PPP: Capres 2014 harus bersih dari jeratan masa lalu

Pemilihan presiden (pilpres) masih menunggu dua tahun lagi. Meski undang-undang pilpres belum juga disahkan DPR, namun sejumlah nama lama tetap mendominasi bursa pencalonan. Sebut saja, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto dan beberapa nama lainnya.

PPP Klaim Tak Ada Kader yang Hengkang

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim memastikan tidak akan ada kadernya yang hengkang ke partai lain meski PPP berkonflik.

"Pada dasarnya, itu pilihan politik seseorang. Itu hak seseorang. Tradisi PPP mengusung aktivis dan fungsionaris PPP. Jadi tidak pernah ada sejarahnya kader PPP menyeberang partai," ujar Lukman Hakim di Gedung DPR, Senayan, Kamis (9/8/2012).

Mesir di Lorong Gelap, Mana Peran RI?

INILAH.COM, Jakarta - Situasi politik dan keamanan di Mesir dua pekan terakhir terus bergejolak. Pasca-pelengseran Presiden Mesir Mohammad Morsi, situasi politik kian tak menentu. Perang saudara mengancam di negeri Piramida itu. Publik menanti peran RI respons gejolak Mesir.

Desakan agar Indonesia berperan aktif dalam merespons konflik di Mesir menguat dari dalam negeri. Peran politik Indonesia sebagai negara terbanyak penduduk beragama Islam, anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta nilai kesejarahan RI-Mesir yang panjang diharapkan tampil sebagai perwujudan amanat konstitusi yakni turut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Indonesia dan Mesir sebagai sesama anggota OKI dan memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan Mesir diminta untuk pro aktif menengahi konflik yang telah memakan ratusan korban jiwa ini.

"Pemerintah Indonesia haruslah proaktif tawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudnya rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir," ujar Lukman dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (28/7/2013).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, Indonesia memiliki tanggungjawab yang tidak kecil untuk menjaga dan memilihara perdamaian di Mesir. Negeri tersebut, imbuh Lukman, tidak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang merugikan semua pihak.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq. Ia menegaskan seharusnya Presiden SBY mengambil peran terdepan untuk menyikapi gejolak yang terjadi di Mesir. "Presiden SBY seharusnya meminta kepada rezim militer Mesir untuk menghentikan segera pembantaian warga sipil di Mesir," ujar Mahfudz.

Ia juga meminta RI melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB dan sejumlah kepala negara untuk menekan rezim militer Mesir untuk menghentikan tindakan brutal yang melanggar HAM. "Bahkan Indonesia bersama sejumlah negara bisa mendesak PBB membuat tim investigasi untuk membawa pelaku dan penanggungjawab pembantaian ini ke peradilan kriminal internasional," imbuh politikus PKS ini.

Presiden SBY melalui akun twitternya meminta PBB mengambil prakarsa agar tidak ada pertumpahan darah yang meluas. Semua hatus ditempuh termasuk upaya rekonsiliasi. "Saya berpendapat solusinya, "kompromi" di antara kedua pihak. Bukan "the winner takes all". PBB dan dunia harus mendorong dan mendukung," tegas SBY.

Sikap RI tidak cukup dengan Presiden SBY menulis sikapnya melalui akun twitternya. Sebagai perwujudan amanat pembukaan UUD NRI 1945, Indoensia harus aktif dalam truut serta membangun perdamaian dan ketertiban di dunia, tak terkecuali dalam konflik di Mesir.

Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Minggu, 28 Juli 2013 | 22:58 WIB

PPP Siap Tempur di Pemilu 2014


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan lebih siap menghadapi Pemilu 2014 mendatang, dibandingkan Pemilu 2009 lalu. Alasannya, PPP telah introspeksi, berbenah dan mawas diri dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Relatif tahun 2014 mendatang kita jauh lebih siap dari 2009," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Saefudin di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (16/8).

Politisi PPP: Pidato SBY Melegakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan pidato Presiden SBY, semalam, melegakan.

"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK," kata Lukman dalam

Top