PPP Ingatkan UUD Tak Syaratkan Dukungan Capres

Jakarta, (Antara Sumbar) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mensyaratkan dukungan minimal bagi partai politik untuk mencalonkan seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden.

"Pasal 6A UUD 1945 sama sekali tak mensyaratkan adanya dukungan minimal berupa perolehan kursi atau suara. Maka UU Pilpres seharusnya mampu menangkap jiwa dari norma yang ada di konstitusi terkait pemilihan presiden," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis, mengenai wacana revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lukman Hakim Saifuddin yang juga Wakil Ketua MPR RI mengingatkan bahwa Pasal 6A UUD 1945 menegaskan selama partai politik itu sah sebagai peserta pemilu maka berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Lukman Hakim menyatakan bahwa pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) itu inkonstitusional.

"Berapapun angka persentasenya tak sejalan dengan hakikat Pasal 6A UUD yang menegaskan bahwa selama parpol itu sah sebagai peserta pemilu maka ia berhak mengusulkan capres/cawapres," katanya.

Ia mengatakan UUD 1945 sama sekali tak mensyaratkan adanya dukungan minimal berupa perolehan kursi atau suara dan oleh karena itu maka UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya mampu menangkap jiwa dari norma yang ada di UUD 1945.

Lukman Hakim Saifuddin menambahkan argumen yang menyatakan bahwa penurunan atau penghilangan ambang batas pencalonan presiden itu bisa mengusik posisi Presiden di DPR adalah cara pikir parlementer.

"Kalau itu masalahnya, kenapa tidak sekalian saja ambang batasnya 50 persen lebih, itu baru benar-benar aman. Tapi apakah kita mau kembali menerapkan calon tunggal, kembali ke masa kebulatan tekad era Orde Baru seperti dahulu," katanya mempertanyakan.

Ia menegaskan penetapan syarat minimal perolehan kursi/suara bagi parpol yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden itu, tidak hanya memasung hak parpol tetapi juga hak sejumlah calon presiden lain, dan masyarakat umum yang menghendaki adanya alternatif atau opsi calon presiden yang beragam," katanya.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI dalam rapat pleno gi Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Selasa (9/7) lalu, memutuskan menunda pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hingga ke masa persidangan berikutnya.

"Masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di DPR soal usulan revisi terhadap UU Pilpres," kata Ketua Badan Legislasi DPR RI Ignatius Mulyono.

Sebanyak lima fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB, menilai UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu direvisi, terutama pada pasal 9 tersebut, sedangkan tiga fraksi lainnya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPPP, dan Fraksi Hanura, mengusulkan agar UU itu direvisi dengan mengubah besaran ambang batas pencalonan presiden, kurang dari 20 persen sehingga bisa memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden. (*/sun)

ANTARA Sumbar
Nasional - Kamis, 11 Juli 2013 | jam 08:52 WIB

Siapa Memulai Praktik Politik Wani Piro, Politisi atau Pemilih?

Jakarta - Bagi sebagian calon legislator, kampanye pemilihan umum tahun ini bisa dirasakan adalah yang paling melelahkan dan bikin 'berdarah-darah'. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin mengakui adanya fakta tersebut.

“Beberapa caleg yang saya temui mengeluh, musim kampanye tahun ini yang paling 'berdarah-darah' dan melelahkan,” kata Lukman saat berbincang dengan detikcom, Jumat (21/3).

Saat kampanye, masyarakat tak lagi melihat visi dan misi seorang caleg, melainkan besarnya uang atau bantuan yang diberikan. Pada pemilihan umum 2009 lalu praktik ini sebenarnya sudah ada, namun sekarang sangat terasa dan kian vulgar dilakukan.

Lukman yang kini maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI menyarankan, seorang politisi tidak menanggapi tantangan wani piro ini. Apabila terpaksa tak bisa menolak, maka sebaiknya uang tersebut diberikan dalam bentuk sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk bersama.

“Misalnya membangun prasarana olahraga, pendidikan, atau sarana sosial lainnya,” kata Lukman. Namun pria yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengaku tidak mengetahui pihak yang lebih dulu memunculkan praktik politik wani piro ini.

“Susah menjawabnya. Seperti pertanyaan ayam dan telur mana yang duluan ada?,” kata Lukman. Pastinya menurut dia praktik politik transaksional atau wani piro ini jelas tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.

Semestinya pemilih memberikan hak suara berdasarkan kesamaan visi dan misi dengan calon legislator. “Transaksi antara keduanya dibangun di atas fondasi kesamaan visi dan saling percaya. Ini yang ideal,” kata dia.

Saat transaksi politik dilakukan atas dasar kesamaan visi dan misi, maka hubungan pemilih dengan yang dipilih akan terikat dalam jangka panjang. Hubungan wakil rakyat dengan konstituen tidak terputus setelah pemilihan umum selesai.

