikenal sebagai kyai NU yang teguh dalam memegang prinsip khittah NU 1926. Seperti sesaat usai terpilih sebagai Rais 'Aam PBNU dalam Muktamar NU di Makasssar 2010 lalu, Mbah Sahal menegaskan tentang komitmen NU terhadap garis khittahnya. "Yang terpenting adalah memaksimalkan pelaksanaan khittah. Selama ini pelaksanaan khittah belum maksimal. Saya ingin lebih maksimal ke depannya," kata Mbah Sahal pada 27 Maret 2010 lalu.

Komitmen Mbah Sahal dalam menjaga dan merawat khittah NU memang tidak dapat ditawar lagi. Ini terbukti setahun kemudian setelah muktamar, Mbah Sahal dalam rapat pleno PBNU kembali menegaskan tentang khittah NU.

"Saya minta doa kepada semuanya, semoga pengurus PBNU sekarang ini dan selanjutnya tetap komitmen dengan khittah NU tidak berpolitik praktis,” ujar KH Sahal Mahfudz saat membuka Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta, 27 Maret 2011.

Mbah Sahal meminta agar PBNU meneguhkan kembali NU sebagai jam’iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan dengan jamaah (warga NU) bahwa NU tetap sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yaitu organisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan politik maupun partai politik.

Peringatan Mbah Sahal saat itu dilatari dengan fenomena runtang-runtung Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang kerap bersama Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar. Meski saat itu, Kyai Said beralasan, "“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak," kata Said saat dikonfirmasi saat itu.

Sejarah NU dengan mempertegas khittah 1926 terjadi saat muktamar di Situbondo, Jawa Timur pada 1984. Penegasan khittah itu dilatari situasi politik saat itu antara NU dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam masa khittah tersebut hingga era reformasi, NU memposisikan diri secara maksimal sebagai lembaga sipil yang kuat.

Saat reformasi 1998, arus utama masyarakat NU untuk mendirikan partai politik akhirnya difasilitasi PBNU dengan membentuk Tim Lima yang kemudian dirumuskan pendirian partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu Tim Lima itu tak lain KH Said Aqil Siradj.

Dalam perjalanannya, selama hampir sewindu, terjadi persoalan hubungan antara NU dan PKB. Karena dalam praktiknya, NU cenderung berpolitik. Begitu pula PKB cenderung menyeret NU dalam pusaran politik praktis. Peristiwa pencalonan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai Cawapres pada Pemilu 2004 lalu menjadi puncaknya.

Muktamar 31 NU di Solo pada 2004 akhirnya menyepakati, NU bersikap berada di tengah di antara partai politik termasuk PKB. Sikap ini juga dipertegas dalam Muktamar 32 NU di Makassar 2010 lalu dengan tetap memegang khittah NU 1926, tidak memihak ke partai politik manapun.

Meninggalnya Mbah Sahal jelas mempengaruhi perjalanan ormas NU dalam khittah 1926 yang secara tegas tidak berpartai dan tidak memihak pada partai politik manapun. "Dengan wafatnya KH Sahal Mahfudh, makin berkurang kiai besar NU yang mampu menjaga dan mengawal Khittah NU," sebut Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, Jumat (24/1/2014). [mdr]
www.inilah.com
Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Jumat, 24 Januari 2014 | 13:25 WIB

Lukman Hakim: Elektabilitas PPP Cukup Membahagiakan

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengklaim elektabilitas partainya masih cukup bagus. Di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat elektabilitas PPP cukup membahagiakan.

"Ada perkembangan yang baik dari institusi partai. Nanti di Mukernas kita akan mendengarnya," ujar Lukman di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2).

Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan elektabilitas partainya masih dipengaruhi massa Nadhlatul Ulama (NU). Seperti basis PPP di kalangan NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan lainnya yang masih solid.

PPP juga telah menetapkan tiga kategori dalam perolehan kursi di parlemen. Yakni pesimistis, moderat dan optimistis.

"Jika perolehan kursi sama seperti pemilu 2009, yakni sekitar 50-60 kursi maka hal itu disebut pesimistis. Jika 60-70 disebut moderat dan 75-90 disebut dengan optimistis," tandas Wakil Ketua MPR ini.

Pada Mukernas 7-9 Februari di Bandung, PPP juga akan meminta masukan dari seluruh peserta. "Masukan-masukan tersebut salah satunya mengenai nama capres yang akan diusung PPP," demikian Lukman. [zul]
Senin, 03 Februari 2014 , 15:48:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe

PPP: Setgab jangan seperti pemadam kebakaran

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut mengkritik keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang hanya terdengar ketika membahas isu-isu genting mengenai kebijakan pemerintah.

"Kita (PPP), enggak tahu masih ada atau enggak (Setgab). Yang jelas kalau PPP Setgab itu seringkali hanya kalau ada persoalan yang mengancam kebijakan presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2013).

Menurut dia, idealnya Setgab rutin mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan isu-isu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

"Jadi, harus melibatkan koalisi sehingga Setgab jangan hanya sebagai pemadam kebakaran itu, tetapi sejak awal dilibatkan," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini pun menilai wajar bila ada partai politik (parpol) yang mengkritik keberadaan Setgab selain PPP.

"Namun demikian PPP tetap punya komitmen mengawal permintaan ini khusnul khotimah sampai periode kepresidenan selesai, kita ingin stabilitas politik tetap terjaga," tuntasnya.

Haris Kurniawan
Senin,  6 Januari 2014  −  18:57 WIB

Top