Suryadharma, JK PPP presidential candidates

The United Development Party (PPP) is scheduled to hold a national meeting this weekend during which it will deliberate who will be the party’s presidential candidate.

Deputy chairman of the party, Lukman Hakim Saifuddin, said that the majority of party members would likely nominate party chairman Suryadharma Ali, who is also the Religious Affairs Minister.

Lukman,however, also said that other party members wanted alternative candidates such as former vice president Jusuf Kalla.

“Other than the party chairman, we need to introduce other names to promote,” Lukman said as quoted by tribunnews.com.

Lukman said that the party would not likely announce its presidential candidate during the weekend meeting.

Responding to a possible presidential bid by Suryadharma, pro-pluralism activists said that they were concerned, given the minister’s penchant for making inflammatory statements.

Suryadharma has called the Shiite branch of Islam heretical because it deviated from mainstream Islamic teachings. He also made similar comments about the Islamic Ahmadiyah sect.

The Jakarta Post, Jakarta | National | Tue, February 04 2014, 7:49 AM

PPP: Setgab jangan seperti pemadam kebakaran

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ikut mengkritik keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang hanya terdengar ketika membahas isu-isu genting mengenai kebijakan pemerintah.

"Kita (PPP), enggak tahu masih ada atau enggak (Setgab). Yang jelas kalau PPP Setgab itu seringkali hanya kalau ada persoalan yang mengancam kebijakan presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2013).

Menurut dia, idealnya Setgab rutin mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan isu-isu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

"Jadi, harus melibatkan koalisi sehingga Setgab jangan hanya sebagai pemadam kebakaran itu, tetapi sejak awal dilibatkan," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini pun menilai wajar bila ada partai politik (parpol) yang mengkritik keberadaan Setgab selain PPP.

"Namun demikian PPP tetap punya komitmen mengawal permintaan ini khusnul khotimah sampai periode kepresidenan selesai, kita ingin stabilitas politik tetap terjaga," tuntasnya.

Haris Kurniawan
Senin,  6 Januari 2014  −  18:57 WIB

Lukman Hakim: Elektabilitas PPP Cukup Membahagiakan

RMOL. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengklaim elektabilitas partainya masih cukup bagus. Di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat elektabilitas PPP cukup membahagiakan.

"Ada perkembangan yang baik dari institusi partai. Nanti di Mukernas kita akan mendengarnya," ujar Lukman di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (3/2).

Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan elektabilitas partainya masih dipengaruhi massa Nadhlatul Ulama (NU). Seperti basis PPP di kalangan NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan lainnya yang masih solid.

PPP juga telah menetapkan tiga kategori dalam perolehan kursi di parlemen. Yakni pesimistis, moderat dan optimistis.

"Jika perolehan kursi sama seperti pemilu 2009, yakni sekitar 50-60 kursi maka hal itu disebut pesimistis. Jika 60-70 disebut moderat dan 75-90 disebut dengan optimistis," tandas Wakil Ketua MPR ini.

Pada Mukernas 7-9 Februari di Bandung, PPP juga akan meminta masukan dari seluruh peserta. "Masukan-masukan tersebut salah satunya mengenai nama capres yang akan diusung PPP," demikian Lukman. [zul]
Senin, 03 Februari 2014 , 15:48:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe

PPP Mendukung Pilkada Melalui DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan partainya mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal tersebut kini masih dibahas di rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di DPR.

Kepada wartawan di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2014) Lukman mengatakan pemilihan tidak langsung itu salah satunya bisa mengurangi tingkat konflik horizontal.

"Kita sudah mempraktekan demokrasi perwakilan selama 60 tahun, ini bagian dari ketatanegaraan," ujarnya.

Kata dia biaya politik pemilihan langsung tidak lah murah. Oleh karena itu tidak heran banyak kepala daerah yang akhirnya terseret kasus hukum karena korupsi. Pemilihan tidak langsung menurutnya dapat mengurangi biaya politik, maupun praktik-praktirk politik transaksional.

"Untuk memastikan agar kepala daerah terpilih bukan karena banyak-banyakkan logistik. Tidak sedikit kepala daerah bergantung pada pendapatan," jelasnya.

Lukman menyinggu sila ke empat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kata dia sila itu menganjurkan demokrasi perwakilan.

"Sila ke empat adalah demokrasi perwakilan," tandasnya.

Senin, 3 Februari 2014 21:39 WIB

Top