PPP Pantau Niat Rhoma Irama Maju Capres 2014

Rhoma Irama dulu pengurus PPP, kini masih simpatisan partai Ka'bah itu

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati niat salah satu kadernya, pedangdut sekaligus mubalig Rhoma Irama, untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2014.

Bentuk LP2, PPP Prioritaskan Pada Pemilu Legislatif

"LP2 itu terdiri dari 3 cabang, pemilu legislatif (pileg), pemilu kepala daerah (pilkada), dan pemilu presiden (pilpres). Nah saya dibagian pilpresnya,"

Skalanews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah membentuk LP2 (Lembaga Pemenangan Pemilu), dalam rangka persiapan mereka menuju Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2014 mendatang.

Terganjal PT, PPP Pesimis Gelar Konvensi Capres

Jakarta, PenaOne – Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, konvensi calon presiden yang rencananya akan digelar PPP tidak akan berguna jika masih terganjal ketentuan Presidential Threshold (PT) 20 persen suara DPR atau 25 persen suara nasional.

“Kalau tetap UU Pilpresnya 20 dan 25 persen PPP merasa bahwa kalau toh PPP mengadakan konvensi maknanya menjadi tidak besar lagi bahkan tidak ada gunanya lagi,”kata Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Untuk itu, PPP kata Lukman akan mengkaji kembali jadi atau tidak menggelar konvensi.

“Jadi konvensi tidak akan dilakukan, dan kita akan sangat berfikir ulang melakukan itu,” jelas Wakil Ketua MPR itu.

“Jadi apakah tetap akan ketok palu (RUU Pilpres). Kita akan lihat sebulan atau dua bulan, apakah ada partai lain yang merasa keberatan dan akan melakukan judicial review (pasal tentang PT),” tambahnya.

Lukman berharap, RUU Pilpres terutama pasal tentang Presidential Threshold mengalami perubahan sehingga partainya atau partai politik lain dapat mengusung calon presiden (Capres) sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita sangat optimis ketika revisi UU Pilpres dilakukan 10 atau 25 persen itu dilakukan itulah kenapa kita sangat serius mempersiapkan konvensi,”tandasnya. (bam)

Penulis: Yunisa Herawati

Senin, 8 Juli 2013 | 16:20:47

Tak "Pede" dengan Ambang Batas Presiden, PPP Urung Gelar Konvensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mengurungkan niat menggelar konvensi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Partai beralasan, ambang batas untuk pencalonan presiden yang masih cukup tinggi dapat membuat capres-cawapres hasil konvensi tidak dapat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2014 .

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, awalnya pihaknya ingin menggelar konvensi setelah belajar dari konvensi yang digelar di Amerika Serikat dan Partai Golkar tahun 2004 . Elektabilitas Golkar yang tengah terpuruk waktu itu, menurut dia, meningkat setelah digelar konvensi.

Namun, belakangan, pandangan PPP berubah setelah melihat kemungkinan besar ambang batas presiden tidak berubah, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Parpol-parpol besar masih bertahan dengan persyaratan tersebut.

"Kalau suara PPP (di Pileg) tidak sesuai dengan ambang batas presiden, katakanlah dapat 10 persen, capres hasil konvensi hanya jadi calon di tingkat partai. Kalau berkoalisi (capres-cawapres) belum tentu diterima. Jadi sangat bias konsep konvensi. Kalau konvensi di Amerika kan pasti jadi calon," kata Suryadharma di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Untuk itu, ujar Suryadharma, PPP akan terus berjuang agar dalam revisi UU Pilpres ambang batas presidensial diturunkan. Pihaknya ingin agar ambang batas presiden hanya 3,5 persen. Dengan demikian, nantinya rakyat akan memiliki banyak pilihan calon pemimpin selanjutnya.

Jika ambang batas tidak berubah, ujar Suryadharma, peserta Pilpres 2014 akan didominasi  capres yang itu-itu saja. Ia menolak jika ambang batas presiden yang rendah akan membuat parpol tidak mengusung tokoh terbaik atau pemerintahan tidak efektif.

"Partai tentu tidak mau spekulasi. Pasti akan menyuguhkan pasangan yang terbaik. Kalau sembarang, masyarakat tidak akan pilih dan yang rugi parpol itu sendiri. Ambang batas presiden 3,5 persen juga tidak menutup koalisi. Bisa jadi parpol tertentu cocok dengan yang diusung parpol lain. Seperti pilkada, parpol yang punya kursi besar (di DPRD) tidak selalu mengusung kadernya," pungkas dia.

Penulis: Sandro Gatra
Editor: Caroline Damanik
Selasa, 9 Juli 2013 | 15:47 WIB

Nostalgia Duet Mega-Hamzah Haz, PPP Ingin Koalisi Dengan PDIP

Jakarta - PPP sadar tidak bisa menembus presidential threshold pada Pileg 2014 mendatang sehingga harus berkoalisi. Waketum PPP Lukman Hakim membuka peluang koalisi dengan PDIP, mengingat pengalaman kerja sama saat masa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz.

"Masing-masing partai punya target. Kita realistis, tidak mungkin sampai 20%. Jadi kita akan galang kerja sama dengan partai lain," kata Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Salah satu partai yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi adalah PDIP. Lukman mengungkapkan bahwa kebersamaan PDIP dan PPP pada zaman Megawati-Hamzah Haz berduet di kursi presiden dan wakil presiden bisa terulang.

"Dengan PDIP, tidak ada masalah prinsipil. Sejak orde baru, PDIP dan PPP senasib sepenanggungan. Ketika itu kan Bu mega bersama Pak Hamzah Haz. Jadi itu bukan sesuatu yang baru," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini.

Lukman menuturkan bahwa ada beberapa pertimbangan dari PPP dalam berkoalisi. Yang pertama adalah kesamaan visi, cita-cita, dan harapan terhadap perkembangan bangsa. Kemudian program-programnya ke arah mana bangsa akan dibawa.

"Baru pada figurnya. Siapa yang punya potensi bersama-sama memimpin impian itu," ujarnya.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(trq/trq)

Selasa, 18/03/2014 17:22 WIB
Indah Mutiara Kami - detikNews

Top