Jumat, 21/03/2014 16:32 WIB
ERWIN DARIYANTO - detikNews

Partai Islam Siap Berkoalisi dengan PDIP

INILAH.COM, Jakarta - Deklarasi nama Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 oleh PDI Perjuangan menimbulkan dinamika di antara partai politik peserta pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun siap mengulang sejarah bersama PDI Perjuangan.

Munculnya nama Jokowi sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 menjadikan dinamika politik nasional kian mengerucut. Elektabilitas Jokowi yang di atas rata-rata kandidat lainnya, menjadikan figur ini laris untuk didekati.

Hal itu pula yang dilakukan PPP. Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan secara prinsipil antara PPP dan PDI perjuangan tidak ada masalah untuk melakukan koalisi. "Kalo saya melihatnya selama ini ga ada persoalan prinsipil. Sejak orba antara PDI Perjuangan dan PPP punya senasib sepenanggungan," kata Lukman di gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Lebih lanjut Lukman mengatakan yang menjadi pertimbangan utama dalam membangun koalisi dengan partai politik lainnya karena kesamaan visi, cita-cita, harapan terhadap perkembangan bangsa dan negara ke depan seperti apa dan bagaimana program-programnya? "Lalu bagaimana figurnya, siapa figur yang dinilai memiliki potensi secara bersama-sama mewujudkan impian itu," tambah Lukman.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan teknis koalisi dalam Pemilu 2014 ditentukan hasil Pemilu Legislatif pada 9 April 2014. Terkait figur Jokowi, Lukman mengatakan nama tersebut satu dari tujuh nama yang direkomendasikan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP. Selain nama Jokowi, PPP juga mengajukan nama Suryadharma Ali, Jimly Ashiddiqie, Din Syamsuddin, Irsan Noor, Jusuf Kalla dan Khofifah Indarparawansa.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far juga tidak menampik bila salah satu opsi yang akan dipilih PKB dalam koalisi pemilu 2014 dengan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. "Salah satu opsi yakni berkoalisi dengan PDI Perjuangan," ujar Marwan belum lama ini.

PDI Perjuangan juga mengakui kelompok nasionalis, agamawan dan tentara menjadi pihak yang patut dikutsertakan dalam memimpin republik. Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan dalam mengurus negara, PDI Perjuangan tidak bisa bekerja sendirian. Kerjasama dengan unsur lainnya seperti kelompok agama dan tentara menjadi keniscayaan.

Sepekan sebelum deklarasi Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menggelar pertemuan tertutup dengan elit PBNU di kediaman pribadinya Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sumber INILAH.COM di internal NU menyebutkan pertemuan tersebut dihadiri Rais Syuriyah PBNU KH Musthafa Bisri yang baru menggantikan KH Sahal Mahfudh.

www.inilah.com

Punya prestasi, dijagokan DPW pimpin PPP

Merdeka.com - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka kasus korupsi haji, desakan agar Muktamar PPP segera dilaksanakan mundur dari para kader partai berlambang Kabah itu. Sejumlah nama disebut-sebut bakal bertarung memperebutkan kursi partai yang identik dengan warna hijau itu.

Salah satunya adalah Waketum PPP yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Ketua DPW PPP Kepulauan Riau Safrudin Aluan mendukung Lukman Hakim Saifuddin menjadi ketua umum PPP.

Menurut dia, mantan Wakil Ketua MPR itu dikenal sebagai sosok yang bersih, berintegritas dan punya komitmen untuk membesarkan partai.

"Pak Lukman adalah salah satu kader terbaik partai. Dibanding lainnya, figur Lukman memiliki kelebihan, terbukti ketika beliau dipercaya memimpin Kemenag," kata Safrudin dalam siaran pers DPP PPP, Jumat (22/8).

Dia mengatakan, sesuai amanat Mukernas III Bogor, pelaksanaan Muktamar harus digelar sebulan pasca pilpres, atau setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.

"Kami DPW juga telah mendorong untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaannya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini," kata Safrudin.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Suharto Karim berpendapat, calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah. Dirinya juga menilai Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria tersebut.

"Figur Lukman salah satu yang layak untuk memimpin PPP," terangnya.

Meski demikian, kewenangan untuk memilih ketua umum ada pada pemilik suara. Namun, pihaknya optimistis kader-kader PPP akan memilih kader yang potensial dan memiliki kemampuan.
[dan]

Reporter : Mardani | Jumat, 22 Agustus 2014 16:24

Waketum PPP: Sejauh Penuhi UU, Bupati Garut Bisa Digulingkan

Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Bupati Garut Aceng HM Fikri yang terlibat skandal nikah 4 hari dengan Fany Octora (18) bisa digulingkan oleh DPRD Garut. Namun Lukman mengingatkan agar semuanya sesuai dengan peraturan perundangan.

Top