PPP Minta Pemerintah Aktif Mediasi Konflik Mesir

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah harus proaktif menawarkan diri menjadi mediator atas konflik yang terjadi di Mesir. Hal ini karena Indonesia adalah negara anggota OKI dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir.

"Haruslah proaktif tawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudkan rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin melalui rilis kepada INILAH.COM, Minggu (28/7/2013).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk tetap menjaga dan memelihara perdamaian di Mesir sebagai negara dengan kekayaan budaya dan peradaban masa lalu yang amat panjang.

"Mesir tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia," kata dia.

Lukman mengatakan, pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer sebagaimana yang terjadi di Mesir harus dihindari dan diakhiri, apalagi sampai jatuh korban jiwa.

Mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga bukan penyelesaikan yang beradab. "Masyarakat Mesir harus didorong untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah antarmereka di meja perundingan secara damai," kata dia. [mvi]

Minggu, 28 Juli 2013 | 18:37 WIB

PPP Berniat Hidupkan Kembali ‘Poros Tengah’

JAKARTA, BARATAMEDIA – PPP berniat untuk kembali menghidupkan ‘Poros Tengah’. Sebutan ini untuk koalisi parpol berasaskan Islam pada Pemilu 2014 mendatang. Koalisi ini dimungkinkaan terbentuk, kalau DPR tetap bersikeras mempertahankan Presidential Threshold (Pres-T) di angka 20 persen kursi legislatif atau 25 persen perolehan suara nasional.

“Koalisi poros tengah bisa saja terjadi, tetapi masih menunggu kemungkinan perubahan presidential threshold atau syarat perolehan suara partai untuk mengusung capres,” kata Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawab, usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (31/08).

Atas dasar ini, imbuhnya, Pres-T harus diturunkan sesuai dengan usulan sejumlah partai, yakni sebesar 3,5 persen. Dengan anga sebesar itu, banyak muncul capres alternatif. Bahkan, PPP juga dapat mengusung capres sendiri. “Tetapi kalau Pres-T tetap seperti pemilu sebelumnya, maka peluang koalisi Poros Tengah seperti Pemilu 1999, bisa terbentuk kembali,” tegas dia.

Menurut Wakil ketua MPR RI ini, jika poros tengah jadi terbentuk dalam Pilpres 2014, seperti halnya Pemilu 1999, bisa saja akan mengusung Mahfud MD sabagai capresnya. “Mahfud MD salah satu capres yang cukup diperhitungkan,” ujarnya.

Kemungkinan bisa terjadi, tutur dia, jika melihat kondisi perpolitikan saat ini. Sebab, fraksi parlemen masih menginginkan angka Pres-T tetap dan tidak mau diubah untuk diturunkan. “Jika hal ini terjadi, maka koalisi Poros Tengah bisa saja mengulang sukses, seperti Pilpres 1999 lalu,” ujarnya sangat yakin.

Seperti diberitakan pada Rabu (03/07) lalu, revisi UU Pilpres ditunda kembali pembahasannya. Hal ini menyusul tidak adanya kesepakatan antarfraksi di DPR. Akhirnya disepakati untuk mendrop pembahasannya tersebut. Jika kembali tidak ada kesepakatan soal revisi ini, dipastikan Pilpres 2014 mendatang, tetap menggunakan UU Nomor 42/2008 tersebut.(nas)

By Nasrudin - Sat Aug 31, 5:49 pm

PPP dukung larang caleg pasang baliho di ruang publik

Sindonews.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang seluruh calon anggota legislatif (caleg) memasang alat peraga kampanye tanpa berkordinasi dengan partainya.

"PPP menyambut baik dan mendukung penuh KPU yang berencana terapkan pelarangan pemasangan alat peraga dalam bentuk baliho, spanduk, dan iklan reklame lainnya di ruang publik, yang dilakukan para caleg tanpa koordinasi dengan parpol (partai politik)," kata Lukman kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Rabu (14/8/2013).

Wakil Ketua MPR ini menyebut, seringkali pemasangan foto caleg mengganggu keindahan tata kota karena kerap kali dipasang tidak beraturan. Menurutnya, bentuk kampanye dengan jorjoran hanya menguntungkan caleg berduit.

Lukman lebih setuju, jika para caleg turun langsung ke masyarakat, pasalnya PPP akan mendorong calegnya untuk berkampanye dengan turun langsung ke daerah pemilihan berdialog langsung dengan masyarakat.

"Pengenalan caleg seperti itu jauh lebih efektif dan mendidik dibanding dengan  pola adu banyak pasang poster diri di ruang publik yang hakekatnya milik bersama," pungkasnya.

(maf)

Slamet Riadi
Rabu,  14 Agustus 2013  −  16:25 WIB

PPP Condong ke Foke-Nara

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan condong mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta putaran kedua.
Pada pilkada September mendatang, pasangan yang akan bertarung kembali adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

PPP siap duetkan Jokowi dengan Suryadharma Ali

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap membuka pintu koalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Namun, hal ini dapat dijawab setelah 9 April, mendatang. Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifudin mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo termasuk salah satu capres yang siap untuk di duetkan oleh Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali.

"Sangat mungkin dan bisa. Dalam hal ini tentu sudah dibuktikan seperti Bu Mega dan Pak Hamzah jadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Tapi ini masih sangat tergantung hasil pileg seperti apa," ujar Lukman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (17/3).

Dia menambahkan, dirinya tak bisa komentar lebih banyak layak atau tidaknya jika di duetkan. Namun, dia menilai kecocokan capres dan cawapres dilihat dari cara pandang visi dan misi yang sama. "Sekarang tidak ada satu pun partai yang bisa menjamin semua itu, partai politik masih akan menunggu pileg," pungkasnya.

"Kita lihat harus ada, kecocokan visi, target pemerintahan, dan Ideologi apa yang akan dibangun. Kalau semua ada kecocokan, kenapa tidak?" ujarnya.

Mengomentari soal penolakan sebagian kalangan terhadap pencapresan Jokowi oleh PDIP, Lukman menegaskan pencalonan tersebut tidak melanggar undang-undang.

"Kalau intinya sih semuanya berhak untuk mencalonkan sebagai presiden dan itu tidak menyalahkan aturan undang-undang," ujar Lukman.

Menurut dia, selama tidak melanggar undang-undang hal ini tidak bisa disalahkan, meski orang yang dicalonkan itu memegang jabatan tertentu. Namun, kata dia, etis atau tidaknya itu dapat ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan.

"Kalau itu dicalonkan sebagai capres atau cawapres silakan tanyakan sama bersangkutan persepsinya bagaimana. Mereka yang bisa menjawabnya," pungkas Lukman.
[bal]
Reporter : Sukma Alam | Senin, 17 Maret 2014 16:32

Top