PPP Apresiasi Penggugat UU Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi adanya kelompok masyarakat yang ingin menggugat Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, cara itu lebih baik ketimbang menggelar aksi penolakan dengan melakukan unjuk rasa di jalanan.

Lukman menegaskan, perbedaan pendapat di alam demokrasi adalah sesuatu yang lumrah. Apa pun alasannya, menghormati perbedaan harus selalu dijaga demi keutuhan bangsa Indonesia. "Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang mengajukan gugatan uji materi UU (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi. Itulah cara beradab konstitusional yang memiliki landasan legal dalam negara hukum yang kita anut," kata Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (5/7/2013).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyatakan bahwa mewujudkan aksi protes terhadap suatu UU dengan mengajukan uji materi ke MK merupakan langkah yang paling benar. Aksi penolakan dengan cara unjuk rasa turun ke jalan bisa menimbulkan kerawanan dan berpotensi membunuh demokrasi itu sendiri. "Apakah kita mau tiru cara-cara yang kini terjadi di Mesir? Apakah demokrasi yang mau kita bangun adalah demokrasi jalanan? Mari bawa segala silang sengketa antarkita ke proses hukum. Hukum harus jadi acuan-akhir kita bersama dalam selesaikan perbedaan yang ada," ujarnya.

Untuk diketahui, meski mengundang banyak perdebatan, RUU Ormas akhirnya disahkan sebagai UU pada Selasa (2/7/2013). Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah sebagian besar anggota DPR setuju RUU itu disahkan melalui mekanisme pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah DPR tidak mencapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena ada tiga fraksi yang menolak pengesahan RUU ini, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Editor : Hindra Liauw

Penulis :Indra Akuntono
Jumat, 5 Juli 2013 | 15:30 WIB

PPP, ke Jokowi atau Foke?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan partainya segera akan memutuskan memberi dukungan kepada calon gubenur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang lolos putaran kedua. "Dalam dua atau tiga hari ke depan akan resmi diputuskan mendukung siapa," kata Lukman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (15/7/2012).

PPP Bilang Kalau Reshuffle, Kapan Produktifnya?

INILAH.COM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai usulan reshuffle (perubahan susunan) kabinet pasca mundurnya Andi Alfian Mallarrangeng sebagai menpora adalah tidak tepat.

"Usia pemerintahan ini tinggal 1,5 tahun lagi. Bila terjadi reshuffle beberapa portofolio, maka justru akan kontraproduktif," jelas Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

PPP Yakin Warga NU Tak Berpihak ke Partai Lain

INILAH.COM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersilakan kepada semua partai termasuk Partai Demokrat untuk merangkul dan merekrut para tokoh nahdatul ulama (NU). Namun PPP tetap yakin masyarakat NU tetap berpihak kepada partai berlambang Ka'bah itu.

Tantangan Parpol Semakin Berat

JAKARTA – Tantangan partai politik di masa mendatang semakin berat. Sebagai salah satu saluran yang melahirkan pemimpin politik, parpol diharapkan bergerak sesuai konstitusi dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal.

Top